“Saya akan buktikan, bahwa tanpa partai pun, sebagai kepala daerah, selama didukung oleh rakyat dan bukan bertanggungjawab kepada DPRD, saya tetap bisa jalankan program untuk kesejahteraan rakyat Jakarta.” Inilah sesumbar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang, antara lain, menjadi bahan kampanye bagi para pendukung Basuki untuk menjaring dukungan warga Jakarta tanpa melalui partai politik.
Dan jalur independen itu akhirnya benar-benar ditempuh. Meskipun masih memiliki kesempatan yang cukup lama sampai waktu pendaftaran tiba, Basuki telah menentukan pilihan untuk maju dalam Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta melalui jalur perseorangan (independen).
Banyak kalangan menilai, ini merupakan langkah yang musykil, atau lebih tepatnya langkah berani bagi Basuki. Pasalnya, ada jalur yang lebih mudah dan lebih memungkinkannya untuk menang, yakni jalur partai politik, misalnya melalui PDI Perjuangan yang memiliki 28 kursi di DPRD DKI Jakarta–jumlah yang jauh lebih dari cukup untuk mengajukan calon gubernur. Tapi mengapa Basuki tetap lebih memilih jalur independen?
Untuk jawaban yang lebih tepat, biarlah Basuki sendiri yang akan menyampaikan. Yang jelas, secara pribadi, saya mendukung langkah Basuki karena beberapa pertimbangan. Pertama, setidaknya untuk memberi pelajaran kepada semua partai politik, bahwa mereka tidak bisa lagi dengan seenaknya memperlakukan siapa pun yang ingin maju dalam pilkada.
Setiap orang punya pilihan, dan jika partai politik tidak berupaya memperbaiki diri dengan meningkatkan kualitas kader-kadernya, bukan tidak mungkin kader-kader yang berkualitas akan lebih memilih jalur independen ketimbang melalui partai politik. Basuki akan menjadi eksperimen politik bagi kader yang berkualitas.
Kedua, independensi calon kepala daerah merupakan keniscayaan untuk membangun pelaksanaan demokrasi yang lebih baik. Hanya dengan independensi, pada saat terpilih nanti, hubungan antara eksekutif dan legislatif bisa saling mengontrol, bisa membangun mekanisme perimbangan kekuasaan (check and balances) sesuai kehendak demokrasi.
Banyak kasus korupsi kepala daerah berpangkal dari keberadaan eksekutif yang berada di bawah kendali partai politik. Karena tuntutan partai politik—misalnya untuk menggali/mendapatkan dana sebanyak-banyaknya—pejabat eksekutif “terpaksa” menggadaikan diri, melakukan aksi rent seeking hingga terjadi serangkaian praktik penyalahgunaan jabatan oleh kepala daerah.
Ketiga, ada asumsi yang mengatakan bahwa pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyat tidak menghasilkan pemimpin yang lebih baik dari pemilihan yang dilakukan oleh DPRD, padahal dana yang dikeluarkan jauh lebih besar dan dari segi waktu tidak efektif. Kalau hasilnya sama saja mengapa harus melalui pemilihan langsung?
Pada dasarnya, kalau DPRD adalah perpanjangan tangan partai politik, maka pencalonan kepala daerah melalui partai politik merupakan perluasan dari perpanjangan tangan itu. Maka, jalur independen memiliki makna penting untuk membuktikan bahwa pilihan rakyat tidak tergantung pada kehendak partai politik.
Jika pemimpin yang dihasilkan dari pencalonan independen bisa tampil lebih baik, jelas akan menjadi bukti otentik bahwa pilihan rakyat tidak tergantung pada kehendak partai politik. Bukti otentik ini penting disampaikan karena banyak kalangan yang ingin mengembalikan proses pemilihan kepala daerah, dari pemilihan langsung oleh rakyat, ke proses pemilihan seperti dulu, melalui DPRD.
Saya kira di sinilah letak pesan penting dari eksperimen politik Basuki. Ada makna filosofis terkait dengan proses perjalanan demokratisasi di negeri ini. Memilih pemimpin—baik tingkat pusat (pilpres) maupun daerah (pilkada)—yang dilakukan secara langsung oleh rakyat merupakan salah satu buah dari proses demokratisasi. Dan pemberian peluang kepada calon-calon kepala daerah dari jalur independen menjadi pelengkap dan penyempurna dari proses demokratisasi tersebut.
Dalam kancah politik nasional, sudah banyak pasangan calon kepala daerah yang maju melalui jalur independen. Dari yang banyak itu, di antaranya ada yang berhasil memenangkan pilkada. Untuk tingkat provinsi ada pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar yang memenangkan Pilkada Provinsi Aceh, 11 Desember 2006. Sedangkan untuk tingkat kabupaten dan kota sudah ada beberapa pasangan yang menang.
Dalam pilkada serentak tahap pertama akhir tahun lalu, dari 35 persen pasangan independen yang maju, 14,4 persen di antaranya menang dalam pilkada. Artinya, rata-rata sudah lebih dari satu dari sepuluh pemenang pilkada berasal dari calon independen.
Jika Basuki menang dalam Pilkada DKI Jakarta, mungkin bukan hasil yang istimewa karena ia bukan yang pertama. Jika ditakdirkan gagal, juga tidak ada masalah karena dalam kompetisi politik, keberhasilan dan atau kegagalan adalah hal yang lumrah. Dengan metode apa pun pemilihannya, dan melalui jalur apa pun pencalonannya, kemungkinan memang-kalah tetap menjadi keniscayaan. Tak ada istilah draw dalam kompetisi politik. Jika belum menghasilkan pemenang, proses pemilihan akan diulang sampai menghasilkan pemenang.
Eksperimen politik Basuki akan menjadi istimewa jika ia bukan saja menang dalam pilkada, tapi bisa memimpin Jakarta dengan tingkat keberhasilan yang melebihi periode-periode sebelumnya, termasuk dari paruh periode kepemimpinan dirinya pasca Gubernur Joko Widodo.
