Selasa, Juli 23, 2024

Eksekusi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Rendah

Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika tahun
Presiden Joko Widodo menyampaikan kata sambutan saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika tahun 2015 di Jakarta Convention Center, Rabu (22/4). Dalam pidatonya Jokowi mengatakan bangsa-bangsa Asia Afrika harus mendapatkan kebersamaan dan keadilan global yang selama ini belum diakui sekelompok negara di dunia/ANTARA FOTO/Panca Syurkani

Sampai 9 Juli 2015, sistem eletronik pengadaan barang dan jasa kementerian/lembaga pemerintah atau e-catalog baru mencatat transaksi sebesar Rp 11 triliun. Angka itu dinilai rendah karena sudah mencakup transaksi pembelian yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Prabowo mengatakan, saat ini ada sekitar 40 ribu barang atau jasa yang masuk dalam e-catalog. Akan tetapi rendahnya nilai transaksi melalui sistem elektronik itu karena ketakutan para pejabat.

“Audit sekarang itu menakutkan akibatnya banyak orang yang takut untuk mengeksekusi pengadaan barang atau jasa,” kata Agus di Jakarta, Kamis (16/7). “Hal itu menyebabkan eksekusi pengadaan barang atau jasa pemerintah rendah.”

Menurut dia, ketakutan para pejabat pemegang anggaran untuk mempercepat pengadaan barang atau jasa secara otomatis akan mengganggu penyerapan belanja negara. “Oh iya, otomatis. Orang kalau takut kan tidak bisa berbuat apa-apa.”

Selain itu, mengenai instruksi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, Agus mengaku diminta memberikan masukan tertulis kepada Presiden tentang perkembangan sistem pengadaan barang atau jasa.

Dia mengatakan, pengadaan itu seperti sebuah sistem, ada aturannya, ada anggarannya, ada organisasinya, dan ada auditnya. Sementara pihaknya hanya bermain di aturannya saja. “Jadi instruksinya memberi masukan kepada Presiden, sistem mana yang harus direvisi,” katanya seperti dikutip setkab.

Agus mengatakan, ketika terjadi revisi sistem maka aturan-aturan pelaksana tender di Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri ikut berubah. Bahkan cara-cara melakukan audit juga harus berubah.

Kemudian, terkait dengan batas waktu masukan yang akan diberikannya kepada Presiden, menurut Agus, Presiden tidak memberi batas waktu, tapi pihaknya akan mempersiapkan setelah lebaran.[*]

Facebook Comment

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.