Kecenderungan atau minat merupakan suatu yang mungkin bisa diprediksi namun tidak dapat diperhitungkan. Kecenderungan sendiri hampir sangat terpengaruh dengan minat. Menurut Crow dan Crow, minat adalah pendorong yang menyebabkan seseorang memberi perhatian terhadap orang, sesuatu, aktivitas-aktivitas tertentu. (Johny Killis, 1988 : 26).
Jika diperhatikan, pergerakan kecenderungan masyarakat Indonesia sekarang ini, mulai bergeser untuk mencari bukti dan pembenaran yang mungkin disebabkan adanya peningkatan edukasi lewat media ataupun sudah tingginya tingkat literasi membaca untuk sekedar memperoleh informasi. Termasuk mengenai sisi perekonomian. Pernah dengar, kasus jatuhnya Seven Eleven di tahun 2017. Jatuhnya retail Seven Eleven dianggap sebagai tidak akuratnya data mengenai pertumbuhan ekonomi bagi sebagian orang.
Mengutip data dari APBN Kita (Kinerja dan Fakta) edisi bulan Desember tahun 2017, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% (sampai Q3), namun banyak pihak yang tidak sependapat dan menganggapnya gagal, untuk menjelaskan fenomena tersebut. Padahal perlu dimengerti bahwa data tersebut merupakan data pertumbuhan makro ekonomi, yang masih sejalan dengan yang ditetapkan dalam APBN-P 2017.
Dengan jenis sektor perdagangan yang sama, namun dengan konsep yang berbeda. Kita bisa memperhatikan fenomena industri makanan yang menggunakan artis sebagai pemilik, atau juga sebagai penyetor modal mayoritas dalam usaha tersebut.
Ternyata dengan kepiawaian artis ataupun adanya keberadaan nama yang sudah melekat di hati masyarakat, dapat menjadi penarik pelanggan yang besar. Mungkin juga, bahwa para pelanggan tersebut akan memperoleh kepopuleran jika membeli sesuatu yang berhubungan dengan artis pujaannya. Hingga menjadi sesuatu yang terasa elit saat mempublikasikannya di media sosial.
Fenomena “tipping point” yang membuat saya beranjak untuk menarik mundur penyebab segala tren yang terjadi sekarang ini di Indonesia, berawal dari buku yang saya miliki yang berjudul asli “The Tipping Point, How Little Things Can Make A Big Difference” ditulis oleh Malcom Gladwell tahun 2000, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Alex Tri Kantjono Widodo, mengartikan bahwa “tipping point” adalah saat ajaib ketika suatu ide, perilaku, pesan, dan produk menyebar seperti wabah penyakit menular.
“Sama seperti satu orang sakit dapat menyebabkan epidemi flu, begitu pula sentilan yang disasar dengan tepat dapat menyebabkan terjadinya tren fesyen, popularitas sebuah produk baru, atau menurunnya tingkat kriminalitas secara drastis,” kutipan dari buku “the tipping point”.
Dari hal di atas, marilah kita tarik mundur konsep hadirnya retail Seven Eleven. Konsep retail yang sangat nyaman dibanding dengan retail lain karena menawarkan tempat “nongkrong” (istilah anak muda). Walaupun jenis barang yang dijual tidak begitu lengkap dan terbatas, namun membawa konsep mini market yang nyaman untuk tempat mengobrol, bertemu kawan, ataupun melakukan sedikit rutinitas pekerjaan.
Tetapi, sekali lagi bahwa pasar tidak menangkap hal itu. Apa yang diharapkan menjadi berbeda, mungkin karena salah perencanaan, atau mungkin juga perhatian dan minat pasar di Indonesia yang tidak sama dengan negara lain. Adanya perbedaan budaya mungkin menyebabkan penggunaan konsep tersebut tidak bisa diberlakukan.
Bandingkan dengan konsep industri inovasi di bidang makanan. Kepopuleran artis ternyata menjadi jalan ampuh dalam memikat pasar. Sehingga fenomena “getok ular” atau latah ini melanda artis lain yang secara luas ingin menguji peruntungan di bidang yang sama.
Epidemi yang luar biasa dengan membawa efek yang luar biasa bagi sebuah produk. Sama halnya dengan epidemi membahas kinerja perekonomian. Sebenarnya mungkin fenomena ini sudah diprediksikan. Keinginan masyarakat mengenai adanya keterbukaan informasi untuk publik, sejatinya mulai dipahami pemerintah.
Pro dan kontra di dalam memahami setiap instrumen-instrumen keuangan dan kebijakan merupakan pertanda bahwa masyarakat mulai belajar. Bukan berarti tidak pintar, namun ada hasrat untuk memahami dan bertindak terhadap sinyal-sinyal yang bisa membuat buruk stabilitas ekonomi di Indonesia.
Sebenarnya tidak ada kata yang sempurna selain di sisi Tuhan YME. Pemerintah yang baik pun pasti ada celah untuk dapat dilakukan perbaikan. Perbaikan-perbaikan yang secara objektif untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Masyarakat sah saja untuk menyangsikan, apakah realisasi belanja negara selama ini telah seimbang dengan penerimaan.
Mengutip dari APBN-P tahun 2017 di dalam publikasi APBN Kita (Kinerja dan Fakta) edisi bulan Desember tahun 2017. Ternyata hingga akhir bulan November tahun 2017, penyerapan belanja tumbuh 8,6 persen atau lebih tinggi dari realisasi periode yang sama pada tahun 2016 yang sebesar 5,8 persen. Belanja tersebut sebagian diantaranya, diwujudkan dalam pembangunan dan program prioritas pemerintah sebagai berikut :
1. 16,4 juta siswa telah mendapatkan manfaat penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP);
2. 7,5 juta siswa telah menerima dana Bnatuan Operasional Sekolah (BOS)
3. 1,2 juta keluarga penerima manfaat telah menerima Bantuan Pangan Non Tunai
4. 364,4 ribu mahasiswa telah mendapatkan dana dari program Bidik Misi
5. 91,7 juta masyarakat telah mendapatkan manfaat dari program JKN-KIS;
6. 5,99 juta keluarga penerima manfaat telah menerima penyaluran PKH;
7. 14,2 juta keluarga penerima manfaat telah menerima subsidi pangan;
8. Pembangunan dan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan alat material khusus (almatsus), seperti Alat Apung, Kapal Perang RI, Kapal Latih, dan Kendaraan Tempur/Kendaraan Taktis, yamg tersebar di Kemenhan dan Polri;
9. Jalan baru yang telah dibangun sepanjang 611 km, jalan tol 24,5 km, dan jembatan 6.110 m;
10. 3 bandara siap dioperasikan, yakni di Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat. Sedangkan 8 bandara lainnya sedang dalam pembangunan.
Sekali lagi, Kementerian Keuangan berhasil melakukan “tipping point” ataupun epidemi hasrat masyarakat untuk mempelajari instrumen-instrumen keuangan serta mengetahui realisasi belanja apa yang telah dilakukan dengan cara melakukan keterbukaan informasi.
Pamor tentang Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pun menjadi naik daun. Mungkin juga karena epidemi ini, masyarakat hingga mengetahui tentang Pasal 12 ayat (3), mengenai pembatasan defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sekali lagi, Sri Mulyani berhasil melakukan“tipping point” akan literasi keuangan dengan penguatan di segi informasi publik. Dengan contoh yang nyata dan diperjelas dengan data-data keuangan yang kompetitif. Karena sebenarnya segala hal itu akan bermuara ke sesuatu yang benar. Seberapa pun hambatan yang ada, selama masyarakat yakin sepenuhnya akan pengelolaan perekonomian yang bijak dan hati-hati, dukungan itu pasti ada.(*)
