Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono pernah melakukan kerjasama pemerintah dan pemerintah (G to G) dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Hal itu dibuktikan dengan penandatangan kerjasama antara pemerintah Rusia dan Indonesia.
Kerjasama G to G untuk meminimalisasi peran pihak ketiga atau broker dalam pengadaan alutsista. Akan tetapi, dalam praktiknya kerjasama G to G hanya sebagai simbol. Pasalnya, dalam aturan Kementerian Pertahanan diberikan celah bagi pihak ketiga untuk bisa melakukan pengadaan alutsista dengan izin terlebih dahulu.
“Putin melakukan agreement dengan SBY 10 tahun lalu. G to G dalam pengadaan alutsista, tapi dalam praktiknya kerja sama itu berjalan setengah hati. Masih ada pemain dari pihak ketiga dan memiliki kantor di Jakarta,” kata Al Araf kepada Geotimes di Jakarta.
Dia menambahkan, adanya permainan pihak ketiga menjadi sumber masalah proses pengadaan alutsista. Akibatnya, anggaran untuk membeli alutsista membengkak atau alutsistanya yang tidak aman bagi prajurit.
Selain itu, Imparsial melihat ada kecenderungan sekarang, pembelian alutsista di negara-negara yang menganut paham bad govenrment sehingga negosiasi lebih mudah dibandingkan negara-negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) yang menganut paham government. Menurut Al Araf, kecenderungan militer membeli alutsista di bad government agar terjadi lobi-lobi dan negosiasi sehingga menguntungkan kelompok atau kepentingan sendiri.
Al Araf juga menilai jika Presiden Joko Widodo berani memerintahkan pengadaan alutsista secara G to G kepada Kementerian Pertahanan, maka langkah tersebut bisa meminamalisasi broker. Atau Presiden dengan tegas menyatakan, siapa pun Menteri Pertahanan, tidak boleh ada pihak ketiga dalam pengadaan alutsista, semuanya G to G. Kebijakan tersebut akan mengurangi persoalan korupsi di sektor pertahanan.
Selain itu, Imparsial mendesak TNI dan Kementerian Pertahanan tidak membeli alutsista bekas. “Pembelian alutsista bekas hampir dipastikan 90% penuh dengan permainan. Ini sesuatu yang harus dibuang,” kata Al Araf. “Pembelian alutsista harus baru. Sebab, dengan alutsista baru, kita dapat mengetahui harga alutsista tersebut. Tapi kalau bekas, bagaimana hitungannya.”
Komisioner KPK Saut Situmorang mengatakan, risiko korupsi dalam pengadaan alutsista milter di Indonesia masih tinggi. Apalagi, pengeluaran untuk militer masih minim, yaitu 0,8%. Pengembangan industri militer Indonesia masih tertatih-tatih, tidak seperti Pakistan, Iran dan India yang bisa merakit dan berinovasi secara mandiri.
Dia berharap, transparansi dan akuntabilitas anggaran militer Indonesia terus diperbaiki, walau di DPR bakal menghadapi kesulitan dalam penyusunan anggaran. Sebab, pengadaan alutsista, selain harus selaras dengan rencana strategi (renstra) juga harus mengukur tingkat anggaran perawatan alutsista.
Terpenting, lanjut dia, selain prinsip transparansi dan akuntabilitas, pengadaan alutsista untuk militer tidak dikendalikan oleh pihak ketiga atau broker. Mekanisme pengadaan dengan cara G to G dianggap mampu menekan kerawanan korupsi. “Proses pengadaan alutsista jangan dikendalikan oleh kepentingan broker senjata. Sebaiknya peran pihak ketiga dalam pengadaan alutsista harus dipotong,” ujar Saut.
