Dengan meluasnya pandangan bahwa rakyat merupakan variabel yang perlu diperhitungkan dan diikutsertakan dalam proses politik, gagasan mengenai pembentukan sebuah organisasi massa untuk menampung aspirasi masyarakat kemudian mulai berkembang (Labolo & Ilham, 2015).
Bermula di Eropa Barat, pada awal eskalasinya di akhir abad ke-19, partai politik mulai lahir sebagai instrumen penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Maka dari itu, kehadiran partai politik juga dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis karena telah melibatkan rakyat, khususnya dalam hal perluasan hak pilih dari rakyat dan hak-hak parlemen (Amal, 2012).
Di Australia sendiri, umumnya terdiri dari partai-partai besar seperti Partai Buruh Australia (ALP), Partai Liberal, dan Partai Nasional, bersama dengan berbagai partai kecil dan independen (Ghazarian, 2019). Adapun, sistem dua partai telah mendominasi politik Australia, dengan koalisi yang sering dibentuk antara partai besar dan partai kecil.
Sementara itu, partai-partai kecil yang dipilih dari tahun 1950-an hingga 1983 merupakan hasil dari fragmentasi partai besar.Untuk memahami bagaimana sistem kepartaian di Australia berlangsung, penting untuk memahami asal usul, organisasi, dan tradisi kebijakan Partai Buruh, Liberal, dan Nasional yang berbeda sebagai tiga partai paling berpengaruh.
Pertama, adalah Partai Buruh. Partai Buruh Australia merupakan partai yang telah mendukung kebijakan-kebijakan yang memperjuangkan hak-hak buruh, seperti pembentukan sistem pensiun, perawatan kesehatan universal, dan pendidikan yang lebih terjangkau.
Fokus utama dari hasil kebijakan Partai Buruh pun tidak terlepas dari pemikiran Dr. Andrew Leigh yang kerap menyoroti bagaimana ketidaksetaraan di Australia telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir, dan ia menganjurkan kebijakan yang dapat membantu mengurangi kesenjangan tersebut, seperti perpajakan yang lebih progresif dan investasi dalam pendidikan serta layanan kesehatan (Ghazarian, 2019).
Kedua, adalah Partai Liberal. Secara historis, partai ini merupakan yang paling sukses dalam sejarah Australia, meskipun sekarang menjadi oposisi di tingkat federal. Secara sosial, kebebasan dan kebebasan berwirausaha membentuk dasar keyakinan Partai Liberal (Bingham, 2006).
Secara historis, pemerintahan Liberal bertanggung jawab atas pelaksanaan sejumlah reformasi sosial liberal yang terkenal, termasuk pembukaan Australia untuk imigrasi multietnis di bawah Menzies dan Harold Holt; Referendum Hak Aborigin tahun 1967 yang dilakukan Holt.Terakhir adalah Partai Nasional. Partai ini dibentuk dengan tujuan mewakili kepentingan daerah pedesaan dan regional untuk mengikuti pemilihan federal pertamanya pada tahun 1919. Didukung oleh produsen utama di sektor pertanian, partai ini kemudian bertanggung jawab menyediakan sumber pendapatan ekspor yang signifikan bagi negara Australia (Ghazarian, 2019). Salah satu peran utama Partai Nasional adalah menjadi mitra koalisi tradisional Partai Liberal.
Berkaca pada signifikansi yang telah disumbangkan oleh ketiga partai tersebut, dapat dikatakan bahwa ketiga partai ini telah mendominasi politik Australia selama beberapa dekade. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, suara untuk ketiga partai ini menurun, tergantikan oleh dukungan yang meningkat untuk partai-partai minoritas dan kandidat independen. Tren ini terlihat jelas pada pemilu federal 2022, di mana dua partai besar memperoleh persentase suara terendah sejak 1930-an, dan sejumlah independen serta partai kecil seperti Partai Hijau dan “Teals” (gerakan independen pro-lingkungan) berhasil meraih kursi signifikan (Denniss and Browne, 2024).
Meskipun pembagian kekuasaan selalu menjadi ciri khas parlemen Australia, menurunnya suara partai besar menuntut analisis yang lebih matang dan bernuansa mengenai hasil pemilu, kontribusi anggota parlemen lintas partai, dan peran mereka dalam pemerintahan. Dalam studi terbarunya, Ghazarian (2017) menyoroti perubahan signifikan pada jenis partai kecil yang memenangkan perwakilan Senat selama tujuh dekade terakhir, terutama dalam hal sumber mobilisasi mereka dan peran yang ingin mereka mainkan dalam perdebatan politik.
Selanjutnya, kembalinya DLP (Democratic Labor’s Party) ke Senat pada tahun 2010 dan pemilihan berkelanjutan partai-partai kecil baru ke Senat turut mengkristalkan perubahan dalam jenis partai kecil yang terpilih menjadi anggota majelis tinggi Australia. Alih-alih berfokus pada partai-partai besar, partai-partai kecil modern ini berusaha untuk memajukan tujuan kebijakan tertentu sambil menarik dukungan dari kelompok-kelompok besar dalam masyarakat.
Sebagai hasilnya, semakin banyak pemilih yang mendukung kandidat independen dan partai-partai kecil. Penurunan suara untuk partai besar dapat dianalisis sebagai tanda kekecewaan publik terhadap status quo politik. Banyak pemilih merasa bahwa partai besar gagal menangani isu-isu penting seperti perubahan iklim, transparansi politik, dan kebijakan sosial yang lebih inklusif.
Sementara di sisi lain, ada kandidat independen dan partai kecil yang hadir menawarkan alternatif lebih spesifik dan fokus pada isu-isu lokal, yang menarik bagi pemilih yang merasa suara mereka tidak didengar oleh partai besar. Selain itu, kampanye berbasis komunitas dan pendekatan yang lebih personal dari kandidat independen membantu mereka membangun hubungan yang lebih erat dengan konstituen mereka, sehingga meningkatkan daya tarik mereka di daerah pemilihan yang sebelumnya dianggap “aman” bagi partai besar.
Dengan demikian, fenomena parlemen “hung” atau pemerintahan minoritas pun semakin umum di Australia (Crowley & Hughes, 2022). Meskipun dulu dianggap sebagai ketidakstabilan politik, sekarang koalisi dan kesepakatan dengan partai-partai kecil serta independen menjadi bagian dari pola politik yang diakui. Hal ini menuntut para partai besar untuk bernegosiasi lebih banyak dan memperhitungkan suara minoritas dalam membuat kebijakan. Pergeseran ini mengindikasikan perubahan lanskap politik Australia menuju politik yang lebih terfragmentasi dan pluralistik, di mana pengaruh partai-partai minoritas dan independen semakin kuat dalam menentukan kebijakan dan arah pemerintahan.
