Pending Dadih Permana, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pertanian mengatakan Indonesia kekurangan sekitar 39.180 tenaga penyuluh pertanian di tingkat desa dan kelurahan.
“Saat ini terdapat 71.479 desa berpotensi pertanian dari 78.063 desa, kelurahan,” katanya melalui keterangan resmi di Jakarta, (2/7).
Menurutnya, saat ini Indonesia memiliki 47.412 penyuluh pertanian dari pusat hingga desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Berdasarkan Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 46 ayat 4 mengamanatkan paling sedikit satu penyuluh dalam satu desa potensi pertanian.
Dari 47.412 penyuluh pertanian, sebanyak 32.299 penyuluh langsung melakukan pendampingan kepada petani atau kelompok petani di desa, kelurahan, sisanya bertugas di Badan Pengkajian Teknologi Pertanian, Badan Koordinasi Penyuluhan dan Badan Pelaksana Penyuluhan.
Penyuluh pertanian berperan penting dalam membina dan membimbing petani atau kelompok tani dalam meningkatkan produktivitasnya.
Badan Pusat Statistik mencatat ada lima provinsi yang mengalami peningkatan produksi padi tahun 2015. Kelima provinsi tersebut adalah Lampung, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
BPS memprediksi angka produksi padi 2015 akan meningkat 6,64% atau setara 75,55 juta ton dibanding 2014. Menurut BPS angka ini merupakan angka tertinggi selama 10 tahun terakhir. [Baca: 5 Provinsi Penghasil Padi Tertinggi]
Data badan penyuluhan mencatat, 70% keberhasilan pertanian di negara-negara lain seperti Thailamd dan Amerika Serikat ditentukan oleh penyuluh pertanian.
Untuk itu penting untuk memenuhi kebutuhan penyuluh pertanian di setiap desa dan kelurahan di wilayah Indonesia. Namun, hanya ada 27.153 penyuluh pertanian dari total penyuluh yang ada telah menjadi pegawai negeri sipil sedangkan 20.259 adalah Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu.
Dari 27.513 penyuluh pertanian pegawai negeri sipil yang ada, hingga 2019 sebanyak 13.464 orang atau 49,6% akan memasuki usia pensiun.[*]
