Kita tidak punya musuh bersama. Karena itulah kita saling memusuhi. Yang pada mulanya kawan, pada akhirnya jadi lawan. Takdir betapa tiada yang abadi dalam politik. Selain kepentingan, telah membuat kita menjadikan segala sesuatu sebagai politik. Setidaknya, segala sesuatu itu wajar jika kita politisasi. Atas nama kepentingan, kita enteng menghalalkan segala cara. Bahkan dengan menciptakan musuh bersama meski ia bersih dari dosa sejarah.
Politik pencitraan berhadap-hadapan dengan kampanye hitam. Politik bukan lagi tentang siapa bermain cantik, namun lebih tentang siapa berperan jadi wasit. Tapi wasit ternyata tidak ada dalam politik. Semuanya, bahkan termasuk para penonton, adalah pemain. Setiap penonton dihargai satu suara, yang dirumuskan demokrasi sebagai “one man one vote”. Tidak ada peluit, kartu merah, kartu kuning, offside, penalti, ata pelanggaran apa pun.
Hampir semuanya kita langgar, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Kemenangan dalam tanding politik sesungguhnya seperti adu skor yang bisa kita atur sejak awal. Selebihnya hanya formalitas. Tak mengherankan kita menyebutkan pesta demokrasi. Padahal, tidak ada pesta dalam demokrasi selain nyanyi lagu ulang tahun—kita toh memang terus-menerus mengulang tradisi politik kotor tahun demi tahun—lalu tiup lilin dan potong kue kekuasaan.
Pesta demokrasi tidak berlaku bagi rakyat. Jika menerima uang dari politikus, rakyat dihantui kewajiban mencoblos mereka. Kalaupun menerima uang tapi menolak pesan sponsor, rakyat tetap dijebloskan ke dalam permainan uang panas. Tidak keberkahan dari kertas bernomor seri entah asli atau palsu itu. Sejak mau menerima duit politik, kita terjerumus ke lingkaran setan. Kemurnian suara rakyat toh juga sirna sejak dilebur dengan koalisi.
Tak ada keterwakilan dalam lembaga legislatif. Kalaupun ada yang dibela, mereka bukan rakyat. Mereka adalah konstituen. Dan, bagi wakil rakyat, itu artinya pundi-pundi kepentingan.
Tak ada kepemimpinan dalam lembaga eksekutif pula. Kalaupun ada yang dipimpin, mereka bukan kabinet. Melainkan gerombolan penyamun dari gangster berlabel partai politik. Jual beli nama dan suara sudah terlalu menjenuhkan untuk dibicarakan, karena sudah basi. Kita belum bergerak ke tema baru.
Sementara itu, Pilpres 2019 juga semakin mendekat. Selain persiapan yang harus lebih matang, banyak kejutan yang muncul di hari-hari krusial. Yang sangat fenomenal akhir-akhir ini adalah Tuan Guru Bajang yang memutuskan mendukung Jokowi 2 periode.
Hal ini sungguh mengejutkan bagi kubu oposisi , mengingat TGB sangat dekat dengan PA 212 yang dikenal keras mengkritik kebijakan Jokowi. Tapi mau bagaimanapun, TGB sebagai politikus tentu telah memiliki perhitungan politik sendiri dan menyadari dampak dari pilihannya tersebut.
Enggan nya Bu Megawati untuk memberikan nama cawapres Jokowi juga menimbulkan keriuhan di kontestasi politik Indonesia. Secara tidak langsung, Bu Mega selaku ketua umum PDIP membuka kesempatan bagi para politikus dan bacawapres yang ingin berpasangan bersama Jokowi untuk terus melakukan kontrak politik. Dan momen itulah yang ditunggu para elite politik dan masyarakat pada umumnya.
Partai Demokrat yang sedari awal berada di poros tengah juga mulai menjalin komunikasi dengan dua kubu. Kubu oposisi yang digawangi Gerindra dan kubu petahana yang digawangi PDIP. Kontrak politik yang dilakukan ini bisa jadi merupakan langkah awal agar tidak terbentuknya poros ketiga, namun poros ketiga ini bisa kembali muncul apabila tidak terjadi kesepakatan antara PKS dan Gerindra. Karena kedua parpol inilah yang menjadi stakeholder di kubu oposisi.
Kalaupun tahu diri takkan menang, kita masih akan menawarkan peran merecoki, memecah konsentrasi, atau merusak kesepakatan. Dan, itu ada harga tersendiri dalam politik.
Toh, kita sama tahu politik bukanlah milik politikus, melainkan pebisnis. Pemilu diadakan sesuai kepentingan, antara lain untuk judi, arisan, lelang atau jual beli. Yang penting, pebisnis yang ikut bermain harus memiliki saham di perusahaan besar bernama negara—lengkap dengan kop surat, stempel, dan tanda tangan eksekutif. Dan, setiap pebisnis pada hakikatnya adalah petani. Menanam politikus sejak benih karena yakin akan panen kekuasaaan.
