Pemerintah Joko Widodo melibatkan ratusan aparat keamanan gabungan dalam sosialisasi pembayaran kompensasi Waduk Jatigede. Pelibatan itu dinilai berlebihan karena ratusan aparat melakukan intimidasi.
“Kalau kita perhatikan di tiap desa yang akan melaksanakan sosialisasi pembayaran kompensasi, pemerintah membawa aparat keamanan gabungan polri, TNI, Satpol PP dengan kekuatan penuh. Kedatangan aparat membuat warga takut karena secara tidak langsung terjadi intimidasi,” kata Kosasih, anggota Forum Koordinasi Kepala Desa Waduk Jatigede, Kosasih dihubungi, Jakarta, Selasa [30/6].
Dia menjelaskan, salah satu desa yang sudah melaksanakan sosialisasi pembayaran kompensasi menyebutkan bahwa lebih dari 100 personil diturunkan ke desa. Dengan banyaknya petugas keamanan yang dilibatkan, warga Jatigede tidak nyaman dan takut.
Sementara itu, Koordinator Agra Jawa Barat Wowon Muhammad Taufik mengatakan, intimidasi dan ancaman sudah mulai ada bagi warga yang menolak penggenangan air. Bahkan pemerintah melibatkan satu pleton polisi untuk sosialisasi pemberkasan, itu belum termasuk tentara dan linmas.
“Sosialisasi pembayaran itu hanya kedok saja, padahal ini tindakan pemaksaan yang dilakukan pemerintah untuk menerima cara-cara teknis pembayaran. Lalu setelah mengetahui cara teknis, warga disiapkan nomor rekening dari kecamatan dan setelah menerima, warga harus pergi dan bongkar rumahnya.”
Jika warga tidak mau meninggalkan lokasi rumah, kata Wowon, pemerintah akan memberi kuasa kepada perusahaan untuk membongkar rumah warga Jatigede. Hal ini akan menjadi persoalan baru, sebab masyarakat tidak mempunyai tempat penghidupan.[*]
