Minggu, Mei 26, 2024

BPK Temukan 70 Penyimpangan di Laporan Keuangan Pemprov DKI

Ilsutrasi seorang pegawai bank sedang menata uang rupiah dan dolar/ANTARA
Ilsutrasi seorang pegawai bank sedang menata uang rupiah dan dolar/ANTARA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap bahwa adanya 70 temuan dugaan penyimpangan dalam laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (6/7). Dari seluruh temuan tersebut pengendalian dan pengamanan aset menjadi salah satu permasalahan setiap tahun terjadi.

Dalam temuan BPK terindikasi ada kerugian daerah senilai Rp 442,37 miliar, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 miliar, dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar. “Masalah yang paling sering terjadi yaitu pengamanan aset dengan pihak ketiga sebesar Rp 3,58 tiriliun,” ujar anggota V BPK, Moermahadi Soerdja Djanegara.

Salah satu yang menjadi perhatian BPK ialah pengelolaan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh PT. Transportasi Jakarta. Hal tersebut tercermin dari kualitas pelayanan serta kondisi fisik bus Transjakarta. Data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat sebanyak 800 bus Transjakarta yang beroperasi, hanya sebesar 200 unit yang layak jalan. Tidak hanya dari segi fisik, layanan bus Transjakarta juga mengalami penurunan.

Laporan Institute Transportation and Development Policy (ITDP) mencatat terdapat penurunan jumlah kedatangan Bus Transjakarta per jam di setiap halte sejak 2012. Seperti yang terjadi pada Bus Transjakarta di Koridor II yang melayani rute Harmoni hingga Pulo Gadung. Pada 2012, jumlahnya mencapai 43 bus per jam. Kini, jumlahnya hanya 9 bus per jam. Turunnya jumlah kedatangan bus tersebut berpengaruh pada penurunan jumlah penumpang sebesar 3% dari tahun 2014.

Selain bus Transjakarta, pengelolaan aset berupa lahan juga menjadi sorotan. Provinsi DKI Jakarta sendiri memiliki aset 35 petak lahan dengan luas total 153 hektar. Dari luas tersebut pemerintah kehilangan 6,72 hektare yang digunakan oleh pihak ketiga tanpa ada pertanggung jawaban. Lahan tersebut kini telah dipakai untuk bangunan komersil seperti ruko.

Dalam menggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Hidayat mengajak seluruh jajaranya untuk melakukan pembenahan administrasi. “Penilaian BPK sudah cukup bagus. Hasil kerja kita sudah dinilai banyak pihak. Kami juga akui selama ini masih lemah dari sisi manajemen dan tertib administrasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (7/6) malam.[*]

Facebook Comment

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.