Minggu, Mei 9, 2021

Rencana Ahok Naikkan UMP DKI Rp 3,1 juta Omong Kosong

Jember Fashion Festival 2017 Digelar di Jakarta

Jakarta, 18/7 - Karnaval busana tiap tahun yang digelar di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yaitu Jember Fashion Carnival, akan diadakan di Jakarta pada 15...

Presiden Didesak Keluarkan Perpres Penyelesaian Pelanggaran HAM

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Peraturan Presiden ihwal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat...

3 Hal Penting dari Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017

Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 berisi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Karena sifatnya perubahan, maka kita...

AJI: Teror Serius Mengancam Wartawan Daerah

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan intimidasi dan teror terhadap tiga wartawan di Lumajang, Jawa Timur, merupakan ancaman serius. Pasalnya, ketiga wartawan (KompasTV, TV...
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. (REUTERS/Beawiharta )
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (REUTERS/Beawiharta )

Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang akan menaikkan upah minumum provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 3,1 juta dinilai hanya omong kosong. Pasalnya, pemerintah pusat belum lama ini telah menetapkan peraturan terkait pengupahan yang patut dipatuhi oleh seluruh kepala daerah.

Ketua Gerakan Serikat Buruh Independen, Rudi HB Daman, mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan aturan pengupahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Selain 8 provinsi di wilayah timur Indonesia, penetapan besaran upah buruh seluruh provinsi di Indonesia wajib mengikuti aturan yang dibuat pemerintah.

“Saat ini Dewan Pengupahan DKI Jakarta sudah menetapkan besaran angka upah minimum Provinsi DKI, yaitu Rp 2,98 juta. Jadi, besaran upah di Jakarta mau tidak mau harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan itu,” kata Rudi ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (27/10).

Menurut Rudi, rencana Ahok tersebut tidak akan terwujud. Sebab, para pengusaha akan mengajukan keberatan. Apalagi, selain tak memiliki dasar hukum yang kuat, rencana tersebut juga tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya oleh Dewan Pengupahan.

“Kemungkinannya sangat kecil jika akan menaikkan upah minimum sebesar RP 3,1 juta. Terlebih pengusaha mengantongi kekuatan hukum yang sah sebagaimana diatur oleh PP yang dikeluarkan pemerintah pusat,” tuturnya. “Ahok sendiri pun, saya rasa tidak cukup kuat menghadapi banyak tekanan dari para pengusaha besar di Jakarta.”

Namun demikian, kata Rudi, jika tetap bersikeras ingin memperjuangkan rencananya itu, Ahok harus membuat peraturan gubernur terkait pengupahan untuk 2016. Peraturan itu harus mengikat ketetapan melalui persetujuan dari sejumlah pihak terkait, sehingga aturan tersebut harus dipatuhi oleh para pengusaha di Jakarta.

“Jika itu yang diambil oleh Ahok, langkahnya patut diapresiasi. Di saat buruh tak lagi bisa bergantung pada pemerintah pusat, justru pemerintah daerah berani mengambil langkah seperti itu yang akan menjadi terobosan baru bagi pemimpin-pemimpin di daerah. Sebab, dia berani mendobrak peraturan pusat yang tidak berpihak kepada buruh,” ujar Rudi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan besaran upah minimum provinsi DKI Jakarta akan naik menjadi Rp 3,1 juta dari sebelumnya sebesar Rp 2,7 juta. Kenaikan tersebut mulai akan berlaku pada Januari 2016 mendatang.

“Pasti naik, pasti bisa jadi Rp 3,1 juta kalau saya lihat,” katanya. “Kami sudah sepakat dari tahun 2012 bahwa prinsip kami adalah survei KHL ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi.”

Saat ditanya mengenai Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang telah dikeluarkan pemerintah, Ahok mengatakan aturan tersebut hanya petunjuk bagi pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum provinsi.

“Kami pasti ikut peraturan pemerintah, tapi kami rasa sistem di DKI lebih menguntungkan buruh,” tuturnya. “Kalau bisa lebih baik dari peraturan pemerintah, bagus dong.”

Sementara itu, sidang perdana pembahasan penetapan UMP oleh Dewan Pengupahan DKI Jakarta, yang terdiri atas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta, asosiasi perusahaan, dan perwakilan buruh, sudah menetapkan nilai komponen hidup layak 2016 sebesar Rp 2,98 juta.

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Albino: Mistik dan Ide Kuno

Pada tahun 2018, National Geographic mengeluarkan laporan yang menyuarakan adanya sikap diskriminasi terhadap Albinisme. Sejatinya, Albino merupakan sebutan kepada orang-orang yang memiliki perbedaan genetik...

Mudik: Tradisi Nasional Indonesia

Aktivitas masyarakat di Indonesia yang biasa dilakukan di bulan Ramadhan selain menjalankan puasa adalah melakukan perjalanan mudik dan kemudian berlebaran di kampung halaman. Puasa...

Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah

Jual beli merupakan salah satu perjanjian bernama, jual beli ini adalah perjanjian yang paling banyak dipakai masyarakat baik oleh masyarakat bisnis maupun bukan bisnis....

Idealitas Tata Kelola Perpustakaan

Perpustakaan sebagai pusat informasi menjadi salah satu media yang dituju oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui literatur melalui bahan pustaka tercetak. Meskipun teknologi semakin...

Negara dan Usaha Pemajuan Kebudayaan

Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang multikultural dengan pusparagam kebudayaannya yang sangat melipah ruah, dari ujung Sabang di Aceh sampai tanah Merauke di Papua...

ARTIKEL TERPOPULER

Khotbah Idulfitri: Inikah Ramadan Terakhir Kita?

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا Ramadan berlalu dan kita masih duduk termangu. Apa saja yang telah kita lakukan...

Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah

Jual beli merupakan salah satu perjanjian bernama, jual beli ini adalah perjanjian yang paling banyak dipakai masyarakat baik oleh masyarakat bisnis maupun bukan bisnis....

Negara dan Usaha Pemajuan Kebudayaan

Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang multikultural dengan pusparagam kebudayaannya yang sangat melipah ruah, dari ujung Sabang di Aceh sampai tanah Merauke di Papua...

Beberapa Kesalahan Berpikir Kita

Proses berpikir merupakan salah satu komposisi dari pola aktifitas manusia dalam kehidupan, sekaligus menjadikan nya sebagai prestise seseorang agar terhindar dari segala bentuk keterasingan...

Agility di Pertamina

Membaca berita mengenai pengangkatan direksi Pertamina dengan tagline lebih agile, fokus, dan cepat, menggoda penulis untuk kembali mengulas kebijakan-kebijakan pemerintah dari kacamata agile. Pertama kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.