Saya pernah menulis tentang Budiman Sudjatmiko di Geotimes pada Agustus 2023. Judulnya Polarisasi Politik, Budiman dan Saya. Waktu itu, saya sedang mencoba menjadi warga negara dan ibu yang optimistis. Saya menulis setelah Budiman bertemu Prabowo Subianto, di tengah riuh politik menjelang Pemilu 2024.
Dalam ingatan banyak orang, Budiman pernah menjadi aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), pernah melawan Orde Baru, pernah dipenjara, dan namanya pernah menjadi salah satu simbol keberanian anak muda menghadapi kekuasaan. Sementara Prabowo—bagi yang tidak ingin buta sejarah— tidak pernah bisa dilepaskan dari sejarah kelam militerisme dan penculikan aktivis.
Waktu itu, saya ingin membaca langkah Budiman dengan sedikit harapan. Saya berpikir, mungkin pertemuan itu bisa menjadi jalan untuk meredakan polarisasi. Sudah terlalu lama rakyat kecil dipaksa hidup dalam bahasa permusuhan: cebong-kampret-kadrun, dan seterusnya. Saya membayangkan, siapa tahu, orang-orang yang pernah berada di kutub berseberangan bisa membantu negeri ini keluar dari dendam elektoral yang melelahkan.
Dari Simbol Perlawanan ke Tubuh Kekuasaan
Tiga tahun kemudian, pada Senin (15/6/2026), Budiman datang ke Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai pejabat negara. Alih-alih menjadi setitik air yang menyejukkan, ia justru dibaca sebagai bagian dari arogansi kekuasaan hari ini. Spanduk dan teriakan “pengkhianat Reformasi” menyambutnya. Di titik ini, Budiman mengalami pergeseran simbolik yang tidak mau ia akui sepenuhnya. “Aku masih seperti yang dulu,” katanya. Tetapi mahasiswa membacanya lain: kau pengkhianat.
Saya belajar dari peristiwa ini. Politik, ternyata tidak hanya dibaca dari pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri. Politik juga dibaca dari posisi tubuh: di panggung mana seseorang berdiri, bersama siapa ia duduk, dan kekuasaan apa yang ia perjuangkan. Dalam satu kalimat singkat: kepentingan siapa yang ia bela.
Kemarahan mahasiswa malam itu, menurut saya, bukan hanya ditujukan kepada Budiman sebagai pribadi. Tapi juga memuat kritik terhadap pemerintahan Prabowo yang ia wakili. Survei Indopol yang dilaporkan Tempo.co pada 9 Juni 2026 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto turun tajam menjadi 59,75 persen. JPNN.com mencatat angka itu turun lebih dari 20 poin dibandingkan hasil Litbang Kompas pada Januari 2025 yang mencapai 80,9 persen.
Masalahnya, di balik angka itu ada keresahan rakyat sehari-hari: harga beras, minyak goreng, dan BBM yang naik; ekonomi keluarga yang memburuk; lapangan kerja yang terbatas; pengangguran anak muda; dampak pelemahan rupiah yang dirasakan langsung oleh warga. Negara juga merespons aksi-aksi mahasiswa dengan pendekatan keamanan, termasuk pengerahan tentara. Itu yang disuarakan mahasiswa. Tetapi alih-alih menjawabnya dengan sikap kenegarawanan, Prabowo justru merespons dengan olok-olok politik: menyebut kritik sebagai “menyemenye” dan menuduh ada “antek asing”.
Karena itu, Budiman tidak bisa lagi dibaca hanya sebagai narasumber diskusi Pancasila, apalagi sekadar sebagai orang yang dulu melawan Orde Baru. Ia hadir sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Jabatan itu membuat tubuh politik Budiman membawa beban yang lebih besar daripada biografi masa lalunya sebagai aktivis Reformasi. Di hadapan mahasiswa, ia berdiri sebagai bagian dari kekuasaan yang sedang dimintai pertanggungjawaban.
Maka ketika mahasiswa meneriakinya sebagai “pengkhianat Reformasi”, teriakan itu tidak berdiri sendiri sebagai kemarahan terhadap sejarah personal Budiman. Ia juga memuat gugatan terhadap negara yang dinilai belum menjawab kesulitan hidup warga, tetapi terlalu cepat tersinggung ketika dikritik.
Ingatan Kita tentang Reformasi
Saya menulis sebagai aktivis perempuan dan ibu yang punya ingatan. Orang yang pernah hidup dalam zaman politik yang sama, meski dari tempat yang berbeda.
Budiman berteriak dari Jakarta bersama mahasiswa dan aktivis muda. Saya berteriak dari Sumatera Utara bersama perempuan akar rumput: ibu-ibu buruh kebun, perempuan petani dan nelayan, dan kader-kader yang belajar membaca politik dari dapur, ladang, dan ruang-ruang kecil yang jarang dicatat sejarah besar. Ia berada di pusat sorotan politik nasional. Kami berada di kampung-kampung, menyusun bahasa perlawanan dari pengalaman tubuh perempuan: harga beras, upah murah, kekerasan negara, dan hidup yang terus dipaksa bertahan. Tetapi pada masa itu, suara kami bertemu dalam tuntutan yang sama: Soeharto harus turun, otoritarianisme harus dihentikan, dan Indonesia harus berubah.
Saya bahkan ikut menjelaskan kepada kalangan buruh kebun bahwa gambar bintang dan roda gigi adalah logo PRD-nya Budiman. Mereka mencoblosnya kala itu bukan karena memahami seluruh garis politik PRD, melainkan karena logo itu mirip dengan logo organisasi serikat buruh kebun yang pernah kami bangun. Begitulah Reformasi bekerja di akar rumput: kadang hanya melalui tanda gambar, keberanian kecil, dan harapan yang berjalan dari mulut ke mulut.
Sekarang, sulit bagi saya menulis sebagai warga negara dan ibu yang optimistis. Saya menulis di tengah kecemasan kalau-kalau anak saya ikut menjadi korban MBG di sekolah. Saya menulis di tengah harga-harga kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi. Tiap hari cuaca tak menentu: panas terik, mendadak hujan lebat, lalu bencana banjir melanda. Anak-anak dan lansia rawan sakit, sementara akses jaminan kesehatan warga miskin makin tidak pasti. Belakangan, anak-anak muda di kampung saya sulit mendapat kerja, lalu merantau ke Kamboja karena tergiur gaji besar. Para ibu menjadi pekerja migran di Malaysia.
Sementara Budiman, kini Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, berdiri di pusat kebijakan yang seharusnya menjawab semua keresahan itu. Mungkin di situlah pengkhianatan terasa.
Peristiwa UGM membuat saya menemukan kesimpulan baru: Budiman ke Prabowo tak menyembuhkan apa-apa. Rekonsiliasi elite tidak otomatis menyembuhkan luka demokrasi. Orang boleh berubah posisi. Orang boleh memilih jalan politik yang berbeda. Tetapi ketika seseorang yang dulu menjadi simbol perlawanan kini berdiri di sisi kekuasaan, lalu memakai ingatan Reformasi untuk membela pilihannya, ia tidak bisa meminta semua orang percaya bahwa tidak ada yang berubah.
