Mengkritik cara penanganan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam sengketa Kampung Pulo tidak sama dengan membenci Ahok. Saya menyukai Gubernur Ahok, tapi tidak serta merta membela kebijakan dan caranya dalam setiap masalah di Jakarta.
Aneh memang jika setiap kritik yang ditujukan kepada Ahok dianggap sebagai serangan terhadap pribadinya. Kita perlu bertanya sebenarnya yang kita bela kebijakannya atau manusianya.
Ketika Ahok menggunakan kata-kata kasar, ia dianggap sebagai pihak yang jujur, tanpa kompromi, dan tidak suka kemunafikan. Namun ketika konteks kata-kata kasar itu digunakan kepada Ahok, entah kenapa orang yang mengutarakan dianggap pesakitan, penjahat, dan haters. Apa standar yang bisa kita sepakati untuk bisa mengkritisi seseorang selagi menggunakan kata-kata kasar?
Saya pribadi mengutuk keras penggunaan kekerasan pada masyarakat Kampung Pulo. Tetapi di sisi lain saya mendukung normalisasi Kali Ciliwung dan relokasi. Namun menggunakan pendekatan kekerasan dalam masalah ini sebenarnya bisa dihindarkan jika semua pihak mau bersabar.
Pada penanganan masalah seperti Sea World, Epiwalk, Stadium, dan Tebet Green relatif damai tanpa ada kekerasan. Kita tahu pemilik Sea Wolrd, Epi Walk, dan Tebet Green bukan orang miskin. Ahok toh bisa tegas kepada mereka yang dianggap bandel tanpa menggunakan kekerasan. Namun mengapa jika pada kelompok miskin kota di Kampung Pulo pendekatan yang digunakan adalah kekerasan?
Jika kemudian ada anggapan bahwa diskusi atau dialog hanya bisa dilakukan sekali hingga tiga kali dan seterusnya lantas ditutup dengan kekerasan, sebenarnya itu bukan dialog. Dialog hanya legitimasi untuk menggunakan kekerasan.
Sederhananya, “Karena gak boleh langsung hajar, kita dialog dulu, kalo dialog ga bisa ya udah kita hajar pake pentungan,” intinya sama. Kalau Anda tidak nurut, ya digebuk.
Akal sehat kita sebenarnya diuji, bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia. Jika kekerasan yang digunakan Ahok bisa dibenarkan, karena ia sudah menawarkan dialog dan ganti rugi, sebenarnya apa yang kita bela? Tragedi tentang perebutan tanah ini bukan hal yang baru. Sebut saja perlawanan ibu- ibu di Rembang, para petani di Urut Sewu sampai masyarakat di sekitar Waduk Jati Gede.
Majalah Geo Times (edisi 9 Maret 2015) menyebutkan bahwa terjadi peningkatan kekerasan yang berkaitan dengan konflik agraria. Pada 2013 lalu ada 21 orang tewas, 30 orang tertembak, 239 orang ditahan, dan 130 orang dianiaya akibat konflik kepemilikan tanah di Indonesia. Luas lahan konflik di Indonesia mencapai 2.706.722 hektare dan tersebar di 26 provinsi.
Apa yang terjadi di Kampung Pulo sebenarnya hanya satu kasus di antara 282 konflik sengketa tanah antara negara dan rakyat. Angka itu sudah termasuk sengketa dengan perusahaan sawit, pertambangan, dan juga kehutanan. Solusi yang digunakan pada dasarnya sama, penggunaan instrumen kekerasan melalui aparatus negara seperti militer, polisi, dan juga satuan polisi pamong praja.
Pemimpin Redaksi The Geo Times Farid Gaban menyebutkan bahwa Ahok kurang bijak bersikap. Gubernur Ahok menyetujui proyek “Giant Sea Wall”, pengurukan Teluk Jakarta untuk jadi kawasan real-estate, seraya getol menggusur warga Kampung Pulo. Padahal, reklamasi Teluk Jakarta menyumbang banjir lebih besar bagi Jakarta: tanah pantai makin tinggi, mengurangi aliran ke laut.
Sementara itu, kepadatan gedung telah mengurangi resapan air, yang membuat tanah ambles di tengah kota. Bahkan jika Sungai Ciliwung dipulihkan, pembangunan gedung beton yang tak terkendali plus “Giant Sea Wall” akan benar-benar membuat Jakarta menjadi bendungan raksasa ketika musim hujan tiba.
Salah seorang yang kerap mengkritik kebijakan Ahok adalah sejarawan JJ Rizal. Rizal menganggap Ahok kerap keras terhadap kelompok miskin kota, namun relatif toleran kepada kelompok kaya. Ahok juga dianggap tidak adil pada dirinya sendiri dan kebijakan yang ia buat.
Dalam cuitannya di twitter, Rizal menulis, “Ahok gusur dong rumahnya karena di lahan hutan mangrove yang dijadikan hunian mewah dan akibatkan penurunan tanah, banjir rob, baru bela yang benar.”
Twit ini kemudian memancing polemik. JJ Rizal dianggap sok tahu. Dia yang dikenal sebagai sejarawan dikritik karena tak punya kompetensi soal tata ruang. Sebelumnya JJ Rizal toh menjelaskan tentang konteks twit itu, tentang proyek reklamasi dan sejarah tata ruang Jakarta dari masa ke masa.
JJ Rizal juga dianggap salah alamat mengkritik rumah Ahok. Lokasi rumah Ahok dianggap bukanlah tempat resapan air. Menariknya tidak ada yang mau mengkritisi apa konteks Rizal menyebutkan hutan mangrove, penurunan tanah, dan banjir rob. Akibat dianggap salah data, reputasi dan legitimasi Rizal cacat, Namun pertanyaannya apakah argumen Rizal seluruhnya salah?
Kritik terhadap JJ Rizal tentu akan mempermalukan peradaban kita. Hanya karena ia sejarawan ia dianggap tidak kompeten untuk mengkitisi kebijakan. Lantas, apa standar yang bisa disepakai sebuah kritik bisa diterima? Apakah bertitel PhD? Apakah memiliki keahlian dalam bidang hal yang sedang dikritisi? Lantas apakah orang yang drop out seperti Farid Gaban tak boleh melakukan kritik?
Masing-masing pihak yang berseteru soal penanganan Kampung Pulo merasa punya data. Kelompok Ciliwung Merdeka dan Pemerintah Kota Jakarta juga demikian.
Saya kira yang terpenting adalah argumen yang digunakan dalam kritik, data yang terverifikasi serta bagaimana konteks kritik itu diberikan. Yang dikritisi kebijakan atau manusianya?
Dalam permasalahan Kampung Pulo, kedua pihak yang bertikai merasa punya data. Pertanyannya adalah bagaimana kedua data itu bisa dipertanggungjawabkan? Bagaimana cara menguji dan memverifikasi kesahihan masing-masing data serta klaim yang disampaikan.
Ketika kedua pihak membuka data dan saling menguji tentu kita bisa menentukan siapa yang benar dan siapa yan salah.
Tapi apakah itu penting? Korban sudah jatuh, kebencian sudah menyebar, dan pertikaian semakin melebar. Maka, apa prioritas kita berikutnya? Rekonsiliasi atau terus menghajar?
