Seperti yang sudah umum kita ketahui, sejarah bangsa kita adalah risalah perjuangan dan pengorbanan. Sebelum kemerdekaan Indonesia yang ditasbihkan pada tahun 1945 dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan, lahirnya kesadaran kolektif untuk saling mengintegrasikan diri, mulai dari kelompok berhaluan agama, komunis, sosialis, hingga nasionalis, demi mengusir kesewenang-wenangan penjajah, merupakan sebuah kekuatan besar yang akhirnya membawa kita sampai detik ini.
Peristiwa proklamasi kemerdekaan 1945 tidaklah sama sekali menjadi titik akhir dari kemerdekaan. Pasca 45, upaya untuk terus membangun tatanan negara yang adil dan makmur, terus diperjuangkan. Soekarno, yang kala itu menjadi salah satu figur sentral pembangunan, bersama-sama dengan pendiri bangsa lainnya, bergotong royong membangun tatanan ideal yang menjadi idaman bersama tersebut. Sebagai orang yang dipercaya mengelola tampuk kepemimpinan bangsa kala itu, Soekarno merumuskan idealisme bangsa yang berkeadilan tersebut dalam sebuah Manifesto Politik RI:
“hari depan Revolusi Indonesia bukanlah menuju ke kapitalisme,
dan sama sekali bukan menuju ke feodalisme… hari depan
Revolusi Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur, atau
… Sosialisme Indonesia.”
Adalah hal yang tidak asing menyaksikan Soekarno menetapkan manifesto tersebut. Selain sosoknya yang mengutuk keras penindasan dan feodalisme, Soekarno juga dikenal akrab dengan tradisi pemikiran Marxian. Gagasan Reforma Agraria (Land Reform), Marhaenisme, Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis), adalah beberapa pemikiran Soekarno, yang diadopsi dari tradisi pemikiran Marxian.
Meski begitu, proklamasi kemerdekaan tak berarti berhasil mendamaikan negeri ini dari serangkaian pemberontakan. Munculnya peristiwa-peristiwa pemberontakan tentu bukan tidak dilandasi alasan yang jelas. Selain faktor ekesternal seperti pengaruh politik internasional, perjuangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan memang cenderung melunak, dan banyak berkutat pada kompromi lewat perundingan. Sontak saja perubahan alur perjuangan mendapat reaksi keras sebagai ekspresi ketidakpuasan dari beragam elemen masyarakat. Pemberontakan seperti Madiun 1948 oleh PKI dan DI/TII untuk mendirikan Negara Islam Indonesia, adalah contoh beberapa peeristiwa yang sempat mengambil tempat dalam catatan sejarah kita.
Bahkan, di sela-sela perjalanan menuju impian tersebut, bangsa kita diam-diam juga menorehkan demkian banyak aib. Acap kali peristiwa pertumpahan darah yang menewaskan jutaan nyawa mengambil jalan penyelesaian. Kasus Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada medio 1960-an, diwarnai dengan pemaksaan perjanjian, todongan moncong senjata, dan mobilisasi militer secara masif kepada rakyat Papua. Yang paling santer dibicarakan masyarakat hingga kini, tak lain dan tak bukan usaha kudeta G30/S. Peristiwa yang masih menyimpan kontroversi sosok dalang dibelakang peristiwa tersebut, harus berakhir dengan pembantaian 500.000 jiwa, yang terindikasi anggota dan simpatisan PKI oleh masyarakat yang dipimpin oleh militer.
Lebih mirisnya lagi, peristiwa 1965 yang diwarnai pembantaian jiwa besar-besaran menjadi jalan bagi Orde Baru pimpinan Soeharto untuk mengambil alih laju perjuangan negeri ini. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih melanjutkan pembangunan Indonesia menuju tatanan berkeadilan, Orde Baru justru muncul sebagai rezim kapitalisme negara berwajah otoritarian. Ini terbukti UU pertama yang disahkan Soeharto ialah Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada 1967 (UU PMA), yang secara gemblang membuka keran investasi besar-besaran bagi pihak asing.
Sebagai salah satu fase sejarah bangsa ini, Orde Baru memang menjadi salah satu risalah kelam negeri ini. Maraknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) lewat penembakan membabi buta, pengasingan aktivis, dan pembatasan hak suara pada satu partai saja, adalah fakta sejarah yang tak dapat dipungkiri.
Kemapanan Orde Baru akhirnya menemui ajalnya di usia yang ke-32. Sejak akhir 90-an pemberontakan semakin gencar dibangun oleh rakyat demi mengganyang pemerintahan Soeharto.Pasca pembredelan media Tempo pada 1994, berdirilah organisasi perlawanan seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada 1996, Jaringan Kebudayaan Rakyat (JAKER) di bidang seni, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di bidang jurnalistik, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) yang mengambil peran menginisasi pelawanan masyarakat. Saat itu segala elemen masyarakat, baik yang berbeda secara ideologi, maupun kelas, kembali merapatkan barisan. Akhirnya, reformasi pun meletus di tahun 1998 yang dilancarkan oleh seluruh elemen masyarakat tersebut, dan berhasil meruntuhkan hegemoni Orde Baru.
***
Dari serangkaian pemaparan di atas, esensi apa yang mampu untuk sama-sama kita petik dari jejak perjalanan sejarah kita? Bagi penulis, bangsa ini telah lama dilanda krisis dalam menyikapi kemerdekaan. Kita menganggap kemerdekaan adalah sesuatu yang sudah selesai, sementara permsalahan terus hadir menyongsong sebagai hasil dari dinamika sejarah. Dari kenyataan tersebut, maka paradigma tersebut menjadi sedemikian problematis, bagaimana mungkin kita dapat menentukan titik akhir kemerdekaan, sementara kita tahu setiap tahapan historis masyarakat selalu menyimpan masalah tersendiri?
Untuk saya, kemerdekaan adalah sesuatu yang tidak akan pernah selesai. Apa sebabnya? Ini adalah manifestasi dari perjalanan sejarah manusia dan peradaban. Perkembangan fase sejarah manusia selalu lahir dari rahim pertentangan yang melibatkan hadirnya permasalahan-permasalahan yang melanda dengan entitas masyarakat itu sendiri. Renaissance hadir karena terbukanya kesadaran masyarakat akan maraknya politisasi agama yang mengakibatkan terkebirinya akal sehat manusia, sehingga membawa sejarah manusia pada tatanan masyarakat baru.
Kemerdekaan juga tidaklah dapat disamakan dengan keajegan suatu tatanan.. Sudah sekina kali kita menyaksikan kesia-siaan suatu rezim ketika berusaha menasbihkan keajegannya. Rezim gereja Tsar Nicholas II pada akhirnya harus berakhir dengan revolusi pada 1917, begitu juga dengan kekuasaan Louis XVI dengan monarki absolutnya yang runtuh di tangan rakyatnya sendiri, hal yang sama terjadi pada Orde Baru setelah 32 tahun memimpin.
Lantas, kalau ternyata kemerdekaan terlampau jauh untuk dicapai, apa artinya kemerdekaan adalah sesuatu yang tidak mungkin? Kemerdekaan untuk penulis adalah sebuah perjuangan, yang tidak mungkin terjadi tanpa kebulatan itikad dan kesadaran bertindak. Ia tercipta karena kita mampu untuk menyikapi setiap permasalahan masyarakat yang datang silih berganti, demi merealisasikan keadaan yang lebih baik. Dalam hal ini, kemerdekaan adalah suatu proses yang terus diciptakan, bukan dicapai.
Paradigma tersebutlah yang seharusnya kita tanamkan baik-baik dalam pikiran kita. Di bawah rezim kapitalisme yang tanpa henti merenggut hak-hak rakyat tertindas, adalah tanggung jawab kita juga selaku manusia yang mengaku memegang teguh nilai-nilai kemerdekaan, untuk bergerak memperjuangkan hak-hak yang terenggut tersebut bersama mereka. Pastinya sebuah hal yang membingungkan ketika membicarakan kemerdekaan tanpa sekalipun membela mereka yang tertindas. Praktik eksploitasi alam karst yang menimpa saudara-saudara kita di Rembang, melayangnya sekian banyak jiwa penduduk Papua akibat keserakahan Freeport, sampai sengketa agraria yang semakin marak, adalah pemandangan nyata yang sepatutnya membuat kita prihatin akan kemerdekaan sesama kita.
Demi merealisasikan kemerdekaan yang juga berpihak pada kaum tertindas, tentu tidak lengkap apabila belum diabrengi dengan kebulatan tekad untuk berdamai dengan masa lalu. Setelah serangkaian periode kelam yang berakhir dengan peristiwa pelanggaran HAM berat, usaha nyata untuk membuka rekonsiliasi terkait nasib mereka juga penting untuk segara dilangsungkan. Para korban Eks-tahanan politik Orde Baru yang terenggut haknya hingga kini akibat penyematan stigma sosial, sehingga harus hidup teralienasi dari masyarakat, hingga rakyat Papua yang juga masih menyisakan luka masa lalu yang mendalam, patut untuk kita perjuangkan haknya bersama-sama demi memulihkan nama baik mereka. Tentu saja kita ingat betul sosok seorang Gus Dur yang menidirikan sebuah panti jompo untuk eks-Tapol 65, sebab prihatin dengan nasib mereka yang tak kunjung membaik. Agenda seperti inilah yang sudah sepatutnya kita turut perjuangkan.
Teralisasinya agenda-agenda tersebut tentu bukanlah akhir yang menjadi tolok ukur kemerdekaan kita, namun, sudah sepantasnya agenda-agenda tersebut menjadi catatan perbaikan yang harus segera kita sikapi bersama. Dan karena kesejarahan belum berhenti bergulir, maka dengan itu juga kemerdekaan harus selalu kita ciptakan demi mewujudkan masyarakat yang berkeadilan. Inilah paradigma mendasar yang menjadi bekal kita untuk mengaktualisasikan kemerdekaan sebagai perjuangan tanpa henti!
#HUTRI72
Kepustakaan:
Njoto. 1962. Marxisme Ilmu dan Amalnya. Jakarta: Harian Rajat.
Herlambang, Wijaya. 2013. Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunsime Melalui Sastra dan Film. Tangerang: Marjin Kiri
Wahid, Abdurrahman. 2006. Islam Ku, Islam Anda, Islam Kita. Jakarta: Wahid Institute
https://pembebasanbandung.blogspot.co.id. (2017, 4 Agustus).. Peringati Pepera yang Tidak Demokratis, FRI-WP dan AMP Bandung Aksi di BIP. Diakses 16 Agustus 2017, dari https://pembebasanbandung.blogspot.co.id/2017/08/peringati-pepera-yang-tidak-demokratis.html
Identitas Penulis:
Nama:Ahmad Thariq
TTL: Bandung. 20 Oktober 1997
Status: Mahasiswa
Universitas: Universitas Pendidikan Indonesia
E-mail: thariqfocault@gmail.com
