Anggaran yang digelontorkan pemerintah kepada masing-masing daerah melalui pola pengalokasian berdasarkan jumlah penduduk disebut tidak tepat. Sebab, bila pemerintah tetap memilih mekanisme demikian, daerah-daerah di Indonesia tidak akan pernah maju secara keseluruhan.
“Pemerintah tidak bisa lagi menerapkan pengalokasian anggaran pembangunan berdasarkan pendekatan jumlah penduduk. Kalau pendekatannya hanya fokus pada jumlah penduduk, maka daerah berpenduduk sedikit tidak akan pernah bisa maju,” kata Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Faizal Bakri, Jumat (31/7).
Selain itu, kata dia, jika pemerintah masih berasumsi Indonesia bagian barat harus mendapatkan porsi anggaran pembangunan yang lebih besar, lantaran penduduk Indonesia terbanyak di kawasan barat, maka yang terjadi adalah orang akan berbondong-bondong ke Jakarta atau kota-kota besar lainnya.
“Itu dikarenakan di kota-kota maju itu sudah mengalami berbagai kemajuan, karena itu untuk mencari penghidupan mereka akan memilih pindah. Tapi, kalau membangun kota-kota di wilayah timur dan membuka peluang usaha, tentunya akan membuat masyarakat akan betah,” katanya.
Oleh karena itu, menurut Faizal, pemerintah sudah saatnya menerapkan sistem yang berkeadilan. Sistem penganggarannya supaya dipersentasekan tidak lagi 50 banding 50, tetapi bisa 70 banding 30 atau 60 banding 40.
Perbandingan itu, kata Faizal, nantinya jumlah yang lebih besar terutama diperuntukkan bagi wilayah Indnesia bagian timur. Pasalnya, banyak daerah di wilayah tersebut kondisinya kini masih jauh dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian barat.
Dia bercerita, dulu semasa Alex Litaay masih menjadi anggota DPR, ada gerakan mengumpulkan anggota-anggota DPR dari wilayah Indonesia bagian timur. Tujuannya guna menyikapi kebijakan penetapan anggaran pembangunan.
“Jadi, bila alokasi dana dalam APBN untuk wilayah timur dinilai tidak sebanding, maka mereka membuat semacam output untuk tidak menyetujui APBN. Itu yang namanya politik,” ujarnya.
Wilayah Indonesia bagian timur, kata dia, harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Dan sudah saatnya sekarang ini Negara berpaling ke timur. Melakukan pembangunan di sana, sehingga ada kemajuan di daerah tersebut.
“Kunjungan DPR ke daerah ini akan menyerap berbagai aspirasi untuk disampaikan ke pemerintah. Siapa pun presidennya, sudah harus memperhatikan kawasan timur Indonesia agar pembangunan daerahnya bisa mengalami kemajuan pesat,” katanya. [*]
