Jhon Pilger merupakan seseorang yang memang piawai dalam menggarap film dokumenter, yang mana ia kerap kali menyoroti fenomena yang terjadi di Indonesia di berbagai aspek. Salah satu film dokumenter yang menjadi perbincangan banyak khalayak adalah film yang berjudul“The New Rule of The World”,yakni film yang menceritakan tentang ‘penyerapan darah’ buruh yang dilakukan oleh dedengkot kapitalis yang ada di negeri ini.
Saya disini ingin sedikit membicarakan film tersebut dengan mencoba melihatnya dengan konteks sekarang. Meski film ini diproduksi pada tahun 2002, namun kontekstualitas film tersebut masih cukup aktual hingga saat ini. Bagi saya, yang membedakan antara film tersebut dengan konteks jaman sekarang hanyalah waktunya saja. Meski tidak bisa digeneralisir, penindasan terhadap kaum buruh masih saja terjadi.
Hal ini terjadi sebagai mana yang dirasakan oleh kaum buruh melalui ungkapkan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) yang dilansir dalam pinterpolitik.com, mengungkapkan “presentase peningkatan upah minimum buruh di era pemerintahan Presiden Joko Widodo terus menurun tiap tahunnya. Menurun dari 11 persen pada tahun 2016, 8,25 persen pada tahun 2017, 8,7 persen pada tahun 2018, dan 8,03 persen pada tahun 2019”.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, terutama bagaimana mungkin upaya pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan buruh, sedangkan upah minimum buruh terus merosot. Lucunya,dalam laporan 4 tahun jokowi-jk, dengan percaya diri menyebutkan bahwa dalam kepemimpinan nya banyak prestasi yang telah diraih berupa peningkatan-peningkatan perekonomian nasional, seperti penurunan angka kemiskinan hingga 9,82%, dan pengangguran menurun hingga 5,13%.
Logikanya memang benar, telah terjadi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Sebab pada kepemimpinan Jokowi telah dilakukan pembukaan keran investasi asing secara besar-besaran, dan ini merupakan hal yang sudah diketahui umum.
Akibatnya banyak perusahaan muncul di negeri ini, terutama perusahaan asing. Sehingga wajar saja jika terjadi penurunan kemiskinan karena memang ada buruh yang digaji disana dan penurunan pengangguran karena memang dibutuhkan buruh secara besar-besaran.
Namun, perlu kita mengkritisi, bahwasanya angka-angka yang menunjukan penurunan kemiskinan yang terjadi juga disertai dengan inflasi pasar, serta faktor lain yang menambah mahalnya ongkos hidup.
Sehingga bagi perspektif buruh, percuma saja terjadi penurunan angka kemiskinan tetapi dalam kenyataannya masyarakat belum mampu untuk membelanjakan uangnya secara layak. Belum lagi beban hidup yang dialami oleh para buruh yang bekerja dalam perusahaan-perusahaan yang mana notabene nya terletak di perkotaan.
Secara umum, kita tentu sepakat untuk mengatakan bahwa kehidupan di kota cukup berat, mulai dari mahal nya gaya hidup, kawasan kumuh yang menyertai, hingga gangguan kesehatan yang mengancam setiap hari. Sehingga ada semacam paradoks yang muncul, sebab secara tidak langsung adanya upaya peningkatan kesejahteraan namun dibarengi dengan upaya pemiskinan. Siapa yang diuntungkan? Tentu saja korporasi.
Dari sini saya berpendapat bahwa telah terjadi distingsi keadilan dalam fenomena interaksi antara buruh dan perusahaan. Pertama, efek trickel down yang dialami buruh atas perusahaan hanya mengalirkan keuntungan dengan skala yang kecil saja. Argumennya jelas, antara apa yang diterima oleh para buruh atas pekerjaannya dengan beban hidup yang harus ditanggung nya sangatlah tidak memihak.
Kedua, efek ghust up merupakan sebuah kewajaran yang kerap kali terjadi dalam sebuah industrialisasi. Hal seperti ini telah lama dianalisis Marx dalam melihat mode of production, dimana keuntungan yang diserap oleh perusahaan akan lebih besar dari pada ongkos produksi yang harus dikeluarkan. Dan logika yang agresif dan egosentrik ini akan terus melekat kepada para dedengkot kapitalis sepanjang zaman hingga yaumul kiamah. Argumen ini diperkuat dengan film yang menjadi pijakan kita di awal, yakni “the new rule ofthe world”.
Terlebih mereka para investor tertarik untuk mengucurkan uangnya ke negeri ini sebagian besar bukan karena kemuliaan hati semata, namun melihat tawaran besar atas potensi yang dapat mereka lakukan untuk menghisap dan memperkaya dirinya.
Saya melihat bahwa tawaran yang menjadikan mereka tertarik antara lain seperti sumber daya mineral dan alam yang berlimpah, buruh yang murah, aturan yang memungkinkan untuk mereka berbuat dengan leluasa, serta birokrasi yang koruptif.
Hal ini bukan tanpa dasar, melainkan realitas yang terjadi. Kita bisa cek sendiri di google cukup dengan sedikit analisa, disana kita bisa menemukan bahwa dominasi perusahaan asing yang masuk ke negeri ini cenderung melihat tawaran ini. Misalnya adalah dominasi di bidang pertambangan, buruh lokal yang dapat ditempatkan sebagai pekerja kasar, upah kerja buruh yang murah dan lain-lain.
Sehingga, apabila pemerintah tetap akan terus mengambil suatu kebijakan untuk melakukan upaya pembukaan keran investasi asing ke dalam negeri dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka yang terjadi hanyalah omong kosong belaka.
Sebab ketika kita melihat kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara holistik seperti yang sudah saya jelaskan diatas, khususnya buruh, maka yang ada bagi kita adalah hanya sedikit tawa dan selebihnya menangis semata. Hidupnya semua diserahkan ke sistem yang menindas, dan yang tersisa tinggal lah nestapa.
