Belakangan ini banyak partai politik yang didirikan oleh elit-elit lokal aktivis pergerakan, salah satu diantaranya Partai Gelombang Rakyat (Gelora) yang didirikan oleh mantan presiden PKS yaitu Anis Matta.
Namun terlepas dari semua dinamika politik yang ada, tak sedikit dari masyarakat kita yang masih belum tahu betul apa defenisi dari partai politik, dan apa fungsi dari partai politik itu sendiri, Sehingga banyak partai politik yang tidak mengerti bahkan tak mengetahui fungsi nya sebagai partai politik. Berikut beberapa uraian dari para ahli tentang pengertian dan fungsi dari partai politik:
Bagi sebagian orang partai politik adalah sebuah kelompok yang didalam terdiri dari orang-orang yang memiliki sebuah idiologi dan tujuan yang sama.
Seorang ilmuwan politik RH Soltou, mengatakan, bahwa partai politik merupakan sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.
Selanjutnya ilmuwan politik dan sosiolog asal jerman, Sigmund Neumann, menyebutkan partai politik merupakan organisasi dari aktivitis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.
Dalam kata lain masyarakat bebas memilih partai politik mana pun yang sejalan dengan tujuan mereka sebagai saran menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah.
Akan tetapi masih banyak didalam partai politik itu sendiri yang tidak mengerti akan hal itu sehingga tujuan yang seharusnya mereka capai bersama harus terpatahkan oleh keegoisan anggotanya.
Dengan ada nya hal itu maka sudah seharusnya para pemimpin partai politik itu mengkaderisasi para anggotanya dengan baik untuk sama-sama mengaspirasikan tujuan mereka dengan satu suara yang sama.
Menurut ilmuwan kebijakan publik di indonesia, Fadilah putra. Pada salah satu bukunya partai politik dan kebijakan publik: analisis terhadap kongruensi janji partai politik dengan realisasi produk kebijakan publik 1999-2003, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian yakni terkait dengan Idealis sebuah partai politik yang mengedepankan idealitas pengelolaannya bukan pada fungsi dasarnya, yaitu dapat dikontrol rakyat, system kepartaian pluralis, visi demokrasi pimpinan partai, dan partai yang tidak monopoli.
Dalam hal ini tidak banyak partai politik yang mengerti akan hal itu, maka dimana yang seharusnya partai politik itu mengkader setiap anggota nya dengan baik lebih mementingkan popularitas yang mana kebanyakan partai politik sekarang dalam melakukan pengkaderan hanya asal mengkader anggota berdasarkan kepopulerennya semata.
Hal itu seperti yang terjadi pada Partai Amanat Nasional (PAN) dan beberapa partai lainnya, yang perhari ini juga dikenal sebagai batu loncatan para artis yang ingin berselebrasi ke dunia politik. “Berpolitik memang merupakan hak setiap warga negara, namun apa jadinya jika kita berpolitik hanya bermodalkan harta berlimpah dan kepopuleran semata,”ucap Udin dalam diskusi semalam.
Hal ini dapat terjadi dikarnakan kurang nya pemahaman pemimpin maupun anggota dengan pasal-pasal yang tertuang dalam UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik, khusus nya pada pasal 10 dijelaskan tentang tujuan dan fungsi partai politik salah satu nya sebagai sarana pendidikan bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Menurut Asep sebagai narator “pada zaman ini tidak ada partai politik yang berhasil selain 2 partai politik ini yaitu PDIP dan PKS”.
Dalam hal pengkaderan PDIP melakukan pendidikan politik dengan melakukan penerapan keanggotaan berjenjang dengan memilih kalangan intelektual sebagai sasaran utama pengkaderan, keberhasilan kaderisasinya terlihat dengan pembentukan seorang kader yang berkualitas yang ditetapkan oleh pengurus sesuai dengan profilnya, sedangkan PKS menggunakan dua cara yaitu informal baik di masyarakat dan berafiliasi dengan institusi pendidikan formal, dan untuk formal dengan cara poros(mihwar) untuk meraup kader-kader secara kolektif (jama’i) dan pendekatan orang per orang.
Menilik perkembangan politik di Indonesia dari awal 1955 hingga sekarang, PDI Perjuangan adalah salah satu contoh partai politik yang masih mempertahankan idiologinya hingga saat ini, meskipun sempat terpecah dari awalnya PDI pada tahun 1973, lalu megawati soekarno putri mendeklarasikan pembentukan PDIP pada tahun 1999 karna terjadi konflik internal didalam partai tersebut.
Kendati demikian masih banyak partai yang memiliki idiologi yang baik dan pengkaderan yang terstruktur, oleh karena itu masyarakat harus cerdas dalam memilih partai politik yang mereka percaya untuk mengemban aspirasi yang ingin mereka sampaikan kepada pemerintah dengan memahami fungsi partai politik.
