Thailand Selatan: Ketika Identitas Menjadi Medan Perebutan Kekuasaan. Sentralisasi kekuasaan, kebijakan asimilasi, dan terbatasnya ruang politik masyarakat melayu-muslim menjadi faktor penting dalam konflik berkepanjangan di Thailand Selatan. Perdamaian membutuhkan perubahan kebijakan politik yang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal.
Akar Sejarah Konflik
Konflik di Thailand Selatan berakar pada sejarah hubungan antara Thailand dan masyarakat Melayu-Muslim di wilayah patani, Yala, dan Narathiwat. Integrasi wilayah Patani ke dalam negara Thailand melalui perkembangan politik pada awal abad ke-20, termasuk perjanjian Anglo-Siam 1909, mengubah hubungan kekuasaan di kawasan tersebut. Kebijakan sentralisasi kemudian memperkuat kendali pemerintah pusat terhadap kehidupan politik dan sosial masyarakat setempat.
Pada 1930-an, kebijakan nasionalisme Thailan mendorong asimilasi melalui penguatan identitas nasional, penggunaan bahasa Thai, dan penyeragaman budaya. Kebijakan tersebut mempersempit ruang ekspresi identitas melayu-muslim. Penolakan terhadap sentralisasi dan asimilasi kemudian berkembang menjadi tuntutan politik yang berkaitan dengan pengakuan budaya, kebebasan beragama, dan otonomi daerah.
Sejarah ini menunjukkan bahwa konflik Thailand Selatan berkaitsn erat dengan persoalan integrasi politik dan pengakuan identitas. Kebijakan negara yang mengabaikan pengalaman historis masyarakat lokal dapat memperdalam ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat.
Identitas dan Kepentingan Politik Lokal
Identitas Melayu-Muslim memiliki peran penting dalam dinamika politik Thailand Selatan. Agama, Bahasa, dan ingatan sejarah membentuk solidaritas masyarakat sekaligus menjadi dasar artikulasi tuntutan politik. Namun, perbedaan identitas tidak secara otomatis menghasilkan konflik. Cara negara mengelola perbedaan dan membuka ruang partisipasi politik turut menentukan perkembangan hubungan tersebut.
Febriliant Maulana Husein (2020) menjelaskan dinamika konflik melalui pendekatan instrumental, konstruktivis, dan institusional. Pendekatan instrumental menyoroti strategi elite dalam memobilisasi identitas untuk memperoleh pengaruh politik dan sumber daya. Pendekatan konstruktivis memperhatikan proses pembentukan serta penguatan identitas dalam interaksi sosial. Sementara itu, pendekatan institusional menekankan pengaruh desain kelembagaan negara terhadap hubungan pemerintah dan masyarakat lokal.
Ketiga pendekatan tersebut membantu menjelaskan mengapa konflik di Thailand Selatan mengalami perubahan intensitas dari waktu ke waktu. Kepentingan elite lokal dapat memengaruhi mobilisasi politik, sementara kebijakan pemerintah menentukan ruang yang tersedia bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Analisis ini tetap perlu memperhatikan keluhan masyarakat yang memiliki dasar historis, sosial, dan politik.
Peran Institusi dalam Mengelola Konflik
Pengalaman Thailand Selatan memperlihatkan pentingnya kelembagaan dalam mengelola hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat daerah. Southern Border Provinces Administrative Center (SBPAC) dan struktur koordinasi keamanan CPM-43 pernah memainkan peran dalam administrasi wilayah serta hubungan antara negara dan masyarakat lokal.
Pada periode 1980–1999, ketika pendekatan administratif dan ruang akomodasi lokal lebih berkembang, kekerasan di kawasan tersebut mengalami penurunan. Pembubaran SBPAC pada era pemerintahan Thaksin Shinawatra dan menguatnya pendekatan keamanan kemudian diikuti peningkatan kekerasan setelah 2004. Selain perubahan kebijakan kelembagaan, dinamika kekerasan juga dipengaruhi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, persaingan politik lokal, aktivitas kelompok pemberontak, tindakan aparat keamanan, serta insiden yang memperburuk hubungan antara negara dan masyarakat Melayu-Muslim. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dalam membentuk eskalasi konflik. Karena itu, perubahan tingkat kekerasan tidak dapat dijelaskan hanya melalui keberadaan atau pembubaran institusi, tetapi juga perlu dipahami dalam konteks dinamika sosial, politik, dan keamanan yang lebih luas.
Ketika pemerintah lebih mengutamakan operasi keamanan dan penegakan hukum, aspirasi politik masyarakat berisiko kehilangan saluran penyelesaian. Sebaliknya, lembaga yang mampu menjembatani pemerintah pusat, elite lokal, dan masyarakat dapat membantu membangun kepercayaan serta mengurangi ketegangan.
Karena itu, reformasi kelembagaan perlu menjadi bagian dari strategi penyelesaian konflik. Efektivitasnya bergantung pada kewenangan yang jelas, keterlibatan masyarakat, dan kemampuan lembaga tersebut merespons kebutuhan daerah.
Perundingan Damai dan Persoalan Otonomi
Proses perdamaian antara pemerintah Thailand dan kelompok pemberontak di wilayah selatan menghadapi persoalan mendasar mengenai bentuk penyelesaian politik yang dapat diterima kedua pihak. Dalam laporan yang ditulis pada 2 Juni 2026, Don Pathan menyoroti rencana dimulainya kembali perundingan damai serta tantangan dalam mengubah dialog menjadi kemajuan politik yang nyata.
Salah satu persoalan utama terletak pada perbedaan pandangan mengenai konflik. Pemerintah Thailand cenderung menempatkan kekerasan dalam kerangka keamanan dan penegakan hukum, sedangkan Barisan Revolusi Nasional (BRN) mengajukan tuntutan yang berkaitan dengan pemerintahan mandiri dan pembagian kekuasaan. Perbedaan tersebut memengaruhi agenda perundingan dan batas kompromi yang bersedia diterima masing-masing pihak.
Tuntutan mengenai otonomi dan kewenangan politik lokal perlu dibahas secara substantif. Perundingan yang berfokus pada penghentian kekerasan tanpa membicarakan tata kelola wilayah berisiko menghasilkan kemajuan yang terbatas. Dialog perlu mencakup pembagian kewenangan, partisipasi politik, perlindungan hak masyarakat, dan mekanisme penyelesaian perselisihan.
Perlindungan warga sipil juga harus menjadi prioritas. Serangan terhadap masyarakat dan fasilitas publik memperburuk kondisi keamanan serta menghambat kepercayaan terhadap proses perdamaian. Semua pihak perlu menghormati keselamatan warga dan mendukung penyelesaian melalui jalur politik.
Desentralisasi sebagai Jalan Penyelesaian
Desentralisasi dapat menjadi salah satu jalan untuk meredakan konflik Thailand Selatan. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah berpotensi memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kebijakan mengenai pendidikan, bahasa, kebudayaan, dan pelayanan publik dapat dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat.
Namun, keberhasilan desentralisasi bergantung pada pelaksanaannya. Pemerintah perlu menetapkan pembagian kewenangan yang jelas, menyediakan mekanisme pengawasan, dan memastikan pengelolaan anggaran berlangsung secara transparan. Tanpa pengawasan yang memadai, kewenangan daerah berisiko terkonsentrasi pada elite tertentu dan menghasilkan ketimpangan baru.
