Jumat, Maret 29, 2024

Anies Gagal Cegah Pemborosan APBD

Endang Tirtana
Endang Tirtana
Peneliti Senior MAARIF Institute dan Komisaris Independen PT. Kereta Api Indonesia

Anies adalah politisi ulung yang mampu berseluncur dalam situasi politik dan berbagai aktor kuat di Tanah Air. Kemampuannya menata kata mampu menyihir persepsi masyarakat yang kemudian diterjemahkan di kotak suara, saat Anies memenangkan Pilkada DKI Jakarta dua tahun silam.

Tetapi apakah skill tersebut berbanding lurus dengan prestasi dalam menata ibukota? Yang terjadi, Anies sibuk membalikkan pencapaian dari pemerintahan sebelum-sebelumnya. Sebut saja dalam hal transparansi dan membuka diri terhadap pengaduan warga.

Dulu Balaikota DKI sangat terbuka menerima aspirasi warga, kini pintu dan gorden jendela ditutup rapat-rapat. Warga hanya bisa mengintip ada apa gerangan di dalam gedung yang dibiayai dengan uang rakyat itu. Kanal Youtube yang dulunya menyiarkan langsung rapat-rapat dinas tak lagi difungsikan.

Hasilnya, kini Anies tak bisa mengelak ketika barisan anak-anak muda Partai Solidaritas Indonesia yang mengisi kursi wakil rakyat mencecar penyusunan anggaran DKI. Satu demi satu mata anggaran dalam KUA-PPAS yang menjadi bahan untuk RAPBD 2020 dikuliti, dan publik pun terbelalak.

Lagi-lagi jawaban Anies dan para punggawanya tampak belepotan, tidak sinkron satu sama lain. Pada akhirnya e-budgeting yang disalahkan, dianggap tidak smart, padahal KPK sendiri menyarankan semua instansi pemerintah menggunakannya.

Lebih jauh lagi, jargon keberpihakan yang digaungkan saat kampanye tidak pula diterjemahkan dalam rancangan anggaran pemerintahan. Sejumlah mata kegiatan yang bertujuan untuk kesejahteraan publik berkurang anggaranya, seperti rehabilitasi sekolah dan revitalisasi sarana olahraga.

Publik menyoroti pemangkasan anggaran tersebut di tengah gelontoran triliunan rupiah untuk ajang balap mobil listrik Formula E. Pro dan kontra sempat mencuat, disertai bantahan dari Dinas Pendidikan DKI bahwa tak ada hubungan antara perhelatan Formula E dan berkurangnya anggaran untuk sekolah.

Faktanya, koreksi anggaran terjadi dan Formula E yang tidak didukung infrastruktur mobil listrik di Jakarta tetap digeber penyelenggaraannya. Publik harus mencermati ke mana saja larinya anggaran yang berasal dari uang rakyat dialirkan.

Hal lain adalah persiapan menjelang musim hujan, di mana banjir masih kerap menjadi momok ibukota. Nyatanya tak ada kegiatan apa-apa baik menyangkut normalisasi ataupun naturalisasi yang digembar-gemborkan Anies.

Lucunya, terhentinya pembebasan lahan di bantaran Ciliwung dikaitkan dengan defisit anggaran DKI. Hal ini justru makin membuka bobroknya pengelolaan anggaran di tangan Anies. Yang terjadi sebetulnya adalah pemborosan anggaran, hingga bisa dibilang pemerintahan Anies besar pasak daripada tiang.

Keberpihakan Anies makin dipertanyakan, setelah aksi penggusuran oleh Satpol PP terhadap warga di bilangan Sunter. Janji saat kampanye bahwa Anies tak akan melakukan penggusuran kini seperti ludah yang ditelan kembali.

Dari sejumlah rekam jejak tersebut, legitimasi Anies kini makin merosot di mata publik. Kata-kata tak mampu menyelamatkan APBD dari pemborosan. Yang dibutuhkan adalah pengawalan oleh publik agar Anies melakukan aksi nyata, atau cacat Anies akan makin menganga.

Endang Tirtana
Endang Tirtana
Peneliti Senior MAARIF Institute dan Komisaris Independen PT. Kereta Api Indonesia
Facebook Comment

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.