Wacana tentang perombakan Kabinet Kerja menjadi desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengkaji ulang kinerja menteri-menteri bawahannya. Banyak pihak menilai bahwa lebih baik melakukan perombakan kabinet setelah hari raya Idul Fitri, tetapi banyak juga yang mendesak agar perombakan kabinet segera dilakukan.
Alasan Jokowi untuk tidak melakukan perombakan kabinet sebelum Idul Fitri agar para menteri tetap fokus bekerja demi mengatasi permasalahan menjelang Idul Fitri. “Fokus kepada harga sembako, bukan kepada reshuffle, ungkap Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan.
Namun, tindakan Jokowi ini dinilai sebagai penguluran waktu ditengah permasalahan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kabinet. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ketua DPP PPP Romahurmuzi yang mendesak Presiden Joko Widodo segera merombak kabinetnya dan tidak lagi menunda-nunda sehingga efektivitas kerja di kabinet dan harapan masyarakat terhadap pemerintah menjadi lebih baik.
“Karena memang reshuffle ini dua fungsinya, satu dapat meningkatkan kinerja, dan kedua memberikan harapan baru,” ungkap Romahurmuzi.
Menurut data yang dilangsir dari Litbang Kompas, sebanyak 59,3 persen publik tidak puas terhadap kinerja Kabinet Kerja. Selain itu, 63,1 persen publik berpendapat bahwa posisi para menteri di Kabinet Kerja dinilai belum tepat. Sekitar 49,3 persen publik berpendapat bahwa Kabinet Kerja perlu dirombak dalam waktu dekat.
Untuk kinerja Jokowi-JK sendiri, sebanyak 48,5 persen publik tidak puas terhadap hasil kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Untuk kinerja presiden secara pribadi, sebanyak 46,4 persen publik menyatakan tidak puas dan 47 persen menyatakan puas. Sedangkan kinerja wakil presiden, 45,3 persen publik menyatakan tidak puas dan 44,8 menyatakan puas.
Salah satu hal mendesak yang membuat perlunya perombakan kabinet dalam waktu dekat adalah kondisi perekonomian Indonesia yang cenderung menurun belakangan ini. Sebanyak 64,8 persen publik tidak puas terhadap kinerja menteri bidang perekonomian.
Lemahnya perekonomian Indonesia menjadi penyebab tidak puasnya publik dap kinerja kabinet. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2015 melorot ke angka 4,71 persen. Padahal pada kuartal IV-2014, pertumbuhan ekonomi mencapai angka 5,02 persen. Sementara target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,7 persen.
Hal ini juga diungkapkan oleh Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, yang menilai kondisi perekonomian Indonesia cukup merisaukan akibat perlambatan ekonomi serta penurunan daya beli maupun jual. “Harus ada terobosan cepat,” ungkap Muhaimin Iskandar.
Sejumlah peneliti ekonomi di INDEF mengatakan, di banding negara lain, ekonomi Indonesia memang rentan terhadap krisis. Laporan lain dari INDEF menyimpulkan, penyauran kredit perbankan Indonesia saat ini semakin melambat. Indeks keyakinan bisnis juga menurun. Stimulus fiskal yang diperlukan tak kunjung dilakukan pemerintah. Pengangguran dan ketimpangan juga meningkat.
Selama delapan bulan ini pemerintahan Presiden Jokowi telah kehilangan kendali sebagai pemegang kuasa yang berhak memerintah dan mengatur jalannya roda perekonomian. Pemerintah Jokowi seperti kehilangan arah dan fungsi di tengah kecamuk politik harian untuk memerintah dan mengatur politik perekonomian terutama memastikan peran negara dalam urusan hajat hidup orang banyak.
