Fungsi utama parlemen ialah legislasi. Membuat undang-undang. Sebentuk aturan yang diposisikan banyak orang demikian luhur, sekaligus ngeri. Sebab ia bisa memaksa orang untuk patuh dengan segera.
Jangkauannya pun luas. Diksi equality before the law ialah buktinya. Tak ada yang tak bisa disentuh hukum. Semua harus tunduk di bawah wibawa undang-undang. Jadi, bolehlah saya katakan: tugas parlemen itu hampir menyerupai Tuhan dalam konteks membuat tata aturan agar masyarakat (dan negara) jadi tertib.
Sepakat atau tidak, parlemen memang demikian. Keberadaannya mesti dilihat dalam kacamata seperti itu. Setidaknya itulah yang dipersepsikan orang-orang alit: mereka yang tak mengerti betul pasal demi pasal dalam undang-undang. Mereka yang rutin memandang undang-undang dengan cemas dan gemetar. Seolah undang-undang berasal dari luar sejarah, tanpa campur tangan manusia, dan sebab itu, ia agung.
Akibatnya, banyak orang (bukan para elite di Senayan yang merancang undang-undang, pastinya –red) cepat tunduk tanpa paksaan. Tunduk bukan semata karena takut di mana di dalam undang-undang memuat sanksi atau hukuman. Tapi serupa hukum Tuhan, sejak awal, buat orang-orang alit itu, undang-undang punya semacam aura supaya, misalnya, pantang untuk dilanggar.
Tak heran, undang-undang dipersepsikan sebagai sesuatu yang angker dan begitu kuat. Karenanya, sebisa mungkin jangan dilanggar. Sampai-sampai, sepertinya lebih baik hidup dijalani dengan mengambil jarak darinya: hidup akan susah (mencari kerja, contohnya –red) bila memiliki riwayat kasus hukum. Saya rasa, itulah wibawa undang-undang buah kerja parlemen.
Tidak ada yang salah dengan anggapan itu, memang. Sebetulnya persepsi seperti itu justru baik buat kehidupan bernegara. Dengan catatan, di sisi lainnya: setiap anggota parlemen pun tak boleh ada main-main saat membuat undang-undang. Harusnya begitu.
Tapi, orang-orang alit itu pun mesti tahu, bukankah undang-undang merupakan sesuatu yang profan? Ia dibuat di ruang paripurna para legislator (bukan jatuh dari langit seperti hukum Tuhan) yang justru tak semuanya hasil dari pemufakatan yang bersih? Boleh jadi, karena tahu sedari awal, banyak anggota parlemen itu sendiri menyadari bahwa undang-undang pasti mengandung celah –kapan saja, oleh siapa saja untuk disalah-gunakan.
Hal itu menjelaskan, siapa saja yang rutin berinteraksi dengan undang-undang (apalagi mereka yang merancangnya: para anggota parlemen itu) akan menemukan ambiguitasnya dengan segera dan menuntunnya pada penyikapan yang dilematik: patuh karena melihat konsekuensi yang didapat bila dilanggar, di samping itu, konsekuensi yang dilihatnya itu bisa saja buatnya angkuh, sebab ia jadi mengerti bahwa undang-undang ialah sebuah kekurangan. Aura, seperti yang dirasakan orang-orang alit itu, tak ada dalam hati para elite saat berhadapan dengan undang-undang.
Celah dalam undang-undang itulah yang kerap dimanfaatkan oleh koruptor-koruptor Senayan, misalnya. Nahasnya, bahkan sejak dalam proses pembuatannya ada permainan. Penuturan Prof. Mahfud MD dalam acara Indonesia Lawyers Club, TV One mengamini itu. “Tolong buat pasal begini, ini bayarannya. Buatkan 1 ayat begini di pasal begini, ini bayarannya. Saya pernah katakan itu dan Ketua DPR RI marah,” terang mantan Ketua MK yang pula dikenal publik sebagai tokoh antikorupsi itu.
Dari sana, saya tak bisa sepenuhnya optimis terhadap parlemen. Sebab, lembaga dengan tugas luhurnya itu memang tempat para elite dengan tangan yang tak semuanya bersih. Dan yang buat miris, undang-undang, yang dilihat banyak orang sebagai sesuatu yang luhur, lahir dari tempat itu.
