Selasa, Maret 5, 2024

Pemerintah Jakarta Tak Boleh Hapus Bus Sekolah

Reja Hidayat
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Ilustrasi. Pelajar memanfaatkan angkutan bus sekolah gratis
Ilustrasi. Pelajar memanfaatkan angkutan bus sekolah gratis

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, pendidikan menjadi hal nomor satu. Sebab, dengan pendidikan, mereka dapat memutus mata rantai kemiskinan. Namun demikian, akses pendidikan gratis tak semua orang memilikinya sehingga tak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan, bahkan masuk ke dalam lingkaran kemiskinan.

Kemiskinan dapat dikurangi jika pemerintah menerapkan kebijakan pendidikan yang berpihak kepada rakyat kecil. Kebijakan pemerintah DKI Jakarta terkait dengan Kartu Jakarta Pintar banyak diapresiasi masyarakat. Bahkan langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengratiskan pemilik KJP naik bus Transjakarta diapresiasi pengamat transportasi publik.

Kebijakan ini dinilai satu langkah lebih maju dibandingkan dengan negara Australia dan Singapura. Dua negara maju tersebut hanya memberikan pemotongan harga bagi pelajar yang menggunakan transportasi publik. Sedangkan di Jakarta pelajar yang memiliki KJP digratiskan naik transportasi publik.

Akan tetapi, tidak semua pelajar di Jakarta memiliki KJP. Berdasarkan data Dinas pendidikan DKI Jakarta, jumlah pelajar yang menerima KJP sebanyak 489.150 siswa. Jumlah tersebut setiap tahunnya selalu berubah-ubah, termasuk para penerima KJP.

Akibatnya, para pelajar tidak memiliki akses yang sama. Hal ini menjadi persoalan baru ketika bus sekolah akan dihapus oleh pemerintah DKI Jakarta. Dengan kebijakan tersebut, pemprov dinilai diskriminatif terhadap pelajar.

Hal berbeda diterima TNI dan Polri. Ahok rencananya menggratiskan personil TNI dan Polri yang hendak naik bus Transjakarta. Bahkan tidak menutup kemungkinan keluarga anggota TNI dan Polri yang masih aktif bisa naik bus Transjakarta secara gratis.

Pengamat transportasi publik Azas Tigor Nainggolan mengatakan, sudah seharusnya pemerintah DKI Jakarta memberikan layanan gratis bagi pelajar yang menggunakan transportasi publik, baik pemilik KJP maupun yang tidak memilikinya.

“Ya, harusnya gratislah. Untuk anggota polisi, Ahok kasih gratis naik bus Transjakarta,” kata Azas. Penggunaan bus Transjakarta bagi pelajar diharapkan dapat mengurangi penggunaan sepeda motor ke sekolah. Sebab, pelajar rentan jadi korban kecelakaan lalu lintas.

Menurut data Korps Lalu Lintas Mabes Polri, jumlah kecelakaan sepeda motor pada 2014 meningkat 5,34% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mirisnya, korban kecelakaan adalah usia pelajar yang mencapai 12% dari kasus sebanyak 3.157 jiwa.

“Ya, kalau mau dukung anak sekolah dan mengurangi penggunaan motor, sebaiknya pelajar diberikan gratis naik bus Transjakarta, walaupun sudah ada bus sekolah,” katanya.

Dia menjelaskan, bus sekolah rutenya belum banyak. Begitu pula dengan bus Transjakarta. Bus tersebut tidak bisa melewati akses ke jalan kecil seperti halnya bus sekolah. Keberadaan dua bus tersebut, bus Transjakarta dan bus sekolah, bisa saling memperkuat. Karena itu, pemerintah tidak perlu menghapuskan bus sekolah.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta mengatakan, akan menghapus bus sekolah di Ibu Kota. Dia menilai keberadaan bus sekolah tidak efektif karena masih banyak pelajar yang memilih transportasi lain. Bahkan bus ini hanya menghabiskan dana puluhan miliar tapi pelayanan tidak memuaskan.

Sementara itu, pengamat pendidikan Darmaningtyas mengatakan bus sekolah tak bisa dihapuskan oleh pemerintah DKI Jakarta. Sebab, bus itu difungsikan untuk melayani pelajar.

“Bus sekolah untuk melayani siswa tanpa memandang status sosialnya,” kata Darmaningtyas. “Jika bus sekolah dihapuskan, bagaimana nasib pelajar yang tidak memiliki KJP.”

Dia menjelaskan, bus sekolah masih sangat dibutuhkan pelajar saat ini. Sebab, tidak semua bus Transjakarta melewati rumah penduduk dan sekolah. Jikapun dipaksa menggunakan bus Transjakarta, itu percuma saja karena pelajar harus menggunakan transportasi lain untuk mencapai sekolah.

Menurutnya, bus sekolah tidak dirancang untuk bisnis. Jadi, bukan masalah pengeluaran yang besar terhadap operasional bus sekolah, akan tetapi bisa dirasakan manfaatnya oleh pelajar. Bahkan aspek keamanan dan kenyamanan menjadi pilihan juga.

“Karena itu, dua bus tersebut harus dapat dimanfaatkan pelajar. Transjakarta untuk pemilik KJP, bus sekolah untuk pelajar yang tidak memilik KJP dan pemilik KJP,” kata Darmaningtyas.[*]

Reja Hidayat
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.