Wacana penetapan Hari Lahir Pancasila sebagai libur nasional nyaris berbarengan dengan santernya berita kasus-kasus perkosaan brutal di negeri ini. Membuat kita layak berpikir lagi, apalah arti menjadi “manusia Pancasila”.
Lima butir yang terdengar sangat ideal dan manusiawi itu dihapalkan setiap rakyat Indonesia sejak bangku Sekolah Dasar (SD). Bahkan sebagian generasi kita ada yang mengenyam “cuci otak” Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di era Orde Baru dulu. Manusia Indonesia diharapkan bisa menjadi berketuhanan yang maha esa, berperikemanusiaan adil beradab, dan seterusnya.
Hasilnya setelah sekian puluh tahun menghapalkan Pancasila? Setiap 2 jam ada 3 perempuan Indonesia menjadi korban kekerasan seksual. Satu dari 35 perempuan mengalami kekerasan seksual setiap hari, demikian menurut data Komnas Perempuan. Sejak kasus Yuyun santer diberitakan, menyusul rentetan horor perkosaan yang hampir tiap hari kita baca dan dengar.
Yang terakhir, di Semarang, seorang anak SD diperkosa 21 lelaki. Ini jelas bikin darah mendidih karena amarah tertahan. Apakah ini hasil dari menghapal sila-sila Pancasila sejak sekolah?
Di saat nyaris bersamaan, nun jauh di Brasil, terjadi kasus perkosaan massal 30 pria atas gadis 16 tahun. Baru saja terjadi di India, gadis 15 tahun digantung mati setelah diperkosa 3 lelaki. Yang terakhir ini mengingatkan kita pada mendiang Yuyun, yang dibuang ke jurang setelah diperkosa 14 orang. Kalau sudah begini, apa beda Indonesia yang ber-Pancasila, dengan Brasil dan India yang tidak ber-Pancasila?
“Kemanusiaan yang adil dan beradab” menjadi sila kedua, setelah sila pertama yang membahas ketuhanan. Berarti menjadi manusia beradab itu sangat lekat dengan manusia yang bertuhan. Dua sila ini juga mudah dihapalkan, sebab kalimatnya pendek.
Maraknya kasus perkosaan brutal, yang kadang disertai pembunuhan dan siksaan, menjadi bukti kegagalan dari penerapan sila-sila ini. Lebih gagal lagi, para pemerkosa jatuh ke tangan oknum aparat korup yang membiarkan mereka melenggang bebas atau mengecap hukuman ringan.
Founding Fathers kita pasti punya cita-cita ideal menjadikan manusia Indonesia yang sangat berketuhanan dan berkemanusiaan. Sayang seribu sayang, impian mereka sudah lama terkubur. Pancasila sebagai dasar negara kelamaan hanya jadi hapalan wajib yang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Mayoritas rakyat kita menghapalkannya karena dipaksa oleh guru. Alhasil, sila-sila itu tak punya makna apa pun.
Fenomena Pancasila sebagai sekadar hapalan ini tak jauh berbeda dengan apa yang ditangkap Bung Hatta sekian puluh tahun silam. “Dewasa ini nampak belum dididikkan (Pancasila), jadi baru diapalkan saja. Belum tercermin dalam kehidupan dan tindak tanduk kita. Karena itu dalam uraian Pancasila, saya tekankan sekali agar Pancasila itu betul-betul dijadikan kenyataan. Dapatlah ditekankan sekali lagi agar Pancasila dijadikan pendidikan yang diamalkan, bukan pendidikan yang diapalkan. Dan harus dijadikan suatu perbuatan yang nyata.”
Uraian salah satu pendiri bangsa kita itu terpapar di buku Bung Hatta Menjawab karya Zainul Yasni, terbitan Gunung Agung (1978).
Sistem didik dan ajar kita yang sekadar mengejar nilai, bukan akhlak, membuat kita kian jauh dari Pancasila. Siswa dipaksa menghapal dan mendapat nilai cemerlang jika lancar mengucapkannya. Tak perlu paham makna, tak perlu mengerti akal budi. Dari sistem ini berlahiran manusia-manusia yang menganggap anak SD layak dicekoki pil koplo untuk disetubuhi ramai-ramai.
Lahir pula penegak hukum korup yang menganggap pemerkosa layak dihukum beberapa tahun saja. Lahir petinggi-petinggi negara yang memandang, “Salah korban, kenapa jalan sendirian di tempat sepi?”
Lahir pula para orangtua yang lebih mementingkan mencari nafkah ketimbang mendampingi anak-anak remaja mereka agar tak menonton film porno. Juga lahirlah kumpulan masyarakat yang abai terhadap kasus pencabulan oleh kaum elite negeri ini.
