Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat, Dali Mulkana, pada Senin (6/7) mengatakan 60% aset Pemerintah Kabupaten Manokwari belum dipertanggungjawabkan. Hasil audit BPK juga menemukan bahwa terdapat pinjaman kas daerah tahun anggaran 2014 hingga saat ini belum dikembalikan dan totalnya mencapai 2,4 miliar. Lebih lanjut, Dali mencatat, jika digabungkan dengan jumlah aset daerah yang belum dipertanggungjawabkan sebelumnya, totalnya dapat mencapai Rp 1,7 triliun.
Dali juga mengatakan, BPK sudah tiga kali tidak memberikan pendapat terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan Pemkab Manokwari. Hal ini disebabkan oleh aset daerah yang belum didata. Dalam hal ini, Dali menilai Pemkab Manokwari tidak bersikap serius dalam memperbaiki laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, terutama laporan penanggungjawaban aset daerah.
Sementara, berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri pada 2014, dari 543 kabupaten dan kota yang menerima aliran dana dari pemerintah pusat, hanya 36% daerah yang mempertanggungjawabkan anggaran tersebut.
Wakil Ketua Komisi Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Agung Pambudhi pada Kamis (30/4) turut mengatakan, sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat sudah ketat.
Pada praktiknya, daerah harus memaparkan pelaporan yang jelas perihal anggaran dari pemerintah pusat lewat DPRD maupun lembaga terkait. Contohnya, jika anggaran tersebut diberikan untuk pembangunan jalan, maka dinas pekerjaan umum daerah harus mempertanggungjawabkan pemakaian anggaran tersebut kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan DPRD. (Baca juga: Badan Pengawas Tak Maksimal Awasi Dana Daerah)
Namun, Agung mengaku bahwa hambatan yang sering dialami pemerintah pusat yakni mengenai pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebelumnya, pemerintah pusat juga mengaku telah mengalokasikan dana daerah sebesar Rp 1,4 triliun untuk difokuskan kepada pembangunan daerah. [*]
