Aliansi Gerakan Reforma Agraria menyatakan penggenangan Waduk Jatigede oleh pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan tindakan sewenang-wenang. Kesewenangan itu diperlihat dengan tidak ditindaklanjuti 12 ribu keluhan masyarakat saat ini.
“Keluhan itu diantaranya salah orang dalam pemabayaran ganti rugi. Masyarakat merasa belum menerima uang pembebasan atau ganti rugi karena penerima uang bukan pemilik lahan tapi kepala desa atau orang lain,” kata Sekretaris Jenderal AGRA Rahmat Ajiguna di Jakarta, Kamis (30/7).
Tak hanya itu, kesalahan ukur dalam pembebasan atau ganti rugi pun terjadi. Lahan dan bangunan yang dibebaskan mendapat ganti rugi lebih kecil dibandingkan luas sebenarnya. Hal itu terjadi karena masyarakat tidak dilibatkan.
Kemudian, Rahmat mengatakan, terjadi kesalahan klasifikasi dalam pembebasan atau ganti rugi lahan, lahan sawah dibayar dengan harga lahan darat. Sedangkan harga sawah lebih tinggi dibandingkan harga lahan darat.
“Hingga saat ini, belum ada penyelesaian atas keluhan yang diajukan oleh masyarakat Waduk Jatigede,” kata Rahmat.
Dengan masih banyaknya persoalan itu, tambah dia, maka pemerintah sudah seharusnya dengan sadar membatalkan rencana penggenangan Waduk Jatigede pada tanggal 1 Agustus nanti.
“Pemerintah seharusnya memprioritaskan penyelesaian persoalan-persoalan masyarakat dan memberikan jaminan atau perlindungan terhadap HAM dan hak ekosob mereka,” katanya. “Keterbukaaan pemerintah dalam menangani dampak sosial ataupun menjawab keresahan masyarakat terkait keamanan waduk yang dibangun haruslah benar-benar dilaksanakan.”
Apabila tidak dilaksanakan, maka Waduk Jatigede akan menjadi simbol tragedi kemanusiaan atas nama pembangunan. Pembangunan tidak seharusnya menambah persoalan bagi rakyat, tidak seharusnya memiskinkan rakyat, melainkan, pembangunan haruslah mensejahterakan rakyat.
Rahmat menjelaskan jika pembangunan untuk kebutuhan investasi asing maka itu harus diganti. Penggantian itu dengan pembangunan yang diperuntukan bagi rakyat agar bisa diuntungkan dengan kehidupan yang adil, sejahtera dan berkelanjutan.[*]
