Perubahan iklim tidak datang ke desa-desa sebagai istilah teknis, melainkan sebagai banjir yang merusak sawah, musim hujan yang bergeser, wabah penyakit, gagal panen, dan harga pangan yang melonjak. Dampaknya tidak netral: kelompok miskin, terutama perempuan di akar rumput, menanggung beban paling berat karena merekalah yang sehari-hari bertanggung jawab atas pangan, air, dan perawatan keluarga.
Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) dan berbagai badan PBB menunjukkan bagaimana pemanasan global menekan produktivitas pertanian dan mengganggu ketersediaan air, sehingga memperburuk kerentanan pangan di banyak negara, termasuk Indonesia. Di dokumen kebijakan, ketahanan iklim kerap dibahas dalam bahasa makro—angka emisi, target nasional, proyek besar—padahal implementasi sesungguhnya berlangsung di rumah tangga dan komunitas yang setiap hari berhadapan dengan krisis.
Krisis Iklim, Pangan, dan Beban Tak Terlihat di Dapur
Perubahan iklim mengubah pola musim, menurunkan produktivitas pertanian, memperburuk akses air dan pangan, sekaligus memperpanjang jam kerja perawatan di rumah tangga. Di pedesaan, perempuan memikul beban berlapis: mengurus pangan, merawat anak dan lansia, mencari air, dan memastikan keluarga tetap bertahan dengan sumber daya yang terbatas. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan UN Women berulang kali mencatat bahwa perempuan di pedesaan memikul beban ganda: mereka bertanggung jawab menyediakan pangan dan air, tetapi memiliki akses yang jauh lebih terbatas terhadap lahan, modal, dan pengambilan keputusan.
Ketika sawah tergenang atau panen gagal, pertanyaan utama di dapur bukan soal angka emisi, melainkan: “Hari ini kita makan apa?” Kerja perawatan di dapur dan ruang keluarga jarang terbaca sebagai isu kebijakan, padahal di titik inilah krisis paling terasa dan di titik inilah solusi perlu dimulai. Pandangan ini sejalan dengan analisis feminis-ekologis Vandana Shiva, yang menegaskan bahwa krisis ekologis, krisis pangan, dan krisis terhadap tubuh perempuan saling terkait—karena sistem pangan global bertumpu pada kerja perawatan dan pengetahuan perempuan yang kerap tak diakui.
Rumah NUSA: Kerangka Ketahanan Iklim Skala Rumah Tangga
Rumah NUSA lahir dari kegelisahan perempuan anggota Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) terhadap fluktuasi harga pangan, keterbatasan lahan, dan gangguan iklim pada penghidupan. Pertanyaannya sederhana: bisakah dapur yang paling rentan justru menjadi titik awal ketahanan?
Jawabannya: menjadikan pekarangan rumah sebagai basis ketahanan pangan dan gizi keluarga yang terencana. Keluarga diajak memetakan kebutuhan pangan harian—sumber gizi dan bumbu dasar—lalu menyusun daftar tanaman prioritas yang bisa dipenuhi dari pekarangan. Lahan, berapa pun luasnya, kemudian ditata ulang: ada bagian untuk tanaman cepat panen, bagian untuk penopang gizi jangka menengah, sudut rempah dan tanaman obat, serta ruang kecil untuk air dan kompos. Prinsipnya sederhana: satu pekarangan diupayakan sebisa mungkin mengurangi ketergantungan pada pasar untuk kebutuhan dasar pangan keluarga.
Melalui pertemuan rutin, perempuan berbagi pengetahuan tentang pengelolaan air, pembuatan kompos, dan pengendalian hama yang ramah lingkungan. Pekarangan menjadi “laboratorium kecil” untuk mempraktikkan adaptasi: memilih varietas yang lebih tahan, fungsi pembersih udara akibat polusi, mengatur pola tanam, dan mengelola air secara efisien. Dalam proses ini, posisi perempuan bergeser: bukan lagi sekadar pelaksana tanam dan masak, melainkan perencana dan pengelola sistem pangan keluarga. Di banyak rumah tangga, peran ini memperkuat suara perempuan dalam keputusan lain—mulai dari alokasi belanja hingga prioritas pendidikan anak.
Dengan kerangka semacam ini, Rumah NUSA bergerak melampaui program “urban farming” biasa; ia hadir sebagai model ketahanan iklim skala rumah tangga yang sekaligus menegaskan perempuan sebagai subjek utama dalam pengelolaan pangan.
Dari Rumah NUSA ke Kampung NUSA: Ekosistem Ketahanan Berbasis Komunitas
Ketika beberapa Rumah NUSA di satu dusun saling terhubung, terbentuklah Kampung NUSA: jaringan rumah tangga yang mengelola pekarangan secara terencana dan saling menopang. Perempuan dan kader komunitas memetakan berbagai bentuk kerentanan di kampung—rumah tangga yang paling rentan terhadap kemiskinan, kekerasan, banjir, atau kekeringan. Pemetaan ini menjadi dasar untuk menentukan prioritas dukungan, pembagian hasil pekarangan, dan arah perhatian kolektif ketika krisis datang.
Ketika berhadapan dengan pemerintah desa atau pihak eksternal seperti; perguruan tinggi, perusahaan perkebunan, perempuan Kampung NUSA datang dengan membawa data: jumlah Rumah NUSA, ragam pemanfaatan pekarangan, jenis komoditas, dan profil keluarga rentan. Mereka hadir bukan sebagai penerima bantuan pasif, tetapi sebagai pemilik model yang sudah berjalan. Dukungan yang diajukan bersifat menguatkan, seperti akses air yang lebih layak, sarana produksi sederhana, atau pengakuan praktik mereka dalam dokumen perencanaan desa.
Dengan cara ini, Kampung NUSA menjadi infrastruktur sosial ketahanan iklim yang menghubungkan rumah tangga, pengetahuan lokal, dan jaringan solidaritas dengan sumber daya eksternal yang lebih besar.
Mengakui Pekarangan dan Kerja Perawatan sebagai Infrastruktur Iklim
Pengalaman Rumah NUSA dan Kampung NUSA sejalan dengan kerangka keadilan iklim dan gender dalam berbagai dokumen global—mulai dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, Perjanjian Paris, hingga Gender Action Plan di bawah UNFCCC—yang menekankan pentingnya solusi adaptasi berbasis komunitas dan sensitif gender. Namun di lapangan, kebijakan masih cenderung memusat pada infrastruktur fisik, sementara dapur dan pekarangan tetap dipandang ruang privat.
Rumah NUSA mengingatkan bahwa ruang keluarga dan dapur adalah ruang politik yang menentukan bagaimana keluarga merespons krisis. Pekarangan kecil di belakang rumah bisa menjadi garis depan ketahanan, sepanjang pengetahuan dan kepemimpinan perempuan diakui dan diperkuat. Di tengah wacana iklim yang sering dikuasai istilah teknis, model seperti ini mengembalikan fokus pada pertanyaan mendasar: apakah keluarga—terutama yang miskin dan terpinggirkan—punya kendali atas pangan dan penghidupannya sendiri di tengah krisis?
Jika jawabannya belum, maka kebijakan ketahanan iklim dan pangan Indonesia perlu lebih serius mengetuk pintu-pintu rumah seperti Rumah NUSA dan belajar dari perempuan yang menjaga dapur tetap menyala.***
