Upacara pemakaman Ayatullah Ali Khamenei bukan sekadar ritual keagamaan. Di Tehran, selama enam hari penuh sejak Sabtu 4 Juli 2026, prosesi panjang itu berubah menjadi sebuah instrumen diplomasi yang dirancang dengan sangat sadar oleh Iran untuk menyampaikan satu pesan kepada dunia: kami tidak kalah, kami tidak terisolasi, dan kami masih memiliki kawan. Di tengah krisis Iran dan tekanan militer dari blok AS-Israel, Indonesia memiliki peluang emas untuk mempertegas posisinya sebagai negara non-blok yang bermartabat. Sayangnya, peluang itu disia-siakan dengan keputusan yang, menurut para pakar hubungan internasional, hanya mencerminkan respons diplomatik pada level paling minimal.
Pertanyaannya bukan apakah Indonesia harus berpihak pada Iran atau Amerika. Pertanyaannya adalah: dalam momen seperti ini, seberapa serius Indonesia memandang dirinya sendiri sebagai pemain diplomatik yang diperhitungkan di panggung global?
Jenazah Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran yang tewas akibat serangan udara Israel pada 28 Februari 2026, disemayamkan dalam kotak kaca di Masjid Imam Khomeini agar jutaan warga dapat memberikan penghormatan terakhir. Tanggal pemakaman, 4 Juli, dipilih bukan tanpa kalkulasi. Hari Kemerdekaan Amerika Serikat dijadikan latar simbolis untuk menegaskan bahwa Iran tidak takluk meskipun Donald Trump melalui pidatonya mengklaim kemenangan atas wafatnya sang pemimpin.
Yang lebih berbicara adalah daftar tamu yang hadir. Pejabat dari Rusia, Tiongkok, Irak, Pakistan, Arab Saudi, dan negara-negara Teluk datang secara langsung. Delegasi dari Hizbullah dan Hamas turut hadir. Kehadiran para pemimpin negara Teluk, yang secara tradisional lebih dekat ke orbit Amerika, justru menjadi sinyal paling kuat: ada rasa tidak percaya yang menguat terhadap jaminan keamanan Washington, bahkan di antara sekutu-sekutu regionalnya sendiri. Seperti yang dianalisis oleh McGlinchey (2017) dalam International Relations, kehadiran fisik pada momen berkabung suatu negara adalah salah satu bentuk pernyataan politik paling efektif yang tersedia dalam perangkat diplomasi, karena ia tidak memerlukan kata-kata namun berbicara lebih keras dari pernyataan resmi mana pun.
Di tengah parade pemimpin dunia itu, Indonesia mengirimkan Duta Besar RI untuk Iran, Roliansah Sumirat. Secara protokoler, ini adalah tindakan yang sah. Namun secara diplomatik, pakar hubungan internasional Dina Prapto Raharja menilainya sebagai respons level terendah yang mungkin diberikan oleh sebuah negara yang diundang secara khusus.
Alasannya masuk akal. Indonesia memiliki banyak pilihan. Ketua MPR, anggota DPR dari Komisi Luar Negeri, atau salah satu dari tiga Wakil Menteri Luar Negeri semuanya adalah figur yang bisa dikirim dari Jakarta sebagai sinyal bahwa solidaritas Indonesia bukan sekadar basa-basi administratif. Pengiriman pejabat dari lembaga legislatif khususnya membawa dimensi yang berbeda: ia mewakili sentimen rakyat, bukan hanya kalkulasi birokrasi. Dengan hanya menugaskan diplomat yang memang sudah berdomisili di Teheran, pesan yang tersampaikan adalah bahwa Jakarta tidak merasa perlu untuk melakukan sesuatu yang istimewa.
Padahal konteksnya sangat istimewa. Iran adalah negara yang diserang di tengah proses negosiasi damai yang sedang berjalan. Seperti yang dijelaskan oleh Williams (2008) dalam Security Studies: An Introduction, serangan terhadap negara yang sedang berada dalam proses diplomatik aktif memiliki implikasi yang melampaui konflik bilateral. Ia menjadi ujian bagi seluruh komunitas internasional mengenai seberapa serius mereka berkomitmen pada norma-norma yang melindungi ruang perundingan dari intervensi militer.
Yang membuat keputusan ini semakin disayangkan adalah fakta bahwa Iran tidak mengundang semua negara. Undangan itu selektif, diberikan kepada negara-negara yang dianggap berpotensi bersahabat. Dalam kerangka Orsi, Avgustin, dan Nurnus (2018) dalam Realism in Practice, undangan semacam ini adalah salah satu cara negara mengidentifikasi siapa yang dapat diandalkan dalam sistem internasional yang semakin multipolar dan tidak pasti. Indonesia dipandang sebagai negara yang layak diundang. Namun respons yang diberikan tidak mencerminkan penghargaan terhadap kepercayaan itu.
Lebih jauh, ini bukan hanya soal hubungan bilateral Indonesia-Iran. Ini adalah soal positioning Indonesia di tengah pergeseran besar tatanan dunia. Di satu sisi ada blok AS-Israel yang semakin agresif. Di sisi lain ada blok yang dipimpin Rusia dan Tiongkok yang secara konsisten memperkuat kehadirannya di momen-momen kritis seperti ini. Indonesia, sebagai negara non-blok terbesar di dunia dan anggota G20, memiliki modal untuk menjadi jembatan yang dipercaya oleh kedua sisi. Namun modal itu hanya efektif jika digunakan secara aktif dan terbaca jelas oleh semua pihak.
Ada argumen yang mungkin diajukan pemerintah Indonesia: pengiriman pejabat tinggi ke pemakaman pemimpin yang tewas akibat konflik bersenjata aktif dapat ditafsirkan sebagai keberpihakan. Kehati-hatian diplomatik adalah nilai yang sah. Namun seperti yang diingatkan oleh Hast (2018) dalam Sounds of War, ada perbedaan mendasar antara kehati-hatian yang strategis dan ketidakberanian yang bersembunyi di balik netralitas. Negara-negara Teluk, yang jauh lebih rentan terhadap tekanan Amerika dibanding Indonesia, memilih hadir secara langsung. Tiongkok dan Rusia, yang kepentingannya jauh lebih kompleks, hadir secara langsung. Indonesia, yang secara konstitusional berkomitmen pada perdamaian dunia dan kemanusiaan, memilih untuk tidak melakukan sesuatu yang ekstra.
Di sisi lain, Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran sekaligus pemimpin delegasi negosiasi damai Iran di Swiss, terlihat sangat emosional di samping peti jenazah Khamenei. Ia adalah tokoh yang dalam beberapa bulan ke depan akan menentukan arah diplomasi Iran. Membangun hubungan emosional dan politik dengan figur seperti Ghalibaf adalah investasi diplomatik jangka panjang. Investasi itu kini telah dilakukan oleh banyak negara lain yang hadir. Indonesia melewatkannya.
Pemakaman Khamenei akan dikenang sebagai salah satu momen geopolitik paling simbolis di tahun 2026. Bagi negara-negara yang hadir dengan representasi tertinggi, momen itu adalah pernyataan posisi yang akan diingat Teheran dalam jangka panjang. Bagi Indonesia, ia adalah pengingat bahwa dalam diplomasi, keputusan untuk tidak melakukan sesuatu yang lebih adalah juga sebuah keputusan, dengan konsekuensinya sendiri.
