Presiden Joko Widodo menyatakan keberhasilan Polri di masyarakat diukur dari tiga aspek. Hal tersebut diungkapkan Presiden saat memberikan pembekalan kepada perwira muda TNI-Polri di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/7) malam.
Pertama, polisi harus bisa menghadirkan rasa aman dari gangguan kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya rasa aman tersebut, baik di desa, di terminal, di pelabuhan maka masyarakat senang dengan kehadiran polisi.
Kedua adalah hadirkan ketertiban umum. Misalnya, kata Jokowi, ketertiban berlalulintas dan merusak fasilitas umum. Jika melihat orang mencoret fasilitas umum di depan kita maka harus ditegur, bahkan ditindak agar kasus tersebut tidak berulang.
“Itu bukan hal biasa. Itu sebuah kekeliruan yang harus diluruskan. Polisi sendiri juga harus menjadi contoh dan mengedukasi dalam membangun kepatuhan dan ketertiban. Jaga kewibawaan kita,” katanya.
Yang ketiga, lanjut Presiden, menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan. Jangan sampai masyarakat merasa penegakan hukum itu tajamnya ke bawah, akan tetapi tumpul ke atas.
Selain itu, Presiden menegaskan bahwa penegakan hukum tidak bisa dilakukan dengan semangat arogansi kewenangan meskipun kita memiliki kewenangan yang besar. Dia berharap hal itu tidak terjadi.
“Kita juga harus menjaga kepentingan pembangunan nasional. Artinya, penegakan hukum yang berkeadilan itu untuk kepentingan pembangunan nasional. Jika terjadi sebaliknya maka harus dihentikan,” kata Jokowi.
Presiden juga meminta para perwira remaja TNI-Polri untuk terus belajar karena sekarang ini yang namanya ilmu pengetahuan terus berkembang sangat pesat. Ia menegaskan, apabila para perwira tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi maka kita dinialai gaptek dalam era global saat ini.
“Penguasaan teknologi sangat penting dalam membantu pelaksanaan tugas baik TNI maupun Polri,” kata Jokowi. “Sekarang ini yang namanya mau memasarkan ideologi, memasarkan paham itu sudah tidak memakai mulut lagi, tidak memakai koran lagi tetapi sudah memakai sosial media, dan itu bisa sangat masif.”
Pemasaran pemasaran produk-produk ideologi, paham-paham radikalisme itu, lanjut Presiden Jokowi, melalui sosial media sangat cepat sekali. Ini yang menurut Presiden harus dikuasai.[*]
