Pemerintah Israel akhirnya membatalkan prosedur keamanan yang ketat dan tak lazim di Masjid Al-Aqsha. Mereka mau menarik semua alat pengawas dan pemindai keamanan yang di pasang di pintu gerbang dan sejumlah tempat di al-Aqsha sebagai respons atas kericuhan yang terjadi beberapa waktu lalu.
Sepertinya memang tak ada pilihan lain bagi pemerintah Israel kecuali menuruti tuntutan tersebut. Tekanan terhadap mereka tiba-tiba menguat dari semua pihak. Tak hanya dari rakyat dan elemen-elemen politik Palestina tetapi juga dari masyarakat dan lembaga internasional, termasuk sejumlah negara kawasan.
Jika dicermati, selama 6 tahun sebelumnya, mereka menikmati minimnya tekanan dari negara-negara kawasan akibat berbagai pergolakan di negara-negara itu. Pergolakan di Mesir, Tunisia, Yaman, Libya, Suriah, dan Irak membuat mereka seolah melupakan Palestina. Bahkan sejumlah negara Arab naga-naganya ingin memberikan hadiah gratis kepada Israel berupa naturalisasi hubungan tanpa konsesi apa pun untuk Palestina. Padahal naturalisasi dengan negara-negara Muslim adalah konsesi yang bisa diperoleh Israel dengan syarat berat, yaitu kemerdekaan Palestina secara penuh.
Lemahnya Negara
Satu hal patut dicatat, krisis al-Aqsha mencerminkan lemahnya negara-negara Arab dalam menghadapi Israel. Bahkan, sebagian besar rezim Arab sepertinya memang sudah tak mau memperjuangkan Palestina. Mereka disibukkan oleh persoalan domestik untuk mempertahankan kekuasaan.
Saat ini, rezim-rezim Arab sangat sensitif dengan isu-isu gerakan rakyat. Mereka terforsir untuk mengurus persoalan domestik, yakni mengontrol gerak-gerik dan “pikiran” rakyatnya. Mereka umumnya kemudian berupaya berlindung pada kekuatan militer dengan menggelontorkan belanja militer tanpa hitungan, kendati mereka juga sangat khawatir dengan loyalitas militer kepada mereka.
Persoalan kecemasan dan usaha mempertahankan survival telah menguras hampir semua perhatian mereka. Tak ada lagi persoalan yang penting di luar itu, termasuk masalah Palestina. Jika pun mereka berupaya terlibat dan berteriak untuk al-Aqsha, itu tak lebih dari upaya untuk mengurangi potensi gejolak di dalam negeri atau menambah popularitas di luar negeri.
Hal ini nampak sangat jelas, misalnya, ketika Palestina sangat memerlukan uluran tangan selama ini mereka hampir tak peduli. Tetapi ketika suara publik Arab menguat dan tekanan dari bawah untuk membela al-Aqsha menghebat, mereka baru berteriak dan mulai melakukan hal rutin “kumpul-kumpul” menteri luar negeri dan semacamnya.
Tak ada sensitivitas dan keinginan kuat untuk menyelesaikan masalah di kalangan rezim-rezim itu. Solidaritas Palestina sepertinya tak lain hanyalah upaya untuk menghindarkan mereka dari serangan rakyatnya atau kekuatan-kekuatan politik domestik.
Suara Rakyat
Satu hal penting setelah apa yang secara salah disebut sebagai “Musim Semi Arab” adalah lahirnya pilar baru dalam politik di negara-negara kawasan itu. Pilar baru itu adalah rakyat. Suara rakyat, bukan hanya militer dan kabilah, menjadi kekuatan baru yang sangat diperhitungkan saat ini. Pun demikian di Palestina. Rakyat Palestina sudah mulai muak dengan elite-elite Fatah yang terlalu korup, dan juga tak suka dengan Hamas yang terlalu kaku dalam garis perjuangannya. Keduanya telah membawa kesengsaraan untuk rakyat Palestina.
Elemen-elemen rakyat Palestina serupa dengan di sejumlah negara Arab berupaya bergerak tanpa identitas Hamas, Fatah, Jihad Islami, dan semacamnya. Mereka mengambil identitas rakyat Palestina. Dan itulah yang terjadi dalam berbagai aksi untuk membela al-Aqsha kemarin itu. Mereka bergerak sendiri. Dan mau tidak mau semua organ politik mendukung mereka.
Kekuatan rakyat juga menjadi kekuatan penting untuk mendesak persatuan faksi-faksi Palestina yang saling berselisih. Semangat itu sudah cukup di kalangan aktivis dan rakyat Palestina seiring dengan menguatnya gerakan rakyat di sejumlah negara Arab. Sejauh ini, persoalan penting dalam upaya mewujudkan Palestina Merdeka justru datang dari internal Palestina, yaitu keterpecahan yang mendalam.
Palestina secara de facto memiliki dua pemerintahan yang berbeda. Fatah menguasai kota-kota tepi Barat (tidak termasuk perbatasan), sedangkan Hamas dan faksi-faksi Jihad mengontrol kota padat penduduk Gaza. Kendati usaha menyatukan pemerintahan terus dilakukan, faktanya Otoritas Palestina baik secara administratif maupun keamanan tetap terpecah.
Desakan rakyat seperti dalam kasus al-Aqsha sangat penting untuk mendorong persatuan faksi-faksi Palestina. Jika faksi-faksi itu tetap egois dengan dirinya masing-masing, maka rakyat Palestina bisa mengancam untuk meninggalkan mereka semua.
Tetapi usaha itu tentu tak semudah membalik tangan. Sebab, perpecahan kedua kelompok, terutama Fatah-Hamas, sudah terlalu dalam.
Keduanya sulit untuk membangun kepercayaan atas yang lain. Pemerintahan persatuan yang pernah terbentuk selalu terasa tak sepenuh hati. Tapi bagaimanapun, menguatnya gerakan rakyat Palestina adalah harapan baru bagi upaya mewujudkan kemerdekaan Palestina dan perdamaian.
Sebab, bertumpu harapan kepada Fatah-Hamas terbukti sudah tak banyak memberikan hasil kecuali kesengsaraan. Bertumpu kepada rezim-rezim Arab terlebih lagi. “Kemenangan” dalam krisis Aqsha membuktikan rakyat Palestina memang harus berupaya memperjuangkan hak-haknya sendiri tanpa menunggu para elite politik, apalagi rezim-rezim Arab yang sejarahnya terancam berakhir.
Baca juga:
Palestina di Tengah Keabsurdan Dunia Islam [Hari Al-Quds Internasional]
