Kemiskinan sebaiknya tidak diterjemahkan dalam retorika-retorika, tetapi lebih baik dibaca cermat dalam konteks bagaimana upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan tersebut. Pada awal tahun 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis berita yang mengejutkan, yaitu jumlah penduduk miskin pada September 2017 mengalami penurunan 0,52 persen. Presentase ini menunjukkan kurang lebih 1,1 juta orang terlepas dari status kemiskinan. Namun, benarkah mereka terlepas dari jerat kemiskinan atau ada faktor lain yang menyebabkannya?
Alasan pertama yang patut kita perhatikan adalah perhitungan kemiskinan di BPS dengan menggunakan garis kemiskinan. Pada September 2017, garis kemiskinan per kepala adalah Rp 387 ribu untuk setiap bulan. Jika mereka memiliki pengeluaran di bawah Rp 387 ribu, itu dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin. Seperti yang tercermin dalam data, banyak penduduk desa yang masuk dalam kategori miskin karena di desa penghasilan masyarakat begitu rendah dan terpengaruh oleh siklus pertanian.
Data BPS menunjukkan bahwa upah buruh tani dan bangunan pada September 2017 mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2017. Hal ini menyebabkan petani dan buruh memiliki pengeluaran lebih tinggi dari Rp 387 ribu dan beberapa dari mereka lepas dari status kemiskinan. Pada kasus petani dan buruh, kenaikan pendapatan mereka menyebabkan kemiskinan di desa mengalami penurunan jumlah penduduk miskin 5 persen. Penurunan ini lebih tinggi dibandingkan penduduk miskin kota.
Selain itu, inflasi merupakan faktor utama yang menyebabkan penurunan kemiskinan. Selama periode Maret sampai September 2017, kenaikan harga untuk makanan kurang dari 1 persen. Makanan yang dimaksud adalah beras dan daging, sedangkan beberapa komoditas justru mengalami penurunan seperti cabe rawit. Dengan harga makanan yang terjangkau, daya beli masyarakat akan meningkat dan menanggulangi kemiskinan.
Alasan kedua yang patut dianalisis lebih lanjut adalah kedalaman dan keparahan kemiskinan tersebut. Walaupun presentase penduduk miskin mengalami penurunan, namun jika dibandingkan per September 2016, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan mengalami kenaikan. Kedalaman kemiskinan menunjukkan perbedaan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin.
Di dalam kedalaman dan keparahan kemiskinan, mereka yang paling rentan adalah penduduk miskin desa. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran di desa lebih rendah dibandingkan di kota. Di lain sisi, pengeluaran penduduk miskin di desa juga mengalami ketimpangan karena berbeda satu sama lain. Dalam hal ini, pemerintah harus menangani penduduk miskin di desa karena mereka yang paling rentan apabila terjadi kenaikan bahan pangan.
Apalagi baru-baru ini stok beras mengalami penurunan dan harga beras melambung naik. Harga beras menentukan naik atau turun garis kemiskinan, sehingga jika harga beras mengalami kenaikan, daya beli yang terpengaruh adalah penduduk miskin.
Di lain sisi, kedalaman dan keparahan kemiskinan yang naik menunjukkan masih adanya yang tertinggal dengan standar hidup yang tinggi. Karenanya, walaupun mereka memiliki pendapatan lebih tinggi, kondisi sebenarnya tidak berbeda dari periode sebelumnya. Penduduk miskin tercukupi dari sisi makanan pokok, tetapi tidak mampu memenuhi gaya hidup yang naik setiap tahunnya.
Lalu, bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini? Salah satu yang bisa dilakukan adalah menjaga kenaikan harga bahan pangan, khususnya beras. Salah satu yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan pada September 2017 adalah penyaluran beras sejahtera (rastra). Program ini menjangkau kurang lebih hampir 30 persen rumah tangga, sehingga dengan cakupan yang luas program ini mampu mengatasi persoalan pangan bagi penduduk miskin.
Hal kedua adalah mengingat kedalaman dan keparahan kemiskinan di desa lebih tinggi, permasalahan ketimpangan antar penduduk kemiskinan harus diatasi. Pemerintah telah melakukan program redistribusi lahan untuk mengurangi ketimpangan. Program seperti ini harus diperluas jangkauannya agar menjangkau masyarakat lebih banyak lagi.
Jika kedua hal tersebut dilakukan akan mengurangi kemiskinan dalam jangka waktu pendek, namun upaya jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan patut ditempuh pemerintah. Kemiskinan zaman sekarang mempunyai spesifikasi yang khusus, sehingga untuk menarget penurunan kemiskinan di bawah 10 persen memerlukan inovasi seperti membangun modal manusia (human capital) yang lebih baik lagi.
Kolom terkait:
Indonesia Darurat Kekeringan dan Kemiskinan
Jokowi dan Politik-Ekonomi Impor Beras
Muslihat Liberalisasi Pasar Beras
. Efektifkah?){kind=link}