Indonesia Jangan Selalu Bergantung Kepada Perekonomian Internasional

Pasar perekonomian dunia dikejutkan oleh hasil referendum, pada Minggu 5 Juni 2015 yang menunjukan bahwa sebanyak 60-an persen rakyat Yunani menolak persyaratan penghematan dari Uni Eropa, Bank Sentral Eropa, dan IMF untuk dana talangan baru.

Penolakan tersebut karena melihat pengalaman sebelumnya yang dari 2010 hingga 2013, pendapatan rata-rata rakyat Yunani menurun hingga lebih dari 3.000 euro dan angka pengangguran meningkat tiga kali lipat antara 2008-2013 setelah mengikuti persyaratan penghematan meliputi memensiunkan pegawai yang usianya lebih dari 63 tahun, memotong gaji para pekerja, pemberhentian kerja (PHK), dan meningkatkan pajak.

Marine Le Pen, Partai National Front di Perancis mengatakan keberanian Yunani dalam melawan penindasan Uni Eropa patut di contoh negara lain. Pemberontakan terhadap kediktatoran Eropa harus segera dihentikan dan keluar dari krisis.

“Penolakan dan pemberontakan terhadap dikte Eropa yang ingin menerapkan mata uang tunggal dengan cara apa pun, melalui penghematan yang sangat tidak manusiawi dan kontra-produktif,” ungkap Le Pen, seperti dilansir kantor berita Reuters.

Kebangkrutan Yunani menunjukan betapa beresikonya sebuah negara yang tergantung dengan campur tangan lembaga-lembaga internasional yang melakukan penetrasi lewat utang luar negeri. Jika utang luar negeri itu tidak dikelola secara baik, justru menjadi jebakan yang menggiring sebuah negara ke jurang kehancuran. Utang luar negeri juga mengurangi kedaulatan negara.

Menurut Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, kondisi Yunani saat ini serupa dengan krisis yang menimpa Indonesia pada 1998 silam. Dari 1990 sampai 1997, Bambang menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7 persen. “Itu yang terbaik dalam sejarah kita,” ujar Bambang, pada Kamis (2/7).

Indonesia tentu harus belajar dari Yunani karena ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri masih besar. Di tahun 2015, BI mencatat, utang luar negeri Indonesia selama Januari mencapai US$298,6 miliar, naik 2,05 persen dibandingkan utang luar negeri pada Desember 2014 sebesar US$292,6 miliar.

Mengurangi masalah ketergantungan dengan perekonomian internasional dan mengembangkan perekonomian kerakyatan, Indonesia dapat memanfaatkan peran UKM.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial, Rosan P Roeslani mengatakan, kontribusi UKM bagi penguatan ekonomi daerah sangat besar. Sehingga sektor UKM daerah sudah seharusnya kembali dapat menjadi andalan penopang perekonomian nasional.

“UKM bisa menjadi salah satu penopang ekonomi ketika krisis dan itu sudah terbukti. Karenanya penguatan UKM harus dilakukan agar bisa berkontribusi tidak hanya bagi penguatan ekonomi daerah saja, tetapi juga nasional,” katanya di sela-sela penyerahan simbolis bantuan pinjaman PT Palapa Nusantara Berdikari di Kota Medan, Sumut, Kamis (12/9).[*]