Tahun 2017 belum saja berakhir namun dunia internasional tersentak. Iran, salah satu negara di wilayah Timur Tengah yang dianggap memiliki kekuatan, dihadapkan dengan gelombang demonstrasi terbesar sejak 2009. Demo telah berlangsung dari Kamis (28/12/2017) dan hingga Rabu (03/01/2018) belum ada tanda-tanda mereda.
Situs alaraby.co.uk melaporkan bahwa demo telah membungkam ratusan pendemo dan menyebabkan 12 orang mati. Akankah demo di Iran akan berlanjut seperti apa yang telah terjadi tahun 2011 di beberapa negara Timur Tengah?
Ada banyak isu yang berkembang di arena perpolitikan Iran. Namun, sampai saat ini hanya dua hal yang mengerucut untuk dijadikan pijakan permasalahan. Yang pertama dari sisi pemerintahan Iran. Mereka menganggap bahwa AS adalah sumber dalang dari kerusuhan Iran. Tapi apakah benar demikian? Yang kedua adalah tidak berkembangnya perekonomian Iran. Ini ditandai dengan kenaikan harga berlebihan dan korupsi yang menggurita. Tapi apakah benar demikian? Mari kita bedah.
Intervensi AS di Iran
Telah menjadi rahasia umum bagi pengamat politik internasional bahwa AS adalah pengganggu utama alias hama bagi ketentraman pemerintahan Iran. Sejak 2009, AS sudah tidak menyukai Iran apalagi saat itu Ahmadinejad terpilih menjadi Presiden Iran. Ahmadinejad yang berasal dari partai konservatif dianggap sebagai musuh besar AS. Ini sebenarnya tak mengherankan karena Ahmadinejad selalu menganggap bahwa AS adalah sebenar-benarnya setan di Timur Tengah.
Polemik tersebut menggelembung dengan adanya demonstrasi menolak Ahmadinejad sebagai presiden pada tahun 2009. Mousavi yang saat itu menjadi lawan Ahmadinejad mengalami kekalahan. Imbasnya, kemudian ia menuding Ahmadinejad melakukan kecurangan. Setelahnya, kelompok dari Mousavi melakukan demonstrasi besar yang tentu saja didukung oleh AS.
Sayangnya, demo tersebut gagal total. Untuk memperingati hari-hari demonstrasi yang berlangsung selama 9 hari, pemerintah Iran menjadikannya sebagai peristiwa sejarah dan menetapkan 30 Desember sebagai hari untuk mengenang demo tersebut. Hingga kini, di kalender Iran biasa disebut sebagai demo 9 hari.
Oleh karenanya, beberapa media anti arus utama seperti Pars Today menganggap bahwa demo tersebut sebagai hal biasa dan lebih menekankan AS adalah sumber permasalahan. AS memang getol untuk mencampuri urusan rumah tangga Iran. Pokoknya, apa saja yang dilakukan Iran selalu salah di mata AS.
Apalagi ditambah dengan fakta berdasarkan kesepakatan tentang program nuklir di Paris pada tahun 2015, adanya penurunan sanksi internasional terhadap Iran. Hal tersebut dilsetujui oleh Rusia, Inggris, Jerman, Prancis, Jerman, dan tentu saja AS. Trump sebagai presiden terpilih di tahun 2017 menyesalkan tindakan Obama yang dinilainya justru menguntungkan Iran.
Maka, sesaat setelah demo berjalan, Trump seakan melegitimasi dan membenarkan demo tersebut layak diapresiasi dan harus mendapatkan perhatian dunia internasional. Padahal, demo tersebut hanya demo tentang sebuah peringatan yang disebut demo 9 hari. Bahkan beberapa pendemo membawa poster bertulisan “Matilah Amerika”.
Namun, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa demo tersebut bisa berakhir dengan penahanan ratusan orang hingga mengakibatkan kematian puluhan orang? Apakah ini berarti ada yang salah dengan pemerintah Iran?
Kelemahan Pemerintah Iran
AS dan Perancis adalah beberapa negara yang mengecam demonstrasi tersebut. Mereka mengecam dengan alasan ada yang salah dengan pemerintah Iran. Korupsi, pelayanan pemerintah yang buruk, hingga Khameini yang dianggap terlalu dominan terhadap pemerintah Iran.
Berdasarkan laporan dari Global Competitive Index tahun 2017-2018, Iran memang dinilai cukup buruk dari segi ekonomi. Mereka menempati peringkat 69 dari 137 negara. Jauh di bawah negara-negara macam Kuwait, Bahrain, bahkan rivalnya, Arab Saudi.
Laporan tersebut sejalan lurus dengan apa yang ditunjukkan oleh World Economic Forum tahun 2017 tentang kemudahan berbisnis di negara Iran. Hasilnya seperti apa yang dikemukakan sebagian pendemo. Akses keuangan, birokrasi pemerintah yang tidak efisien, inflasi, hingga korupsi ternyata cukup buruk di pemerintahan Iran yang dipimpin oleh Hassan Rouhani.
Upaya Rouhani untuk mengangkat perekonomian Iran belum sama sekali terlihat. Padahal Rouhani baru saja terpilih untuk kedua kalinya sebagai presiden di tahun 2017. Kemenangan yang mencapai 57% ternyata tak mampu memenuhi ekspektasi masyarakat Iran. Saat itu, ia berjanji membawa Iran ke arah negara yang lebih modern. Praktis, ia mengalami kegagalan pemerintah selama tujuh bulan kepemimpinannya.
Bisa jadi nantinya Rouhani akan diturunkan secara paksa seperti apa yang dilakukan masyarakat Indonesia ketika menurunkan Soeharto. Oleh karenanya, tak heran banyak polisi maupun tentara Iran yang berusaha menangkap dan menahan demonstran. Bahkan tak segan-segan untuk menembak jika pendemo sulit dikendalikan.
Maka, di sini sebenarnya AS mengambil keuntungan ganda. Pertama, tujuan AS jelas sejak dahulu ingin mengubah sistem pemerintahan Iran dari Republik Islam ke arah sekuler-liberal. Kedua, AS melihat adanya potensi masyarakat Iran untuk menggulingkan Rouhani yang dianggap sudah tak sejalan dengan keinginan AS. Dan ternyata jalan tersebut akan menjadi mulus jika memang ada fakta bahwa perekonomian Iran memang lemah.
Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah AS mampu mencapai tujuan pertama? Saya merasa impian AS terlalu panjang. Masyarakat Iran jelas kecewa dengan pemerintah Iran saat ini. Namun, mereka sama sekali tak ada keinginan untuk mengubah sistem pemerintahan. Jadi, yang dibutuhkan Iran sebenarnya adalah reformasi ekonomi bukan revolusi pemerintahan Iran.
