Kita hidup dalam masyarakat yang gemar mendikte. Terlebih terhadap perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi. Beban ekspektasi untuk mencapai puncak karier tertentu seringkali membayangi mereka. Ketika seorang perempuan memilih jalan hidup berseberangan atau yang nampak sederhana dimata publik, gelar akademiknya seketika dicap “percuma”.
Fenomena ini melahirkan gugatan esensial, sebetulnya apa hakikat dan tujuan dari kita belajar? Apakah ijazah hanya selembar tiket menuju dunia kerja formal, atau ia adalah simbol dari lahirnya manusia yang berani berpikir sendiri.
Stigma terhadap lulusan sarjana perempuan bersumber dari dua arah. Golongan pertama memandang kesuksesan hanya dari selembar ijazah dan karier kantoran, dengan sinisme seperti, “Lulusan S1 kok kerjanya cuman ngurus toko, lulusan SD juga bisa”. Sementara itu, kelompok berikutnya adalah penganut paham patriarki yang menilai tempat terbaik perempuan hanyalah di ranah domestik.
Menarik bukan? Dua pandangan tersebut saling bertolak belakang tetapi bertemu di satu titik: sama-sama merasa memiliki ukuran tentang definisi kehidupan yang seharusnya dijalani perempuan. Bukan hanya pendidikan dan pekerjaan, namun seluruh pilihan hidupnya. Ini menjadi bukti jika gender masih memegang peran krusial dalam membentuk stereotip masyarakat di Indonesia.
Paradoks Pendidikan yang Keliru
Di tengah perubahan zaman yang bergerak dinamis, cetakan lulusan yang ideal di mata masyarakat sayangnya masih berjalan statis. Mereka menganggap pekerjaan “kerah putih” memiliki status sosial lebih tinggi daripada sektor informal. Kuliah diinvestasikan demi kenyamaan kerja, bukan pengembangan diri.
Pendidikan tinggi sering kali terjebak pada pemenuhan gengsi sosial, bukan penajaman nalar. Akibatnya, cara kita menghargai profesi menjadi sangat bias dan timpang. Chandra Yudistira Purnama menguraikan persoalan cara pandang publik secara global yang memburu gelar demi gengsi sosial serta status di mata tetangga. Masyarakat sering menganggap ijazah sebagai tujuan akhir dan bukan ilmu atau keterampilan yang didapat. Hal itu menciptakan jurang besar antara ekspektasi sosial dengan realita dunia kerja.
Akibatnya, mereka cenderung meremehkan pekerjaan praktis seperti mengelola toko, bertani modern, atau menjadi montir. Profesi-profesi ini kerap dilabeli sebagai pekerjaan “rendahan” yang tidak butuh pendidikan tinggi. Mereka mengkultus kesuksesan kuliah hanya jika lulusannya bekerja di dalam gedung, memakai kemeja rapi, dan menerima gaji bulanan tetap. Ketakukan memulai usaha sendiri pun muncul hanya karena anggapan berbisnis tidak memiliki kepastian dan bisa menurunkan derajat seorang sarjana.
Sebagaimana dapat terlihat dari kurikulum atau budaya kampus selama ini sering kali lupa mengajarkan independensi kreatif. Kampus terlalu sibuk memamerkan berapa persen lulusan yang mencetak pekerja industri, sehingga lupa membangun mentalitas berdaya yang mandiri pada mahasiswanya.
Dalam sebuah diskusi, Dr. Azwar mengritik bahwa keberhasilan lulusan kampus seharusnya tidak selalu diukur dari seberapa banyak yang terserap oleh industri, “Tujuan pendidikan untuk membuat orang berdaya. Ketika ter berdaya, ke mana pun pergi, ia akan hidup. Nggak perlu ke dunia industri. Ke mana pun ia dilempar, akan menghidupi.”
Pendidikan tinggi bukan soal mencari pekerjaan formal setelah lulus, melainkan tentang membentuk cara berpikir, kemampuan mengambil keputusan, memecahkan masalah, mengelola sesuatu, hingga beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, seseorang tetap bisa berhasil meski memilih jalan di luar jabatan formal.
Tantangan Validasi Sosial atas Pilihan Hidup
Bagi perempuan terdidik, realitas ini memicu beban ganda, bukan hanya harus bertarung dengan tuntutan zaman, tetapi juga harus berhadapan dengan tembok tebal stereotip yang mendikte. Ketika memilih berkarir tinggi, masyarakat mempertanyakan pengelolaan urusan rumah tangga dan domestik. Namun, ketika bergerak di jalur usaha mandiri, langkahnya sering kali disambut oleh narasi merendahkan yang datang bertubi-tubi.
Dalam menghadapi situasi ini, ada frasa relevan yang menarik untuk dikaji kembali, “Sapere Aude”. Slogan yang dipopulerkan oleh Immanuel Kant pada tahun 1784 sebagai slogan utama Abad Pencerahan (Aufklärung), secara harfiah berarti “Beranilah untuk tahu” atau “Beranilah berpikir sendiri”. Kant mengartikannya sebagai desakan agar manusia berani menggunakan akal dan kecerdasannya sendiri tanpa bergantung atau didikte oleh otoritas orang lain.
Di era modern, Sapere Aude sering kali menjadi tantangan yang sangat berat bagi perempuan. Konsep ini menuntut perempuan untuk memiliki keberanian berpikir, menggunakan akal budi sendiri, mempertanyakan dogma sekitar, dan mengambil jalan hidup berbeda, bukan sekadar hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Oleh karena itu, keberhasilan perempuan satu tidak bisa didefinisikan sama dengan idealisme keberhasilan perempuan lain.
Kant menggunakan sapere aude dalam konteks manusia yang keluar dari ketidakdewasaan (Unmündigkeit) karena terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Maksudnya, seseorang harus mampu membuat pilihan sendiri. Tanpa perlu menolak nasehat orang lain. Perempuan dituntut memiliki kemampuan menentukan nilai hidupnya sendiri tanpa selalu mengemis validasi sosial. Jadi, oang lain dapat memberikan pandangan, tetapi kendali keputusan tetap berada di tangan diri sendiri.
Perempuan dan Hak Mendefinisikan Keberhasilannya Sendiri
Setiap perempuan jelas memiliki tolak ukurnya masing-masing. Ketika seorang sarjana perempuan memilih mengelola toko kelontong atau menjadi ibu rumah tangga yang literat, dia tidak sedang menurunkan derajat akademiknya. Dia justru sedang melampaui gengsi kosong, keluar dari cetakan kaku masyarakat, dan membuktikan nilai dirinya. Nilai seorang perempuan tidak otomatis naik atau turun berdasarkan apakah pilihan hidupnya sesuai dengan ekspektasi orang lain atau tidak.
Dalam siaran pers Hari Keluarga Nasional 2026, Komnas Perempuan menyoroti bahwa perempuan di Indonesia masih menghadapi tekanan sosial dan budaya yang kuat, yang membuat mereka sulit mengambil keputusan atas tubuh, kehidupan, dan masa depannya sendiri.
Komnas Perempuan menegaskan bahwa ketahanan sebuah keluarga adalah yang dapat menghadirkan rasa aman, menghormati martabat setiap anggotanya, tidak membungkam perempuan, menolak segala bentuk kekerasan, serta memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan mengambil keputusan atas kehidupan mereka.
Adat, tradisi, maupun tafsir keagamaan semestinya digunakan untuk memuliakan manusia. Bukan justru menjadi pembenaran atas praktik-praktik yang merugikan dan membatasi ruang gerak perempuan. Oleh karena itu, negara dan lingkungan sosial bertanggungjawab memastikan tidak ada satu pun perempuan yang kehilangan hak otonomnya atas nama budaya ataupun agama.
Sebagai perempuan yang hidup dalam masyarakat majemuk, cara terbaik dalam menghadapi badai opini adalah dengan menghormati dengan sopan tanpa perlu menguras energi untuk menyenangkan semua pihak. Kita hidup bukan untuk mencari validitas sosial semu. Kita memiliki hak penuh untuk memikirkan, merencanakan, dan menentukan apa yang ingin kita lakukan.
Hal ini sejalan dengan premis filosofis Kant, bahwa setiap orang berhak mencari kebahagiaannya sendiri dengan cara yang menurutnya terbaik. Sebab, pada akhirnya ijazah paling otentik dari seorang sarjana perempuan bukan terletak pada selembar kertas ataupun pengakuan tetangga, melainkan pada keberaniannya untuk menggunakan nalar secara merdeka, melampaui cetakan kaku zaman, dan bertanggung jawab penuh atas kebahagiaan yang dipilihnya sendiri.
Source:
JawaPosTv, Benarkah Sarjana Tak Terserap Industri?, Mei 2026, https://www.instagram.com/reel/DYGnhxZRoUB/?igsi=ZGF6M3Nrcm9iOXow, dikutip Agustus 2026.
Komnas Perempuan, Wujudkan Ruang Aman bagi Perempuan dalam Keluarga, Juli 2026, https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-keluarga-nasional-2026?utm_source=chatgpt.com, dikutip Agustus 2026.
Leube, Kurt R., Sapere Aude or Dare to Know, 2024, https://ecaef.org/sapere-aude-or-dare-to-know/, dikutip Agustus 2026.
Purnama, Chandra Yudistira, Ketika Gelar Sarjana Tidak Lagi Menjamin Masa Depan, Buletin KPIN: Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara, 12(64), Agustus 2026.
