Pemerintah DKI Jakarta sudah mematangkan nama untuk sebuah ruas jalan di Jakarta dengan nama tokoh republik Turki, Kemal Attaturk. Reza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, sudah menyatakan jika nama Attaturk sebagai nama jalan hendaknya dihormati dan saling menghormati. Ini bagian dari kerja sama Indonesia dan Turki. Presiden Sukarno, sudah menjadi nama jalan di Turki, dan jalan Attaturk di Jakarta adalah balasan yang baik untuk Turki.
Meskipun secara tata krama hubungan antara dua negara–jika kita meminta nama tokoh negara tertentu menjadi jalan di negeri kita–seperti negara Turki, maka wewenang pemerintah tidak dalam posisi menentukan, namun menunggu keputusan pemerintah Turki. Demikian juga sebaliknya, jika pemerintah negeri lain meminta nama tokoh dijadikan nama jalan di negeri mereka, maka pemerintah kita yang menentukan siapa yang akan dipilih. Ini adalah tata krama diplomasi.
Namun demikian, apa yang diwacanakan oleh pemerintah DKI yang ingin memilih Kemal Attaturk sudah pas dan pantas. Jika kita menentukan nama Jalan Sukarno untuk Turki, maka dalam pikiran kita meminta dan mengaspirasikan nama Jalan Attaturk di Jakarta, juga cara berpikir yang konstruktif.
Namun, karena upaya itu Pemerintah DKI mendapat protes lagi. PKS dan MUI secara resmi mengemukakan penolakan mereka. Menurut tanggapan tokoh-tokoh kedua organisasi ini pengambilan Attaturk sebagai nama jalan di Indonesia melukai hati umat Islam. PKS dan MUI Kemal Attaturk menganggap ini merugikan Islam. PKS dan MUI pun mendaftar sejumlah dosa besar yang dilakukan Attaturk ketika berkuasa memimpin Turki modern.
PKS, secara khusus mengatakan jika ketika berkuasa Attaturk melarang perempuan berjilbab. Pada zaman Attaturk Hagia Sofa juga diubah dari masjid menjadi museum. Kemudian azan diterjemahkan ke dalam bahasa lokal alias bahasa Turki, dan lagi sebagainya. Intinya, mereka sama sekali tidak sepakat dengan nama wacana Pemerintah DKI menjadikan Attaturk sebagai nama jalan di sini. Tampaknya mereka memiliki figur lain yang mereka inginkan.
Hal ini terlihat dari pemikiran Fadli Dzon, tokoh politik ketika yang dalam persoalan keagamaan memiliki kedekatan dengan cara pandang PKS dan juga MUI. Fadli Dzon menginginkan Muhammad Fatih karena menurutnya umat Islam Indonesia tidak suka Kemal Attaturk, yang dimaksud umat Islam itu siapa? Belum ada referendum atau polling atau pilihan dari umat Islam pada Muhammad Fatih maupun pada Attaturk.
Protes MUI dan PKS ini adalah gambaran bagaimana kedua kelompok ini memandang semua masalah dari pertimbangan agama. Sayangnya, agama yang mereka yakini dan pahami, bukan agama yang menjadi pengalaman pelbagai kelompok di negeri kita.
Agama memang sangat penting bagi kita semua. Tapi kalau semua hal di Indonesia harus diputuskan dengan merujuk pada pertimbangan agama menurut versi mereka, ya tidak fair. Pemerintah DKI menentukan nama Kemal Attaturk itu sebagai nama sebuah jalan di Jakarta pasti sudah memiliki banyak pertimbangan.
Pertimbangan itu antara lain, prinsip kesepadanan antar tokoh kedua negara yang dijadikan dan diangkat namanya menjadi jalan. Selain itu, prinsip penghormatan satu sama lain (mutual respect). Jika pemerintah Turki mengangkat Sukarno, maka pemerintah kita mengangkat Kemal Attaturk. Ini cerminan kesepadanan dan keadilan.
NU DKI Jakarta sendiri malah bereaksi keras terhadap MUI dan PKS. Bagi NU apa yang diutarakan MUI dan PKS dianggap berlebihan alias lebay. MUI dan PKS tidak berusaha untuk melihat masalah ini dari kacamata yang lebih luas. Dalam hal ini, NU DKI tepat menjawab penolakan MUI dan PKS atas Kemal Attaturk. Kata NU DKI, soal perbedaan ideologi antara sosok Kemal Attaturk dan dan orang-orang MUI dan PKS di sini adalah urusan lain.
Saya setuju sekali atas pernyataan NU DKI ini. Memang benar, bahwa perbedaan cara pikir dan pandang MUI dan PKS dengan cara pikir dan pandang Kemal Attaturk bukan perkara penting bagi penentuan nama Attaturk untuk nama jalan di wilayah DKI Jakarta ini.
Bagi PKS dan MUI, Attaturk dianggap pemimpin yang berdosa, namun bagi Turki sendiri, Attaturk dengan kontroversinya adalah pendiri bangsa (founding father). Attaturk adalah tokoh yang sangat dipuja, memiliki nama harum bagi bangsa Turki sampai kini.
Kemal Attaturk adalah pemimpin dan pahlawan mereka yang sampai detik ini masih sangat dihormati. Bahkan Erdogan, pemimpin Turki yang dijadikan figur penting dari gerakan politik Islam di Indonesia, memperingati secara rutin hari wafatnya (haul) Kemal Attaturk.
Attaturk sendiri itu berarti bapak bangsa Turki. Sejarah Turki memang panjang, namun sejarah Turki modern pasca Turki Utsmani itu adalah Kemal Attaturk itu sendiri. Jika MUI dan PKS membenci Attaturk itu urusan kedua organisasi ini, namun penolakan mereka atas Attaturk tidak akan punya pengaruh apa-apa pada kecintaan dan penghormatan orang Turki pada tokoh ini. Bahkan mungkin jika orang Turki tahu bahwa tokoh pendiri republik mereka dibenci PKS dan MUI, mereka akan bereaksi keras.
Saya melihat bahwa jika cara pikir MUI dan PKS pada persoalan Kemal Attaturk itu mencerminkan ketertutupan dan rigiditas ideologis. Kedua kelompok ini tidak ingin melihat bahwa masalah Attaturk atau masalah lain yang nantinya dari kacamata atau lensa di luar ideologi yang mereka anut. Semua hal mereka masukkan dalam keranjang ideologi mereka, meskipun untuk hal-hal yang sifatnya urusan umum dan kebangsaan dan bahkan urusan pihak lain.
Sikap itu tampaknya dijadikan oleh mereka sebagai strategic positioning pada masyarakat, namun jika dipikir lebih dalam justru merugikan. Jika dengan ini mereka ingin mendapatkan hati dan dukungan dari masyarakat Muslim, maka masyarakat Muslim pada umumnya memiliki kecenderungan untuk terbuka dan bersikap moderat. Kaitannya dengan Kemal Attaturk sebagai nama jalan di Jakarta, masyarakat kita pada umumnya memiliki penghargaan yang tinggi atas negara lain.
Sebagai catatan, pemerintah sebaiknya memutuskan apa yang menjadi keputusan mereka. Jika memang pemerintah Turki mengirimkan nama Attaturk sebagai nama jalan, maka itu hal yang sesuai.
Penolakan MUI dan PKS itu tidak perlu harus dituruti terus menerus. Hal ini perlu dilakukan pemerintah karena pemerintah sudah melukan kajian-kajian yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan masalah ini. Jika pemerintah mundur maka itu akan mengurangi kewibawaan.
Sumber ilustrasi: brittanica.co
