Biasanya, timeline Facebook saya dipenuhi Ahokers dengan segudang meme beragam cerita, sampai saya sempat menuliskan refleksi tentang itu. Tapi beberapa hari lalu, tepatnya Minggu 22 Januari 2017, ada sesuatu yang berbeda dan menarik perhatian saya.
Presiden kita Joko Widodo mengunggah sebuah foto dirinya sedang memegang busur panah dalam posisi bersiap untuk memanah. Foto tersebut dibubuhi caption yang intinya menceritakan pengalaman beliau mengikuti Kejuaraan Panahan Bogor Terbuka (Bogor Open Archery Championship) 2017 sambil dibumbui refleksi pribadinya seputar olahraga panahan.
Berikut penggalannya:
“Panahan, sebagaimana pekerjaan apa pun, membutuhkan fokus dan konsentrasi. Dan yang terpenting adalah, dalam setiap kegiatan targetnya harus jelas“.
Tadinya saya mau komentar, “Pak, Anda sengaja ya nulis itu supaya saya baca? Sangat tidak beretika!” Tapi saya urungkan niat ini, karena meskipun dia presiden saya, masalah aspirasi dia apa is none of my business.
Katakan Tidak Pada Korupsi
Kembali ke panahan. Di dalam kejuaraan panahan di Lapangan Pusdik Zeni, Bogor tersebut, Jokowi berhasil mengungguli Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dengan selisih skor hanya 7 angka. Mereka bertanding di kelas standar eksekutif jarak 20 meter. Hal ini juga turut disampaikan dalam status Facebook sang RI 1.
“Saya mengikuti kompetisi panahan di Pusat Pendidikan Zeni Kota Bogor, di kelas standar eksekutif jarak 20 meter, bersama 29 pemanah lainnya. Ada Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta dua mantan atlet nasional, Rosiana Gelante dan Nurfitriyana”.
Informasi lain yang juga tidak kalah penting adalah terdapat 634 atlet yang menjadi peserta dalam kejuaraan tersebut. Para atlet ini datang dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk dari Sabang dan Papua. Saya tiba-tiba saja memikirkan nasib mereka di Bogor. Apakah mereka mendapatkan perlakuan yang baik? Apakah mereka disuguhi makanan yang enak dan bergizi? Di mana mereka bermalam?
Saya cari informasi tentang penginapan para atlet, ternyata masih berupa bongkahan batu bertumpuk tak terurus!
Pembangunan wisma itu mangkrak sejak tahun 2012 karena mandornya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Andi Mallarangeng yang pada saat itu menjabat sebagai Menpora, sekaligus Sekretaris dan Anggota Dewan Pembina serta Sekretaris dan Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, dijatuhi hukuman 4 tahun penjara atas kasus korupsi dalam proyek Hambalang yang merugikan negara lebih dari Rp 400 miliar.
Andi tidak menjadi pelaku tunggal dalam proyek pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) tersebut. Ia diadili bersama Anas Urbaningrum dan Wafid Muharram. Perkaranya diputus pada Oktober tahun 2013.
Tidak lama sebelum itu, tepatnya April tahun 2012, Angelina Sondakh yang pada waktu itu menjabat sebagai anggota DPR RI sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, ditangkap dengan dakwaan kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Selain Angie, Nazaruddin yang pada waktu itu menjabat sebagai anggota DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Demokrat juga ditangkap untuk kasus yang sama.
Berselang dua tahun, tepatnya September 2014, giliran Anas Urbaningrum yang pada waktu itu menjabat sebagai anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat masuk meja hijau atas kasus gratifikasi senilai lebih dari Rp 100 miliar dan US$ 5 juta.
Waktu saya masih duduk di bangku kelas 2 SMP, saya sering melihat wajah orang-orang yang saya sebutkan di atas dalam sebuah iklan televisi yang sangat hits dengan pesan inti: Katakan Tidak Pada Korupsi. Di iklan itu, Angelina dan Anas kebagian monolog berisi satu kata saja; “tidak!” Menjelang penutup iklan, nampak Andi mengangkat tangannya seperti Agnez Mo dan Ayu Ting Ting yang dimaksudkan untuk membingkai logo Partai Demokrat.
Menarik sekali, berselang 4 tahun setelah iklan itu menghiasi dunia pertelevisian tanah air, satu-persatu dari mereka diperiksa KPK dan berujung penahanan. Bak ritual dua tahunan, KPK konsisten membongkar kasus yang menjerat para petinggi Demokrat sejak tahun 2012, 2014, hingga pemanggilan Nazaruddin sebagai saksi kasus dugaan korupsi E-KTP pada September 2016 lalu.
Dari semua bintang dalam iklan anti korupsi itu, hanya 2 penguasa Demokrat yang tidak masuk jeruji besi, yakni sang pendiri dan putera mahkota. Ya Allah, Tuhan YME. Partai, kok, jadi begitu. Betapa tidak sopannya para kroco itu meninggalkan tetuanya di belakang. Kapan tetuanya akan dihormati sebagaimana mestinya? Mbok yo unggah ungguh toh.
Kesantunan Antasari
Kasus korupsi yang besar-besar itu layaknya sebuah puzzle raksasa dengan jutaan potong gambar pembentuk yang kecil-kecil. Proses penyidikan kasus tidak dapat tuntas hanya dengan penangkapan satu atau dua orang saja. Sebagaimana Anas yang ditangkap pasca Nazaruddin buka suara, begitulah potongan gambar yang satu dengan yang lain saling terkait.
Mantan Ketua KPK Antasari Azhar ditangkap atas kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Bantaran Nasrudin Zulkarnaen. Antasari, sampai hari ini, menyatakan dirinya tidak membunuh Nasrudin dan hanya melakukan apa yang diperintahkan dalam putusan pengadilan.
“Saya masuk bukan karena dakwaan atas perbuatan. Tapi karena ada putusan. Saya penegak hukum harus hormati putusan. Karena putusan pengadilan itu salah harus dianggap benar. Jadi saya laksanakan,” ujar Antasari pada Detik News (Rabu, 9 November 2016).
Antasari ditangkap pada tahun 2009, tepat setelah KPK memenjarakan Aulia Pohan, mantan Gubernur Bank Indonesia sekaligus besan Soesilo Bambang Yudhoyono yang merupakan ayah dari Annisa Pohan. Iya, saya sengaja menulis ini supaya dia baca. Wasekjen PKS Fahri Hamzah sempat memberikan pernyataan tentang kemarahan SBY pada Kompas (Jumat, 21 Juni 2013).
“Begini-gini, saya pernah marahin SBY. Saya berdebat berempat di Istana dengan Pak SBY. Ternyata Pak SBY marah ke Antasari karena besannya ditangkap,” ungkap Fahri.
Apabila kita ingin menyatukan potongan puzzle besar ini secara serampangan, kita akan langsung menyimpulkan ada andil SBY di balik kasus pembunuhan Nasrudin, yang sampai hari ini masih menyimpan banyak kejanggalan. Tetapi, tentulah kita harus lebih berhati-hati. Agar jangan sampai kita dilaporkan pada Allah, Tuhan YME, karena menuduh sembarangan.
Saya pribadi mendukung segala upaya pengungkapan kebenaran atas kasus pembunuhan Nasrudin, maupun kasus-kasus lainnya, termasuk 34 proyek listrik yang mangkrak sejak 8 tahun terakhir. Antasari pun sudah menyatakan komitmennya untuk berkontribusi optimal mengungkap pelaku pembunuhan Nasrudin yang sebenarnya. Sadar tidak mampu bekerja sendirian, tak lupa Antasari unggah ungguh mengajak tetua Demokrat bekerja sama.
“Seharusnya, kalau Pak SBY cuit-cuitan, bantu bongkar kasus saya. Siapa pelaku sesungguhnya? Daripada beliau cuit-cuit di Twitter bilang negara ini kacau, wong enggak kacau, kok. Kalau kacau, enggak ada yang bisa terlaksana, mending dia bantu buka kasus saya. Dia tahu, kok. Pada era beliau terjadinya,” ujar Antasari pada Kompas (Senin, 23 Januari 2017).
Lihatlah betapa sopan dan santunnya Antasari! Ia tidak cukup sombong untuk merasa bisa melakukan segalanya sendiri. Tanpa ragu ia mengajak SBY bahu-membahu bersama menjadi pahlawan yang mengungkapkan kebenaran.
Jokowi Code
Sekali lagi, kembali ke panahan. Aksi Jokowi mengunggah foto memegang busur panah selepas mengikuti kejuaraan panahan di Bogor ia lakukan dua hari setelah SBY menghebohkan jagat raya dunia maya dengan sebuah cuitan lewat akun Twitter-nya yang menyinggung mengenai “juru fitnah dan penyebar hoax yang berkuasa” dan mempertanyakan “kapan rakyat dan yang lemah menang”.
Sebelumnya, pada Maret 2016, Jokowi beraksi menyambangi Hambalang yang secara terang benderang diliput dan diberitakan oleh seluruh media mainstream di negeri ini, baik itu media cetak, online, maupun televisi. Hal ini ia lakukan dua hari setelah SBY mengkritik pemerintahannya dalam rangkaian Tour de Java pada pertengahan Maret 2016. Di dalam kritiknya, SBY menyinggung masalah pajak yang terlalu memberatkan pengusaha di saat ekonomi sedang lesu.
Jokowi memang keterlaluan. Ia hampir tidak pernah menanggapi secara eksplisit ujaran kritik dari SBY terhadap pemerintahannya. Semuanya berupa rangkaian kode yang perlu diresapi, direnungkan, dan ditelaah secara serius untuk dapat dipahami maksudnya. Seperti kata Jokowi, dalam setiap kegiatan targetnya harus jelas. Kalau target sudah jelas, tentu tidak akan mangkrak. Betul?
Ya Allah, Tuhan YME, semoga ada “kejutan menarik” di ritual dua tahunan KPK tahun 2018 mendatang!
