Di zaman ketika segala bentuk sistem sedang dipertanyakan, dari politik hingga pendidikan, satu sistem yang paling tabu untuk disentuh adalah: sistem keuangan negara. Kita seolah menerima begitu saja bahwa kas negara, uang yang menghidupi pemerintahan, membayar gaji, membangun jembatan, memberi beasiswa, harus dikelola dengan cara-cara lama. Konservatif, lambat, dan sering kali tidak transparan.
Tetapi bagaimana jika sistem itu bukan lagi satu-satunya pilihan? Bagaimana jika ada alternatif yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih jujur? Bagaimana jika sebagian dari kas negara bisa dialihkan, bahkan diselamatkan, oleh sesuatu yang selama ini dianggap musuh: Bitcoin? Tentu ini bukan pertanyaan yang nyaman. Tapi masa depan tidak pernah dibentuk oleh kenyamanan.
Hari ini, uang negara, kas pemerintah pusat dan daerah, dikelola melalui instrumen yang sama sejak beberapa dekade lalu. Dana disimpan di bank-bank milik negara, diinvestasikan dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN), atau ditempatkan dalam deposito dengan bunga yang makin lama makin kecil. Ini semua dilakukan dengan alasan keamanan dan prediktabilitas. Tetapi di balik itu, muncul pertanyaan yang tak kalah penting: efisiensi dan keberanian inovasi.
Setiap tahun, ratusan triliun dana mengendap dalam sistem keuangan negara. Sebagian adalah saldo kas, sebagian lagi merupakan dana idle dari Kementerian/Lembaga yang tidak dibelanjakan. Di tengah tekanan defisit dan pembengkakan utang, seharusnya negara mulai bertanya: apakah uang yang menganggur itu benar-benar dikelola sebaik mungkin?
Bitcoin tidak pernah meminta izin untuk hadir di dunia. Ia muncul pasca-krisis keuangan 2008, diciptakan oleh tokoh misterius bernama Satoshi Nakamoto sebagai respons terhadap kerakusan sistem perbankan global. Bitcoin menawarkan satu hal yang selama ini langka: kepercayaan tanpa otoritas pusat. Tidak ada bank sentral, tidak ada regulator, tidak ada negara, dan justru karena itulah, banyak negara takut.
Di mata otoritas fiskal dan moneter, Bitcoin adalah ancaman. Nilainya fluktuatif, tidak bisa dikontrol, dan tidak bisa dimanipulasi dengan instrumen kebijakan. Namun, justru karena itu pula, Bitcoin jadi menarik. Ia menjadi simbol bentuk baru keuangan yang tidak terikat oleh politik, inflasi, atau kekuasaan. Uang dalam bentuk paling murni.
Negara-negara lain mulai melirik Bitcoin bukan sebagai alat transaksi, tapi sebagai aset strategis. El Salvador menjadikan Bitcoin sebagai legal tender. Meski banyak dikritik, langkah ini membuat negara kecil tersebut menjadi laboratorium eksperimen ekonomi digital. Bahkan, mereka kini punya Bitcoin treasury sendiri.
Sementara itu, lembaga besar seperti BlackRock, MicroStrategy, dan Tesla telah menyimpan sebagian besar asetnya dalam bentuk Bitcoin. Bahkan, bank sentral dunia seperti Bank of England dan Bank Sentral Eropa menyusun kebijakan khusus untuk mengakomodasi aset digital. Indonesia? Kita masih sibuk mendebat apakah kripto bisa diakui sebagai aset. Kita menertawakan langkah negara lain, padahal kita sendiri tidak punya satu pun terobosan fiskal berbasis teknologi digital di tingkat kas negara.
Argumen utama pemerintah untuk menolak Bitcoin adalah volatilitas. Memang benar, harga Bitcoin bisa naik-turun drastis. Tapi pertanyaannya: apakah kas negara harus 100% bergantung pada instrumen yang stabil tapi tidak optimal? Kita punya banyak dana idle, uang yang tidak akan digunakan dalam waktu dekat. Kita punya lembaga seperti Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang dibentuk untuk mencari alternatif investasi strategis. Bahkan, kita punya cadangan devisa yang disimpan dalam bentuk dolar AS, mata uang yang juga rentan terhadap politik suku bunga AS. Jika semua itu bisa dikelola dengan prinsip diversifikasi, mengapa tidak menyisihkan 1–2 persen dalam bentuk Bitcoin? Bahkan emas, yang dulunya dianggap satu-satunya aset safe haven, kini memiliki performa yang kalah dari Bitcoin dalam 5 tahun terakhir. Jadi, apa sebenarnya yang kita takutkan?
Jawabannya mungkin sederhana: kita takut salah. Negara kita, seperti banyak negara lain, lebih takut mengambil langkah yang belum pernah diambil daripada menanggung kerugian dari sistem lama. Kita takut dicibir, takut dihujat, dan takut salah langkah. Ini adalah bentuk lain dari ketidakberanian fiskal. Padahal, inovasi selalu datang dari kesediaan untuk gagal. Gojek, Tokopedia, bahkan QRIS tidak lahir dari sistem lama. Mereka lahir dari gangguan, dari resistensi terhadap sistem yang stagnan. Tapi begitu mereka terbukti efisien, negara buru-buru mengklaimnya sebagai keberhasilan nasional. Apakah kita akan menunggu investor asing membeli Bitcoin untuk negara kita baru kemudian kita sadar bahwa kita terlalu lambat?
Saya tidak menganjurkan APBN dibayar dengan Bitcoin. Saya tidak menyarankan gaji PNS dikirim via dompet kripto. Yang saya tawarkan adalah gagasan realistis, yaitu diversifikasi sebagian kecil cadangan devisa ke dalam Bitcoin untuk jangka panjang, pengembangan sandbox fiskal berbasis blockchain untuk simulasi manajemen kas alternatif, eksperimen oleh LPI atau BUMN keuangan sebagai pilot project investasi aset digital, serta regulasi terbuka terhadap aset digital yang dikelola dengan baik. Negara bisa memulai dari kecil. Tapi yang terpenting: negara harus berani memulai.
Krisis tidak menunggu negara siap, perubahan teknologi tidak butuh izin, serta masyarakat tidak akan terus setia pada sistem yang lambat, mahal, dan tidak transparan. Jika negara terus menutup diri terhadap inovasi karena takut salah, pada akhirnya rakyat akan menciptakan sistemnya sendiri. Bitcoin bukan solusi segala hal. Tapi ia menawarkan satu kemungkinan besar: bahwa uang negara bisa lebih aman, lebih efisien, dan lebih jujur, jika dikelola dengan berani.
Tinggal satu pertanyaannya:Apakah negara kita siap diselamatkan atau terlalu pengecut untuk berubah?
