Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah mengebiri proses demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia. Hal itu terlihat dari terbitnya Peraturan Gubernur No. 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat GSBI Rudi HB Daman mengatakan, bukti bahwa Ahok akan melakukan pengebirian dengan melakukan penangkapan apabila demonstran tidak mematuhi pergub itu. Bahkan Kepala Biro Hukum Sri Rahayu menebar ancaman yang jauh lebih intimidatif, sesuai dengan Pasal 13, demo akan langsung dibubarkan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja bersama Polisi dan TNI.
“Masih pantaskah pernyataan dan kebijakan seperti ini disebut sebagai produk dari pemerintahan demokratis, di mana rakyat harus selalu ditakut-takuti dan diancam dengan menggunakan kekuatan militer,” kata Rudi di Jakarta, kemarin.
GSBI melihat ada skema sistematis yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi beserta kepala daerah yang menjadi penopang utamanya untuk menghilangkan ruang demokrasi bagi rakyat. Tidak boleh lagi ada “kegaduhan-kegaduhan demonstrasi”, agar investasi yang selama ini diundang oleh Jokowi terjaga dan terus mengalir ke Indonesia.
Rudi menjelaskan Jakarta hendak dijadikan proyek percontohan untuk mematikan aksi-aksi demonstrasi. Jika berjalan lancar bisa dipastikan provinsi lain akan segera mengadopsi kebijakan antidemokrasi ini.
“Kami menilai Ahok adalah Gubernur antidemokrasi, antikritik, dan fasis sama seperti Jokowi,” tegas Rudi. GSBI menegaskan lahirnya pergub ini adalah untuk pemerintah DKI Jakarta menghindar dari protes rakyat atas kebijakan-kebijakannnya yang antirakyat seperti penggusuran dan sebagainya.
Pihaknya menilai kebijakan ini bagian dari skema buruk untuk memusuhi rakyat dan memfasilitasi kepentingan para investor asing. Karena itu, sudah pantas dan selayaknya pergub inidi tolak karena bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) dan menempatkan rakyat sebagai ancaman dan berbahaya serta membatasi hak menyampaikan pendapat secara bebas.
GSBI meminta Gubernur Ahok mencabut Pergub DKI Jakarta No.228/2015 karena tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan mengebiri aspirasi rakyat untuk menyatakan pendapat di muka umum. Pemerintah seharusnya memberikan jaminan perlindungan terhadap rakyat yang sedang menyampaikan aspirasinya. “Hentikan segala bentuk kekerasan terhadap rakyat Indonesia dan tolak seluruh kebijakan yang antirakyat dan antidemokrasi.”
Bagi rakyat Indonesia, lanjut Rudi, memperkuat persatuan adalah jalan untuk menentang seluruh skema kebijakan antirakyat yang sedang dijalankan oleh Jokowi dan seluruh birokrasi pendukungnya. Karena itu, GSBI menyerukan kepada seluruh kaum buruh dan serikat buruh beserta rakyat untuk bersatu dan bersama-sama menolak pergub ini.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta telah menerbitkan aturan soal demonstrasi di Jakarta. Dalam aturan itu demonstrasi hanya akan diperbolehkan di tiga tempat, yaitu Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi DPR, dan Silang Selatan Monas. Aturan itu juga melarang menggunakan pengeras suara di atasa 60 disabel (DS) dan tidak boleh melakukan iring-iringan konvoi.
