Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesia Development (Infid) Sugeng Bahagijo menyatakan, pemerintah Indonesia harus menunjukkan komitmen kuat dalam melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan atau SDGs di tingkat nasional. Sebab, Indonesia memiliki peran signifikan dalam perumusan dan pengesahan agenda SDGs.
Salah satu bentuk komitmen tersebut dapat ditunjukkan dengan segera membentuk panitia bersama SDGs yang berfungsi untuk melaksanakan agenda SDGs. Karena itu, lanjut Sugeng, Presiden Jokowi harus segera membuat keputusan definitif tentang SDGs.
“Pelaksanaan SDGs akan dimulai tahun depan. Karena itu mustahil mengatur kerangka regulasi, kerangka institusi, dan rencana aksi SDGs tanpa keputusan yang jelas dari Presiden,” kata Sugeng kepada Geotimes di Jakarta.
Dia menambahkan, selain membentuk panitia bersama SDGs, pemerintah Indonesia juga perlu segera menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum pelaksanaan SDGs. Hal itu dilakukan untuk mengatur kementerian dan lembaga yang akan bertanggungjawab dalam melaksanakan SDGs, termasuk strategi dan rencana aksi yang dibutuhkan untuk memastikan panitia bersama melaksanakan arahan Presiden.
“Hingga hari ini koordinasi yang dilakukan masih mengacu pada Inpres lama di era rezim Susilo Bambang Yudhoyono tentang program pembangunan yang berkeadilan. Pemerintah memerlukan landasan hukum baru yang dapat mengakselerasi pelaksanaan SDGs dengan mengacu program prioritas Nawacita Jokowi,” kata Sugeng. “Dasar hukum ini dibutuhkan bagi implementasi baik di tingkat pusat maupun daerah.”
Wahyu Susilo, pengamat kebijakan dari Migrant Care, menyampaikan bahwa usulan panitia bersama juga telah disampaikan kepada Menteri Badan Perencanaan Nasional Sofyan Djalil dan Kepala Staf Kantor Presiden Teten Masduki. Lebih lanjut, Wahyu menambahkan bahwa agenda SDGs akan membantu Indonesia untuk memperbaiki pembangunan kualitas hidup manusia Indonesia.
SDGs memerlukan kecepatan dan ketepatan intervensi kebijakan pemerintah. Panitia Bersama SDGs dapat membantu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. “Kecenderungan pembangunan yang terjadi selama ini hanya mengutamakan peningkatan investasi modal yang justru menurunkan pengembangan manusia di Indonesia, khususnya kelompok marjinal seperti buruh migran, petani dan nelayan. Satu hal penting dalam SDGs adalah agenda pembangunan ini tidak meninggalkan satu orang pun,” kata Wahyu.
Direktur Eksekutif Wahana lingkungan hidup Indonesia (Walhi) Abetnego Tarigan mengatakan, SDGs sangatlah berbeda dengan MDGs. Menurutnya, panitia bersama SDGs dibutuhkan untuk memastikan kelompok-kelompok yang ada di 17 isu bisa terlibat di dalamnya.
“Ini tidak hanya dalam konteks proyek, namun menjadi paradigma pembangunan. Peran strategis panitia bersama ini untuk mensinergiskan SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),” kata Abetnego.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo akan membentuk panitia bersama. Panitia itu beranggotakan perwakilan pemerintah dan civil society organization. Karena itu, selain bentuk keseriusan pemerintah Indonesia dalam melaksankana SDGs, langkah pembentukan panitia bersama juga akan mendorong partisipasi publik yang lebih luas.
Lebih lanjut, Presiden meminta agar dilakukan pertemuan koordinasi setiap tiga bulan antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengetahui sejauhmana perkembangan pelaksanaan SDGs di Indonesia.
