Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 51 perusahaan melakukan pelanggaran terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2015 kepada pekerja. “Catatan ini didapat dari posko THR Kemnaker. Kasus-kasus ini ditindaklanjuti di posko tersebut,” kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri di Jakarta, Rabu (22/7).
Pos pemantauan THR didirikan di seluruh daerah baik di tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Berdasarkan pengaduan tersebut, empat perusahaan tidak membayarkan THR sebanyak satu bulan gaji. Sebanyak 38 perusahaan tidak membayar THR sama sekali dan sembilan perusahaan membayarkan THR tidak sesuai ketentuan.
Salah satu kasus pembayaran THR tidak sesuai ketentuan yaitu pemberian THR yang menggantikan denda karyawan selama bekerja atau pemberian makanan dan minuman yang jumlahnya melebihi 25% dari THR. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1994, perusahaan diperbolehkan memberikan makanan dan minuman atau bentuk lain asal nilainya tidak melebihi 25%.
Berdasarkan catatan Kementerian Tenaga Kerja, pelanggaran THR ini terdapat di 12 provinsi antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat,Jawa Tengah, Lampung dan Kalimantan Barat. Sementara sektor perusahaan yang melakukan pelanggara THR adalah perusahaan perkebunan, jasa, pertanian, otomotif, garmen dan lainnya.
Kementerian Tenaga Kerja juga telah menyiapkan sanksi. “Sanksi yang sifatnya sosial saya sudah minta Dirjen PHI agar mengumumkan perusahaan-perusahaan yang tidak bayar THR, ” kata Hanif. Selain itu, pihaknya juga akan menyurati instansi-instansi yang terkait dengan pelayanan-pelayanan perusahaan agar menunda pelayanan bagi perusahaan-perusahaan yang diumumkan tidak membayarkan THR itu.[*]
