Deny Rahadian, Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif mengatakan pertambangan merupakan faktor penyebab Infeksi Saluran Pernapasan Akut bagi masyarakat sekitar tambang. Deny menyebutkan, hingga 2013, penderita ISPA di Kabupaten Maros meningkat hingga 10.885 orang.
Menurutnya, ruang di Pulau Sulawesi semakin berkurang dengan konsesi. Hanya 37% ruang dialokasikan untuk pemukiman masyarakat. Kawasan tersebut masih bermasalah dengan kawasan hutan adat. “Lahan semakin berkurang akibat banyaknya izin konsensi,” katanya.
Hal ini mengancam kelangsungan ekosisten dan ekologi. Kerusakan selalu berawal dari pemberian konsesi pada industri atau perkebunan skala besar. Di Sulawesi, tambang dan perkebunan sawit menjadi penyebab utama dalam kontribusi merusak, dan mengancam kesehatan masyarakat dari polusi.
Deny menjelaskan, sebesar 54% dari seluruh daratan Pulau Sulawesi telah habis untuk izin, baik untuk tambang, hak guna usaha, Hak Pengusahaan Hutan, dan Hutan Tanaman Industri. Tambang berada di posisi teratas sebanyak 25% atau hampir 5 juta hektare. Terbesar kedua diberikan untuk konsesi Migas sebesar 2,2 juta hektare.
Di wilayah Sulawesi Selatan, ruang yang paling krisis adalah Kabupaten Pangkep, kemudian Luwu Timur, dan Maros. Kabupaten Maros sekarang menjadi perhatian karena ruangnya makin tergerus usaha pertambangan. JKPP menilai hingga 2031, lahan 93 ribu hektare dari total luas 146.177,42 hektare sudah dipersiapkan untuk pertambangan.
Maros memang miliki potensi material tambang. Salah satunya hutan Karts yang dimanfaatkan untuk bahan semen. Maros juga memiliki potensi batu gamping, marmer, dan bahan tambang lainnya.
Selain mengurangi kuota lahan masyarakat berkarya seperti pertanian, pertambang juga memberikan banyak dampak negatif. Merusak alam, itu sudah pasti, kemudian membutuhkan air yang cukup besar. Sehingga sumber air terbagi tidak merata.
Sumber air dipakai untuk tiga hal, bagi kebutuhan masyarakat, irigasi, dan pertambangan. Penyebaran air melalui PDAM dan irigasi lewat satu jalur sedangkan pertambangan langsung mengambil dari sumber air.
“Akibatnya, jatah untuk masyarakat dan pertanian berkurang, pun di musim hujan. Apalagi musim kemarau,” katanya.
Melalui data yang dipaparkan, JKPP berharap pemerintah bisa segera menyelesaikan tumpang tindih sengketa lahan, juga menyelesaikan penyusunan tata ruang kabupaten atau provinsi, dan menyusun perencananya berbasis masyarakat.
“Jadi ini salah satu rujukan pemerintah dalam penyusunan tata ruang. Hasil ini menjadi salah satu cara pemetaan desa-desa secara defenitif. Karena di Indonesia, sebagian besar batas desa masih belum jelas sehingga menimbulkan konflik batas antar desa,” kata Deny.[*]
