Lewat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah bertekad memperkuat pelayanan sektor pertanahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi berbasis online, dinilai dapat membuat pengurusan tanah menjadi lebih efisien dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
Pelayanan pertanahan dalam sistem online mencakup 15 macam, yakni pelayanan peralihan hak jual beli, pewarisan, hibah, tukar menukar, pembagagian hak bersama, pemasukan ke dalam perusahaan, merger, penetapan atau putusan pengadilan, lelang, pelayanan hak tanggungan cassie, subrogasi, merger hak tanggungan, roya, dan pelayanan informasi pertanahan berupa pengecekan sertifikat.
Pemerintah menginginkan pelayanan sistem online tersebut bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Perkiraan waktu untuk pengadaan pelayanan pertanahan dengan sistem online secara nasional akan selesai dalam kurun waktu dua tahun, yakni pada tahun 2017.
“Paling lambat 2017 sudah menjalankan pelayanan online secara nasional ,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, saat peresmian pelayanan publik secara online di Kantor BPN seluruh kota/kabupaten se-Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Minggu (5/7/15).
Ia juga berpendapat sistem online dalam pelayanan pertanahan harus diperkuat sistem database yang ada sehingga masyarakat bisa terbantu bila ingin mengurus dari jarak jauh. Penggunaan sistem online dalam pengurusan hal-hal terkait pertanahan juga diyakini menciptakan sistem pelayanan yang lebih cepat serta lebih murah bagi masyarakat di berbagai daerah.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Syafriman, berpendapat dengan adanya layanan online akan mengurangi antrian loket dan mengurangi kontak langsung dengan petugas loket sehingga memperkecil tindakan kolusi dan korupsi.
Dari sisi pengaduan masyarakat, Ombudsman menyebutkan bahwa laporan pengaduan dari masyarakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama dua tahun terakhir saja peningkatannya sebesar 300%. Pada tahun 2013 terdapat 5.173 laporan dan pada tahun 2014 terdapat 6.677 laporan. Mereka memperkirakan bahwa hingga lima tahun ke depan bakal ada 16.000 laporan pengaduan.
Berdasarkan data laporan pengaduan tahun 2014, klasifikasi pelapor yang paling banyak berasal dari laporan perorangan atau korban langsung yang jumlahnya 57,7% dari total laporan pada 2014. Sisanya, 7,3% berasal dari kelompok masyarakat, 5% dari keluarga korban, 5,6% dari media, 5,1% kuasa hukum, dan 4% dari LSM. Sementara itu, kelompok yang paling banyak dilaporkan adalah pemerintah daerah yaitu sebanyak 43,7%, di peringkat kedua adalah kepolisian yaitu sebanyak 12,06%, ketiga adalah pelayanan publik di kementerian yaitu sebanyak 9,5%, keempat yaitu BUMN/BUMD sebanyak 7,8%, dan terakhir adalah Badan Pertanahan Nasional, yaitu sebanyak 7,6%.[*]
