Mumpung masih hangat debat capres kedua, saya ingin berikan beberapa catatan daripada pembangunan infrastruktur Jokowi lima tahun ke belakang. Supaya para pemirsa debat sekalian bisa mempunyai gambaran lebih daripada ucapan Pak Jokowi, yang saya yakin banyak berisi klarifikasi soal ini.
Secara umum, menurut saya pembangunan infrastruktur di era Jokowi tidak memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi. Saat ini pertumbuhan ekonomi kita mentok di 5 persen. Lebih rendah dari zaman SBY. Padahal dana yang digelontorkan lebih kurang Rp430 triliun untuk infrastruktur pada APBN 2017 yang 200 persen lebih besar daripada APBN 2012.
Hal ini bisa terjadi karena pembangunan infrastruktur tersebut tidak tepat sasaran. Bisa kita lihat dari pembangunan LRT di Palembang. Meskipun sudah digratiskan selama empat bulan dan diberi subsidi sebesar Rp300 miliar di tahun 2019 sehingga tarifnya bisa Rp5000 dari aslinya Rp45000, tapi load penumpangnya tidak sampai 10 persen. Penduduk masih tetap menggunakan moda transportasi lama, seperti angkot. Sementara LRT hanya menjadi kereta wisata. Istilahnya kereta-keretaan.
Bagi saya, kesalahan Pak Jokowi dalam membaca kebutuhan transportasi umum masyarakat Palembang itu, seperti memberi sebuah mobil Rolls-Royce kepada sebuah keluarga yang kelaparan. Mobilnya enak dan mewah, tapi kebutuhan mereka sesungguhnya adalah makan.
Walhasil, pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dari pembangunan LRT di Palembang tidak terjadi. Padahal pembuatan LRT ini memakan dana Rp10,9 triliun. Kalau angka itu digunakan untuk rangkaian kereta api penumpang (1 lokomotif dengan 10 gerbong) atau rangkaian kereta api barang (1 lokomotif dengan 30 gerbong) yang harganya 60-70 miliar per rangkaian, maka bisa mendapat 140 rangkaian.
Tentu kita lebih membutuhkan itu. Karena saat ini kita sedang mencanangkan kereta double track di Jawa untuk memenuhi target 1 juta TEUs per tahun dari saat ini hanya 250 ribu TEUs per tahun. Target yang hanya bisa dicapai dengan menambah railing stock atau rangkaian kereta api. Tapi, sekarang bayangkan, mau dipenuhi dengan cara apa kekurangan 750 ribu TEUs itu sebab anggarannya sudah dipakai untuk LRT yang tidak tepat sasaran.
Lagipula, pemenuhan kebutuhan kereta penumpang dan barang lebih dibutuhkan masyarakat logistik di Jawa yang memang selama ini sudah menggunakan moda ini untuk pengiriman barang. Semakin banyak railing stock, maka semakin cepat barang dikirim dan semakin rendah ongkos.
Tapi kan sudah disediakan tol di Jawa? Nggih, betul, Mas dan Mbak. Tapi sama saja tidak tepat sasaran dan tidak menambahkan dampak ekonomi. Ini terbukti karena tidak ada 1 persen pengangkut logistik dan transportasi umum seperti bus yang lewat situ.
Alasannya ada dua. Pertama biaya tol yang mahal tidak ramah dengan ongkos pengiriman logistik dan ongkos penumpang untuk bus. Kalau mereka tiba-tiba menaikkan tarif pengangkutan barang dan tarif penumpang, maka ancaman kehilangan konsumen sangat nyata.
Kedua, dari sisi keamanan. Jalan tol tersebut dibangun dengan rigid cement. Tidak sesuai dengan standar internasional untuk digunakan kendaraan besar seperti truk dan bus. Lalu jalur yang menanjak seperti dari Bawen menuju Semarang, padahal seharusnya lurus mengikuti jalur Utara, tidak bisa dilalui kendaraan besar.
Akhirnya yang bisa menggunakan hanya kendaraan privat. Sementara secara teori, biaya transportasi akan lebih murah dengan angkutan massal umum. Karena kendaraan privat memakan banyak biaya, seperti ongkos BBM, servis, dll, di samping ongkos tol, tapi hanya bisa menampung dua sampai enam orang.
Lalu, pembangunan infrastruktur ternyata tidak mampu menyerap produk industri. Misalnya di industri baja dan semen. Selama kurun waktu 2012-2017 kebutuhan semen hanya bertambah 10 persen dan baja hanya bertambah 40 persen. Padahal, banyaknya pembangunan semestinya bisa lebih banyak menyerap dua hal itu yang merupakan bahan baku dasar konstruksi.
Saya kan jadi bertanya-tanya. Pembangunan infrastrukturnya abal-abal atau asal-asal? Tidak benar dibangun atau membangunnya sembarangan? Untungnya benar dibangun, tapi membangunnya asal-asalan. Akibatnya ada 19 titik infrastruktur yang ambruk sendiri.
Apakah asal-asalan itu karena uangnya dikorupsi? Saya tidak tahu. Itu tugas KPK untuk menyelidiki.
Masalah lain adalah karena tidak ada skala penyelarasan antara pembangunan infrastruktur dan pembuatan kebijakan. Misalnya pembangunan pembangkit listrik yang katanya sudah 35000 watt tidak dibarengi dengan kebijakan penghentian import listrik. Saat ini justru kita mengimpor listrik dari Malaysia untuk wilayah Pontianak.
Begitu juga pembangunan irigasi yang katanya sudah 120 ribu kilometer tidak dibarengi dengan kebijakan pembatasan impor bahan pangan. Sebaliknya import beras, jagung, gula, bahkan yang lebih lucu garam paling besar di era Jokowi dibandingkan presiden-presiden sebelumnya.
Sampai di sini, bisa saya katakan infrastruktur Jokowi itu bahasa kerennya: bullshit. Ya toh? Istilahnya kayak gitu. Ekonomi yang dibangun dengan bullshit.
Saya bisa mempertanggung jawabkan tulisan saya. Karena memang faktanya seperti itu. Saya pun masih memiliki data-data lain kesalahan pembangunan infrastruktur Jokowi. Yang saya sampaikan sekarang hanya 10 persen saja. Kalau kebanyakan nanti malah mempermalukan negara sendiri.
Pastinya, yang bisa diharapkan saat ini hanyalah perubahan. Semoga Jokowi bisa mengubah kebijakan pembangunan infrastrukturnya yang amburadul ini. Kalau tidak bisa mengubahnya, maka Jokowi yang harus diubah: ganti presiden.
Walaupun memang tidak akan mudah bagi siapa pun pengganti Jokowi nantinya untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah dilakukannya selama ini. Karena memang kesalahannya sudah terlalu banyak. Namun, saya menanggap ini sebuah tantangan bagi Prabowo Subianto. Saya yakin dengan visi-misi Prabowo yang memprioritaskan kepentingan rakyat, perubahan itu bisa dicapai.
