Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama meminta para kepala dinas di masing-masing satuan kerja perangkat daerah untuk menyerahkan data Pekerja Harian Lepas (PHL) di instansinya masing-masing. “Data ini penting mengingat data PHL ini disinyalir tidak valid,” kata Saefullah, Sekretaris Daerah DKI Jakarta dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (21/7).
Para kepala dinas harus memberikan data tersebut paling lambat Agustus 2015. Gubernur DKI Jakarta akan memberikan sanksi berupa pencabutan tunjangan kinerja daerah jika dinas terkait tidak memberikan data tersebut. Data para PHL tersebut rata- rata berasal dari dinas teknis sepertiBina Marga, Tata Air, Kebersihan hingga Pertamanan dan Pemakaman.
Menurut Saefullah, pihak pemerintah DKI Jakarta masih menemukan pihak yang menyelewengkan gaji PHL dengan mengumpulkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik PHL. Selain itu, data pribadi PHL seperti nama petugas milik dinas banyak yang tidak sesuai dengan nama di Kartu Tanda Penduduk (KTP).
PHL sendiri merupakan pekerja yang menangani sarana dan prasarana di DKI Jakarta.Para PHL ini mengerjakan berbagai tugas dinas terkait. Misalnya seorang PHL dari Dinas Pertamanan akan memperbaiki tanaman yang rusak atau mati serta memotong rumput. Setiap bulannya para PHL ini mendapatkan gaji sebesar Rp 2,7 juta.
Pemerintah DKI sendiri mulai mengubah sistem PHL. Selama ini PHL direkrut dan diawasi oleh dinas-dinas. Kini, para PHL akan mulai direkrut di tingkat kelurahan dan kecamatan. Hal tersebut dilakukan agar setiap jalan dan taman dapat terjangkau oleh PHL serta memperketat pengawasan.[*]
