Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan Provinsi DKI Jakarta dan Papua merupakan provinsi dengan distribusi beras bagi warga miskin (raskin) rendah. “Distribusi di dua provinsi ini masih rendah di bawah 60%. Salah satu kendalanya adalah pengiriman Surat Perintah Alokasi (SPA) dari kepala daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (13/6).
Bulog sendiri tidak akan mengirimkan ke titik distribusi raskin tanpa ada surat tersebut. Untuk di DKI Jakarta pendataan rumah tangga penerima raskin masih menjadi masalah. Sementara di Provinsi Papua, permasalahan transportasi dalam distribusi raskin menjadi kendala.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keunagan (BPK) terhadap program raskin tahun 2014 ini menunjukkan data penerima manfaat raskin tidak sesuai dengan kebutuhan. Terdapat 196 desa dan kelurahan di 50 kabupaten dan kota tidak melakukan perubahan data. Data yang digunakan masih menggunakan data tahun 2011.
Pendistribusian beras juga terkendala dengan sarana transportasi. Seperti yang terjadi di Kabupaten Puncak, Timika papua yang hingga kini belum maksimal mendapatkan bantuan raskin. Kepala Kantor Seksi Logistik (Bulog) Timika, Bambang Detakumila mengatakan hingga kini distribusi raskin di kabupaten tersebut baru 70 ton dari jumlah alokasi sebanyak 1.535 ton. Pada tahun 2014, pihaknya hanya mampu mendistribusikan sekitar 400 ton raskin di kabupaten tersebut.
Berdasarkan catatan Bulog, kebutuhan beras di Papua sendiri mencapai 200 ribu ton. Kebutuhan beras di papua sebagian besar dipenuhi dari sentra beras di Jawa Timur. Petani papua hingga kini baru mampu memenuhi kebutuhan sebesar 30% atau sekitar 18 ribu ton per tahun.
Jumlah penerima raskin di Papua juga terus mengalami penurunan. Pada 2013, jumlah rumah tangga penerima raskin mencapai 27 ribu rumah tangga. Namun pada 2014, jumlahnya menjadi 25 ribu rumah tangga. Namun anggaran untuk raskin tiap tahun terus mengalami kenaikan hingga 40%.[*]
