Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan meminta pemerintah memastikan ikan dan produk kelautan menjadi bagian utama dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Dani mengatakan angka konsumsi ikan Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara. Berdasarkan data FAO tahun 2020, konsumsi ikan Indonesia mencapai 44,4 kilogram per kapita per tahun, berada di bawah Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Myanmar. Sementara data Our World in Data tahun 2023 menunjukkan konsumsi ikan Indonesia sebesar 40,42 kilogram per kapita, masih lebih rendah dibandingkan Malaysia yang mencapai 51,03 kilogram per kapita. Sementara itu, pada 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis bahwa capaian nasional konsumsi ikan masyarakat (KIM) 26,08 kg/kapita/tahun.
Menurut Dani, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah yang lebih serius untuk membangun budaya konsumsi ikan di masyarakat. Salah satu cara yang paling efektif adalah melalui program MBG yang menyasar anak-anak usia sekolah.
“Mengonsumsi ikan harus menjadi rutinitas keseharian masyarakat Indonesia. Program MBG menjadi cara terbaik untuk mengenalkan konsumsi ikan kepada anak sejak usia dini sehingga ke depan menjadi kebiasaan yang baik. Selain meningkatkan kualitas gizi, langkah ini juga dapat membantu menurunkan malnutrisi dan menekan angka stunting,” kata Dani lewat keterangan tertulisnya di Jakarta (22/06/2026).
Ia menilai peningkatan konsumsi ikan melalui MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi sektor perikanan nasional. Namun, berdasarkan temuan KNTI di sejumlah daerah pesisir, serapan hasil perikanan dalam pelaksanaan MBG masih sangat minim. Bahkan, di beberapa wilayah menu yang disediakan tidak mencantumkan ikan maupun produk perikanan lainnya.
“Padahal MBG sejak awal dirancang sebagai program yang memanfaatkan bahan pangan lokal. Berdasarkan temuan KNTI, di sejumlah daerah pesisir justru tidak ditemukan menu ikan atau hasil perikanan dan kelautan lainnya seperti rumput laut dalam paket makanan yang diberikan,” ujarnya.
Dani menilai salah satu penyebab rendahnya pemanfaatan hasil perikanan dalam MBG adalah persoalan distribusi, ketersediaan bahan baku, serta kapasitas pengolahan produk perikanan. Karena itu, ia mendorong adanya perbaikan tata kelola rantai pasok sektor perikanan agar hasil tangkapan nelayan dan perikanan budidaya lebih mudah diakses oleh pengelola dapur MBG. Hal tersebut mencakup lima hal:
Pertama, KNTI mendesak dilakukannya revisi sejumlah ketentuan teknis yang dinilai berpotensi menghambat masuknya produk perikanan ke dalam rantai pasok MBG. Salah satunya terkait Surat Edaran Badan Gizi Nasional no 3/2026 (24 April 2026) yang tidak memperkenankan penggunaan produk beku (frozen) dalam penyediaan bahan pangan program tersebut.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali karena distribusi produk perikanan pada umumnya memerlukan proses pembekuan untuk menjaga mutu, keamanan, dan kesegaran produk hingga sampai ke konsumen. Terlebih, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang luas sehingga sistem rantai dingin menjadi bagian penting dalam distribusi hasil perikanan.
“Kalau produk beku tidak diperbolehkan, tentu akan menyulitkan hasil perikanan masuk ke dalam menu MBG. Padahal proses pembekuan merupakan bagian dari standar penanganan ikan yang bertujuan menjaga kualitas dan keamanan pangan. Kebijakan ini perlu dievaluasi agar tidak menjadi hambatan bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan untuk berpartisipasi dalam program MBG,” kata Dani.
Kedua, KNTI menekankan pentingnya penguatan koperasi-koperasi perikanan sebagai bagian dari rantai pasok pangan nasional untuk mendukung kebutuhan MBG. Menurut Dani, koperasi nelayan dapat menjadi simpul distribusi yang menghubungkan produksi masyarakat pesisir dengan kebutuhan dapur MBG secara berkelanjutan.
“Koperasi perikanan harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyuplai kebutuhan pangan bergizi. Tidak hanya ikan segar dan produk olahan perikanan, tetapi juga komoditas kelautan seperti rumput laut yang memiliki kandungan gizi tinggi dan dapat diolah menjadi berbagai produk pangan untuk mendukung MBG,” katanya.
Menurut Dani, keterlibatan koperasi akan memberikan kepastian pasar bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petani rumput laut, sekaligus memperpendek rantai distribusi sehingga pasokan bahan baku menjadi lebih efisien dan terjangkau.
Ketiga, Selain penguatan kelembagaan koperasi, KNTI juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan kapasitas nelayan dan koperasi perikanan dalam memenuhi standar keamanan pangan. Langkah ini dinilai penting agar produk perikanan dan kelautan yang masuk ke dalam rantai pasok MBG memenuhi standar mutu, keamanan, dan kualitas gizi yang dibutuhkan.
“Kami berharap ada program pendampingan dan pelatihan bagi nelayan serta koperasi terkait penanganan pascapanen, rantai dingin, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi produk perikanan dan kelautan. Dengan begitu, produk masyarakat pesisir dapat memenuhi standar keamanan pangan dan terserap lebih luas dalam program MBG,” ujar Dani.
Keempat, KNTI mendesak pemerintah untuk memastikan tata kelola MBG berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan serta luasnya cakupan program, pengawasan yang ketat dinilai menjadi syarat utama agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurut Dani, keterbukaan informasi mengenai pengadaan bahan pangan, penunjukan pemasok, hingga penyerapan produk dari nelayan dan koperasi perlu dilakukan secara berkala untuk mencegah penyimpangan. Ia menegaskan bahwa MBG memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, namun tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila tata kelolanya tidak dijalankan dengan baik.
“Program MBG harus dijalankan secara transparan dan bebas dari korupsi. Jika tidak, program yang seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat justru berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah,” tegas Dani.
Kelima, KNTI meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan ikan menjadi bagian dari menu MBG secara rutin. Menurut Dani, kehadiran ikan dalam menu setidaknya dua kali dalam seminggu akan memberikan manfaat gizi yang optimal bagi anak-anak sekaligus memperkuat permintaan domestik terhadap produk perikanan nasional.
“Oleh karena itu, perlu ada langkah yang lebih tegas dari pemerintah, khususnya BGN, untuk memastikan menu ikan menjadi bagian dari MBG. Paling tidak seminggu dua kali disediakan. Dengan begitu, tujuan meningkatkan gizi masyarakat dan memperkuat ekonomi nelayan dapat berjalan beriringan,” pungkas Dani.
