Keberhasilan Soeharto dalam menumbangkan dominasi kekuasaan Soekarno pada tahun 1967 memiliki konsekuensi logis yang harus diterimanya. Perpindahan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru yang terjadi pada masa serba tidak stabil, terutama di bidang perekonomian, memaksa Soeharto untuk berpikir keras demi terselamatkannya Indonesia dari jurang krisis.
Hiperinflasi yang mencapai 650 persen adalah konsekuensi atas kebijakan Soekarno yang mencetak uang lebih demi membayar utang negara dan membayar proyek-proyek strategis negara.
Soeharto menyiapkan beberapa langkah untuk membebaskan Indonesia dari belitan krisis. Langkah pertama adalah merubah arah haluan ekonomi Indonesia menjadi pro-Barat dengan Amerika Serikat sebagai kiblat utamanya. Kemudian membentuk tim yang berisi lima teknokrat pengampu kebijakan ekonomi yang dikenal dengan nama Mafia Berkeley.
Ford dan Modernisasi Indonesia
David Ransom, pemuda Amerika pengarang The Berkeley Mafia and The Indonesian Massacre yang dimuat dalam majalah Ramparts bulan Oktober 1970 menjadi sebuah uraian untuk membongkar besarnya campur tangan imperialis Amerika dalam mendikte kebijakan perekonomian Indonesia dibawah Presiden Soeharto, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi dan teknokratik.
Sebagai pemenang dalam Perang Dunia II, Amerika Serikat melalui PBB telah menancapkan hegemoninya secara internasional dan terus terlibat dalam usaha diplomatis pengakuan internasional atas kedaulatan sebuah negara, tak terkecuali Indonesia.
Pada tahun 1949, Indonesia menerima perjanjan kemerdekaan, yang dirancang dengan bantuan diplomat Amerika. Indonesia sendiri saat itu diwakili oleh dua aristokrat muda yaitu: Soedjatmoko dan Sumitro Djojohadikusumo.
Soedjatmoko dan Sumitro merupakan anggota Partai Sosialis Indonesia. Secara ideologis, PSI menawarkan gagasan sosialisme-liberal yang berorientasi barat. Maka tidak heran apabila Soedjatmoko dan Sumitro tertarik untuk memodernisasi Indonesia dan menjelaskan bahwa salah satu substansi sosialisme-nya yaitu membuka akses sumber daya Indonesia untuk investasi perusahaan asing.
PSI tidak berjuang sendiri. Modernisme yang diusung oleh Sumitro juga didukung oleh Partai Masyumi. Kendaraan politik islam terbesar yang manaungi seluruh kekuatan islam, sekaligus berisikan para tuan tanah. Harapan akan mendapatkan kekuatan politik yang lebih besar setelah koalisi dibangun, ternyata tidak berhasil secara signifikan.
Justru PSI dan Masyumi mendapatkan konsekuensi atas pewacanaan gagasannya yang bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Pada tanggal 17 Agustus 1960 melalui Keppres No.201 tahun 1960, Presiden Soekarno secara resmi membubarkan kedua partai tersebut.
Langkah Sumitro dalam realisasi modernisme Indonesia tidak berhenti dalam ranah partai. Selain berkarier sebagai seorang politisi, sejak 1951 Sumitro telah menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI).
Sebagai seorang pengajar, Sumitro mendidik muridnya untuk mengimplementasikan programnya dalam skala nasional. Langkah yang dilakukan oleh Sumitro tercium oleh salah satu perusahaan multinasional asal Amerika Serikat, Ford Foundation.
Ketertarikan Ford pada pendidikan Indonesia adalah bagian dari visi perusahaan dalam internasionalisme pendidikan. Namun dibalik visi humanis tersebut terdapat kepentingan yang bersifat eksploitatif.
Melalui pendidikan, Ford berupaya untuk meletakkan dasar birokrasi nasional dibawah pemerintahan tidak langsung Amerika Serikat. Dengan adanya peran tersebut, maka akan terjadinya pendiktean yang dilakukan oleh Amerika terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia
“Anda tidak dapat memiliki negara modern tanpa elit modern”, Ungkap Frank Sutton, Wakil Presiden Divisi Internasional Ford. “Itulah alasan kami memberi banyak perhatian pada pendidikan universitas di Indonesia.”
Program modernisasi Indonesia yang disponsori oleh Ford bekerja-sama dengan MIT dan Cornell University dimulai pada tahun 1954 dengan biaya $224.000. Melalui proyek kerjasama tersebut, Amerika berhasil memberikan pengaruh liberalisme dalam bidang ekonomi dan politik Indonesia.
Tidak berhenti disitu, kerjasama ini terus berlanjut hingga terbentuknya tim ahli yang dipersiapkan sebagai pengampu kebijakan ekonomi Indonesia selanjutnya pasca Soekarno berhasil dilengserkan, yang dikenal dengan Mafia Berkeley.
Mafia Berkeley, Sumitro Djojohadikusumo, dan Pengaruh Tangan Dingin Amerika Serikat
Mafia Berkeley adalah sebutan bagi lima teknokrat pengampu kebijakan ekonomi era Orde Baru. Merekalah dalang yang membangun pondasi pemikiran ekonomi Indonesia sejak Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno. Disebut Mafia Berkeley karena empat diantaranya adalah lulusan program doktoral University of California at Berkeley, diantaranya yaitu: Widjojo Nitisastro yang juga sebagai ketua tim ini, Ali Wardhana, Emil Salim, dan Mohammad Sadli.
David Ransom menuliskan, kepentingan dibalik pembentukan tim kecil ini untuk mempersiapkan orang-orang yang menjadi kunci perumusan kebijakan ekonomi makro pasca lengsernya Soekarno, serta untuk menerapkan pelajaran ekonomi liberalisme pro-Amerika. Para professor dari Berkeley juga mengatur untuk mengubah fakultas di Jakarta menjadi sekolah ekonomi, statistik, dan administrasi bisnis gaya Amerika.
Secara historis, modernisasi bidang ekonomi dan politik yang terjadi tidak sepenuhnya dipaksakan oleh Amerika Serikat. Melalui tulisannya, Ransom menjelaskan peran dominan berada di pundak Sumitro Djojohadikusumo sebagai pihak yang menyongsong sosialisme-liberal, sekaligus sebagai pendiri FE-UI. Mafia Berkeley, yang menjadi arsitek utama perekonomian era Orde Baru sejatinya merupakan anak didik dari Sumitro di FE-UI.
Namun karena perbedaan haluan ekonomi dan munculnya anggapan bahwa perekonomian Rotterdam sudah usang, mereka tidak mengikutsertakan pandangan Sumitro yang merupakan alumnus Nederlandse Ecenomische Hogeschool lagi setelah mendapat gelar dari Berkeley dan diangkat sebagai Menteri oleh Soeharto.
Tidak dipungkiri berkat tangan dingin para Mafia Berkeley, perekonomian Indonesia dapat bangkit semasa awal Orde Baru berkuasa. Indonesia yang saat itu berada dalam ambang kebangkrutan dapat terselamatkan. Inflasi dari awalnya 650 persen dapat direduksi menjadi hanya dua digit.
Dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai dasar legitimasi negara-negara imperialis berinvestasi di Indonesia, menjadi awal dibukanya keran investasi asing untuk membantu pemulihan perekonomian Indonesia pasca dilanda hiperinflasi.
Namun, mimpi jangka panjang dalam membawa keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi harus dikorbankan demi kepentingan negara imperialis. Indonesia telah dieksploitasi kekayaan alamnya, menjadikan penduduknya sebagai pasar dari produk-produk negara imperialis, memanfaatkan tenaga kerja yang melimpah dengan memberi upah yang murah.
Mungkin benar apabila secara jangka pendek investasi asing dapat menyelamatkan Indonesia dari ancaman kebangkrutan. Namun, sejak masuknya paham neo-liberalisme ala Amerika Serikat, sejak itu pula perekonomian Indonesia mulai menyimpang dari cita-cita yang telah dirumuskan melalui Pancasila dan UUD 1945.
