Pemerintah bersama koalisi masyarakat sipil meluncurkan suatu program pemerintahan yang terbuka melalui Open Government Indonesia. Program ini merupakan pelembagaan partisipasi publik yang disusun secara partisipatif. Nantinya ini akan dijalankan oleh Kementerian, Lembaga hingga Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif dan akuntabel.
Deputi Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, mengatakan Open Government Indonesia merupakan lembaga kemitraan antara pemerintah dengan publik untuk menjaring seluas-luasnya aspirasi publik. Hal ini penting dilakukan agar pemerintah mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat, sehingga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah betul-betul yang dibutuhkan oleh publik.
“Pelembagaan kemitraan pemerintah dengan publik ini tujuannya untuk melibatkan publik secara lansung dalam pemerintahan. Tujuannya agar ke depan dapat membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan terpercaya yang sejalan dengan Nawacita,” kata Yanuar ketika ditemui di Jakarta, Kamis (3/12).
Dia menjelaskan, ada tujuh tema besar yang bakal diangkat dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang terbuka ini. Di antaranya yaitu pelayanan publik, transparansi anggaran, penegakan hukum, lingkungan dan sumber daya alam, parlemen, pembangunan desa, dan tata kelola data. Tujuh tema tersebut nantinya akan disusun untuk menjadi rencana aksi selama dua tahun mendatang.
Melalui peranan Open Government Indonesia, kata dia, akan dikonsolidasikan berbagai inisiatif transparansi dan keterbukaan. Termasuk di sektor anti korupsi seperti strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, e-government, transparansi industri ekstraktif, perizinan satu pintu dan program-program lainnya.
“Ini dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal. Karena itu, publik diharap turut aktif dan untuk berpartisipasi sehingga tidak ragu dalam menyampaikan aspirasinya untuk mendukung program kerja pemerintah saat ini.”
Kepala Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, Fithya Findie, mengatakan proses penjaringan aspirasi publik nantinya akan dilakukan secara online dan offline. Secara offline, pihaknya akan mengunjungi langsung masyarakat di beberapa daerah seperti Kabupaten Bojonegoro, Kota Makassar, dan Provinsi Aceh. Sedangkan secara online, pihaknya mengundang public mengunjungi situs opengovindonesia.org untuk menyampaikan aspirasinya.
“Kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada publik untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui online, yang akan resmi dibuka pada 4 sampai 19 Desember, atau selama 2 minggu.” [*]
