Bayangkan seseorang mengetik perintah kepada kecerdasan buatan (AI) untuk membuat musik dengan nuansa gamelan Jawa. Beberapa saat kemudian, sebuah komposisi baru muncul. Teknologi tersebut mungkin mampu mengolah pola bunyi, menggabungkan instrumen, bahkan menghasilkan musik dengan nuansa tradisional yang terdengar meyakinkan.
Bagi sebagian orang, kemampuan itu merupakan perkembangan teknologi yang menarik. Musik tradisional dapat diperkenalkan dengan cara baru, menjangkau pendengar yang lebih luas, dan menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda. Namun, ada satu pertanyaan yang tidak boleh tertinggal di tengah kekaguman terhadap kemampuan AI: dari mana teknologi tersebut mempelajari musik yang dihasilkannya?
Pertanyaan itu menjadi relevan setelah Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyoroti perlindungan musik tradisional Indonesia dalam Konferensi Musik Indonesia 2026di Makassar pada 28 Oktober 2026. Ia mengingatkan bahwa penggunaan data musik untuk melatih AI perlu memperhatikan asal-usul data, kejelasan hak, serta kontribusi kreator dan komunitas pemilik tradisi.
Dalam kesempatan tersebut, Nezar juga mengusulkan enam agenda perlindungan, termasuk standar pengungkapan penggunaan AI, protokol persetujuan dan lisensi data, basis data musiknasional, serta mekanisme pengaduan atas penggunaan karya tanpa dasar hak yangjelas. Usulan ini menunjukkan bahwa perkembangan AI bukan hanya persoalan kemampuan teknologi, tetapi juga menyangkut bagaimana hak manusia dan komunitas budaya dihormati. (Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 28 Oktober 2026).
Budaya Bukan Sekadar Kumpulan Data
Musik tradisional tidak lahir dari ruang kosong. Di balik bunyi gamelan, angklung, sasando, atau alat musik tradisional lainnya terdapat sejarah, pengetahuan, kebiasaan, serta proses pewarisan yang berlangsung lintas generasi. Musik tersebut hidup karena ada masyarakat yang mempelajari, memainkan, menjaga, dan mengembangkannya.
Ketika musik tradisional masuk ke dalam sistem AI, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan memastikan bahwa sebuah rekaman bisa diakses atau diunduh. Perlu diketahui siapa yang merekam, siapa yang memainkan, dari komunitas mana tradisi ituberasal, serta apakah penggunaannya telah memperhatikan hak dan nilai budaya masyarakat pengembannya.
Di sini lah pentingnya membedakan antara ekspresi budaya tradisional dan karya individual yang lahir dari pengembangannya. Sebuah komposisi tradisional dapat diwariskan secara komunal, sedangkan aransemen baru, pertunjukan tertentu, dan rekaman suara bisa memiliki lapisan hak tersendiri.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur ekspresi budaya tradisional dalam Pasal 38. Hak cipta atas ekspresi tersebut dipegang oleh negara, dan negara berkewajiban menginventarisasi, menjaga, serta memeliharanya. Penggunaannya juga harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
Ketentuan tersebut penting karena musik tradisional merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya tradisional yang dilindungi. Artinya, penggunaan musik tradisional tidak semestinya hanya dilihat sebagai pemanfaatan materi audio, tetapi juga perlu mempertimbangkan masyarakat yang menjaga keberlangsungannya. (Sumber: UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).
Pengaturan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Peraturan ini mengatur inventarisasi, penjagaan, dan pemeliharaan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal. Negara juga berkewajiban mengembangkan sistem informasi nasional untuk mendukung pengelolaannya. (Sumber: PP Nomor 56 Tahun 2022).
Jangan Sampai Komunitas Hanya Kebagian Nama
Persoalan kemudian muncul ketika data budaya digunakan untuk mengembangkan teknologi komersial. Perusahaan teknologi mungkin mendapatkan manfaat ekonomi dari sistem AI yang dikembangkan, sementara kontribusi komunitas pemilik tradisi belum tentu terlihat atau mendapatkan pengakuan.
Namun, persoalan ini juga tidak bisa disederhanakan dengan menganggap setiap penggunaan musik tradisional untuk melatih AI pasti merupakan pelanggaran. Perlu dilihat jenis data yang digunakan, status hak atas rekaman atau aransemen, tujuan pemanfaatan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Yang perlu dihindari adalah situasi ketika musik tradisional dapat dimanfaatkan secara luas, tetapi asal-usulnya tidak diketahui, komunitas pengembannya tidak dilibatkan, dan tidak tersedia mekanisme yang jelas ketika terjadi penyalahgunaan.
Karena itu, inventarisasi budaya tidak cukup hanya menjadi kegiatan pendataan. Informasi tentangasal-usul karya, komunitas pengemban, rekaman, dan batasan penggunaannya perludikelola dengan baik. Tidak semua informasi budaya juga harus dibuka tanpa batas, terutama apabila terdapat ekspresi yang memiliki aturan adat atau nilai sakral tertentu.
Pemerintah perlu melibatkan komunitas budaya sejak tahap pendataan hingga penyusunan mekanisme pemanfaatan. Persetujuan dan lisensi perlu dirancang dengan memperhatikan cara masyarakat menentukan perwakilan serta mengambil keputusan. Selain itu, pembagian manfaat ekonomi dapat dipertimbangkan ketika ekspresi budaya dimanfaatkan untuk kepentingan komersial.
Transparansi juga menjadi kebutuhan penting. Pengembang AI perlu memiliki mekanisme untuk menjelaskan asal-usul data pelatihan sejauh dimungkinkan, sementara kreator dan komunitas harus memiliki saluran pengaduan yang mudah diakses apabila hak atau nilai budayanya dirugikan.
AI Seharusnya Membantu, Bukan Menghapus Jejak Manusia
Di sisi lain, perkembangan AI tidak harus dipandang sebagai ancaman yang perlu dijauhi. Teknologi tersebut dapat membantu musisi daerah memperbaiki kualitas rekaman, membuat demo, menerjemahkan lirik, dan memperkenalkan karya kepada pendengar baru. Nezar Patria juga menyoroti berbagai peluang tersebut dalam paparannya di Konferensi Musik Indonesia 2026.
Artinya, tantangannya bukan memilih antara mempertahankan budaya atau menerima teknologi. Keduanya justru dapat berjalan bersama apabila pengembangannya memperhatikan hak dan kontribusi manusia.
Musik tradisional juga perlu mendapatkan ruang dalam perkembangan teknologi, bukan hanya dijadikan objek yang dipelajari mesin. Komunitas yang selama ini menjaga tradisi harus dilibatkan sebagai pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan atas nilai budaya yang diwariskan.
Perlindungan tersebut membutuhkan kerja sama antara pemerintah, pengembang teknologi, pelaku industrimusik, akademisi, dan komunitas budaya. Pemerintah dapat memperkuat basis data kekayaan intelektual komunal, menyusun standar transparansi, serta memastikan mekanisme persetujuan dan penyelesaian sengketa benar-benar dapat digunakan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan AI tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa cepat teknologi menghasilkan musik yang terdengar tradisional. Ada hal lain yang perlu diperhatikan: apakah sumber budaya yang digunakan mendapatkan pengakuan, apakah komunitasnya dilibatkan, dan apakah manfaat perkembangan teknologi dapat dirasakan bersama.
