Teka-teki politik mengenai siapa yang bakal memegang tampuk kepemimpinan tertinggi di Israel kini memasuki babak yang kian mendebarkan dan sarat komplikasi. Krisis politik berkepanjangan yang membayangi panggung pemerintahan tampaknya mulai menemukan titik terang, meski arah yang dituju justru menghadirkan lanskap baru yang penuh turbulensi. Perdana Menteri petahana, Benjamin Netanyahu, resmi kehilangan kendali politik utamanya setelah terbukti gagal mengamankan kursi mayoritas di parlemen. Ambisi politik Netanyahu terganjal keras di dinding Knesset, membuka celah lebar bagi kubu oposisi untuk melancarkan manuver penentu.
Di seberang kubu, rival terkuatnya, Gadi Eisenkot, langsung melesat ke garis depan perebutan kekuasaan. Pemimpin Partai Yashar ini mencatatkan langkah impresif usai berhasil mengantongi rekomendasi resmi dari 67 anggota parlemen. Angka ini secara meyakinkan melompati ambang batas keramat 61 kursi yang mutlak disyaratkan oleh konstitusi untuk menyusun kabinet pemerintahan baru di Israel. Dengan dukungan mayoritas di atas kertas tersebut, angin perubahan tampak berembus kencang ke arah sang mantan jenderal.
Namun, di balik angka-angka dukungan elektoral tersebut, tersimpan sebuah ironi politik yang luar biasa tajam. Keberhasilan Eisenkot menembus batas mayoritas Knesset bukanlah hasil konsolidasi internal sesama faksi sayap kanan atau kubu sentris semata, melainkan buah dari sokongan krusial faksi-faksi Arab. Kehadiran partai-partai Arab sebagai penentu takdir politik seorang mantan pimpinan militer tertinggi Israel menciptakan paradoks yang mengguncang tatanan politik konvensional.
Ironi ini kian terasa pekat apabila publik menilik kembali rekam jejak pribadi antara kedua tokoh utama tersebut. Eisenkot bukanlah orang asing yang tiba-tiba muncul dari luar gelanggang. Ia merupakan mantan Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel (IDF) yang mengabdi pada rentang 2015 hingga 2019. Menariknya, jabatan prestisius di puncak militer tersebut ia peroleh berkat penunjukan langsung oleh Benjamin Netanyahu sendiri. Pada masa itu, Netanyahu memandang Eisenkot sebagai perwira tangguh yang dapat dipercaya untuk mengawal doktrin pertahanan negara. Kini, roda politik berputar tanpa ampun. Sosok jenderal yang dahulu diangkat dan dibanggakan oleh Netanyahu justru berdiri tegak sebagai ancaman paling mematikan yang siap mendepaknya dari kursi kekuasaan.
Langkah formal pergantian kepemimpinan ini segera memasuki fase krusialnya. Presiden Israel telah menyatakan komitmennya secara terbuka untuk segera mengurai benang kusut pemerintahan ini. Melalui pernyataan resminya, Presiden mengumumkan niat untuk menyerahkan mandat pembentukan kabinet secara definitif pada hari Minggu, 8 November. Keputusan ini diambil setelah kalkulasi politik menunjukkan dominasi nyata kubu penantang, di mana perwakilan faksi-faksi yang menaungi 67 anggota Knesset secara formal merekomendasikan Gadi Eisenkot. Sementara itu, faksi-faksi pendukung status quo yang mengusung sang perdana menteri petahana sekaligus Ketua Partai Likud, Benjamin Netanyahu, hanya mampu menghimpun kekuatan minoritas sebanyak 46 kursi.
Kendati demikian, panggung politik Israel tidak pernah sesederhana penyerahan selembar surat mandat di istana kepresidenan. Mendapatkan mandat resmi dari kepala negara barulah babak awal dari serangkaian ranjau prosedural yang harus dilalui oleh Eisenkot. Penunjukan tersebut tidak otomatis mendudukkannya di kursi perdana menteri secara permanen. Sebelum sah membentuk pemerintahan yang berdaulat, Eisenkot wajib membawa rancangan susunan kabinet serta platform kebijakannya ke hadapan sidang paripurna para legislator anyar di Knesset guna menghadapi ujian mosi percaya.
Dalam forum pemungutan suara parlemen inilah pertaruhan hidup-mati politik sesungguhnya berlangsung. Apabila koalisi yang dihimpun Eisenkot tetap solid dan berhasil memenangkan mosi percaya tersebut, ia secara sah akan dinobatkan sebagai Perdana Menteri Israel yang baru, mengakhiri era panjang dominasi Netanyahu. Namun, jika ia tersandung dan gagal mengamankan suara minimal 61 anggota parlemen dalam pemungutan suara penentuan itu, peta politik akan langsung berbalik arah.
Sesuai aturan ketatanegaraan yang berlaku, Netanyahu akan kembali memperoleh nafas kedua berupa tenggat waktu selama 28 hari untuk bernegosiasi, merajut koalisi alternatif, dan mencoba membuktikan kekuatan mayoritasnya sendiri. Skenario terburuk membayangi apabila kedua tokoh ini sama-sama menemui jalan buntu. Jika tak ada satu pun yang mampu membuktikan kepemilikan suara mayoritas, Knesset terpaksa dibubarkan secara otomatis, dan Israel akan kembali terseret ke dalam siklus pemilihan umum kilat yang melelahkan.
Meskipun secara matematis peluang Eisenkot saat ini berada di atas angin, sebuah tanda tanya raksasa menggantung di benak publik domestik maupun para pengamat internasional: akankah arah haluan politik dan keamanan Israel benar-benar berubah di bawah kepemimpinannya?
Kekhawatiran dan rasa penasaran tersebut sangat beralasan apabila publik menengok profil militer Eisenkot yang sarat dengan jejak kontroversi. Di masa lalu, Eisenkot kerap dipandang bernapas dalam satu gerbong ideologi keamanan yang sama dengan Netanyahu. Sebagai perwira tinggi militer, namanya terpatri kuat sebagai perumus utama sebuah cetak biru operasi tempur agresif yang dikenal luas di seluruh dunia sebagai Doktrin Dahiya.
Doktrin militer berdaya hancur tinggi ini bertumpu pada dua pilar strategi yang sangat kaku dan destruktif. Pilar pertama adalah penerapan kekuatan tempur skala masif yang tidak proporsional untuk melumpuhkan infrastruktur serta daya juang musuh secepat mungkin. Pilar kedua menitikberatkan pada penghancuran total seluruh jaringan proksi regional Iran, khususnya Hamas di Jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon.
Nama doktrin ini sendiri disadur dari Distrik Dahiya di pinggiran kota Beirut, wilayah basis pertahanan Hizbullah yang diratakan dengan tanah oleh gempuran jet-jet tempur Israel selama Perang Lebanon Kedua pada tahun 2006 silam. Pola operasi militer berkekuatan dahsyat semacam ini bukan sekadar teori di atas kertas; strategi ini tercatat telah diimplementasikan berulang kali di Gaza, termasuk dalam eskalasi pertempuran berskala besar pascaserangan Hamas pada Oktober 2023.
Realitas historis ini melahirkan paradoks terbesar dalam pembentukan pemerintahan baru Israel. Sosok yang selama bertahun-tahun merancang dan menyempurnakan strategi militer berdarah demi memukul musuh-musuh regional kini harus memimpin sebuah kabinet yang fondasi kelangsungannya ditopang oleh kubu politisi Arab. Partai-partai Arab adalah faksi yang selama ini secara konsisten dan vokal berdiri di garis terdepan menentang keras segala bentuk aksi kekerasan militer di Jalur Gaza serta menolak konfrontasi terbuka dengan Iran.
Kunci utama stabilitas pemerintahan Eisenkot kini berada di tangan kekuatan politik Arab terbesar di parlemen, yakni faksi Joint List atau Daftar Bersama. Kelompok yang berhasil mengamankan 11 kursi berharga di Knesset ini tidak menyembunyikan kenyataan bahwa keputusan mereka mendukung mantan panglima perang tersebut merupakan hasil dari kalkulasi politik yang sangat getir dan pragmatis.
Para pemimpin faksi Arab secara terbuka mengakui adanya jurang perbedaan pandangan yang amat dalam dengan figur sang mantan jenderal. Mereka menegaskan bahwa langkah politik ini sama sekali bukan bentuk persetujuan moral, melainkan upaya realistis untuk memilih opsi yang lebih minim bahayanya di antara dua pilihan yang sama-sama buruk. Menumbangkan rezim sayap kanan Netanyahu dipandang sebagai urgensi mendesak demi melindungi kepentingan warga Arab sekaligus memulihkan stabilitas bagi masyarakat luas.
Akan tetapi, sokongan politik berharga dari faksi Arab ini tidak datang secara cuma-cuma. Para pemimpin fraksi telah melayangkan peringatan keras sejak dini: mereka tidak akan segan-segan mencabut mandat dan meruntuhkan koalisi kapan saja apabila sang perdana menteri baru bersikeras melanjutkan kebijakan militeristik yang agresif atau mengabaikan tuntutan-tuntutan mendasar mereka. Setiap manuver keamanan, operasi pertahanan, hingga kebijakan anggaran daerah kini akan diawasi secara ketat di bawah ancaman penarikan dukungan mayoritas parlemen.
Pada akhirnya, masa depan peta geopolitik dan pemerintahan Israel kini bertumpu sepenuhnya pada kepiawaian berdiplomasi serta kompromi rapuh antara sang mantan jenderal militer dengan faksi-faksi Arab yang selama ini terpinggirkan. Menghimpun 67 kursi di atas kertas perjanjian koalisi barulah separuh jalan dari pertarungan kekuasaan. Tantangan sesungguhnya yang membentang di depan mata adalah bagaimana Eisenkot mampu menjaga perahu politik yang sarat kontradiksi internal ini agar tidak karam dihantam gelombang krisis keamanan kawasan yang sewaktu-waktu dapat kembali meletup.
