Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla rajin membayar utang luar negeri Indonesia setiap tahunnya, karena sesuai dengan kontrak antara pemerintah dan lembaga donor. Akan tetapi, untuk belanja publik pemerintah dinilai pelit.
“Mau enggak mau, pemerintah harus bayar utang karena sesuai kontrak. Jadi untuk bayar utang rajin, tapi untuk belanja sosial dan belanja publik, pemerintah pelit,” kata Koordinator Investigasi Fitra, Apung Widadi, di Jakarta, Rabu (16/12).
Dia menambahkan, belanja publik yang dinilai pelit seperti kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kartu Indonesia pintar (KIP). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, anggaran tersebut belum mencapai 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN).
“Artinya, kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan dan pendidikan masih sangat kecil,” ujar Apung. Dengan demikian, dia menilai pemerintah belum mendiskusikan anggaran ini secara baik sehingga anggaran publik lebih kecil dibandingkan anggaran pemerintah untuk bayar utang.
Data belanja pemerintah pada tahun 2015, alokasi anggaran untuk utang dalam negeri dan utang luar negeri mencapai Rp 163 triliun. Tak hanya itu, per Oktober 2015 total utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 4.000 triliun atau USD 302 juta.
Apung menambahkan, politik alokasi APBN P 2015 tidak berdasarkan kebutuhan rakyat, tetapi subsidi jutru dialihkan untuk penjaminan utang pembangunan infrastruktur. Dia juga menilai bahwa APBN masih dikelola secara defisit sehingga utang luar negeri meningkat seiring dengan banjirnya investasi asing.
Apalagi, kata Apung, BUMN masih dikelola untuk menyedot uang negara dan menampung uang asing, seharusnya memperkuat ekonomi nasional. Karena itu, Fitra mendesak Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh kepada kementerian terkait pengelolaan anggaran dan kinerja kementerian.
“Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan perlu dievaluasi,” tegas Apung. Kemudian, Presiden juga harus berpegang teguh pada Nawacita dan trisakti serta jangan menggadaikan anggaran negara dan ekonomi bangsa pada asing.[*]
