Pekerjaan apa yang tidak bisa dikerjakan di rumah?–Satire Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam unggahan pada akun official Instagram-nya menanggapi kebijakan Presiden Joko Widodo menangani pandemi Covid-19. Namun, secara rasional dan realita memang benar.
Merebaknya jumlah kasus corona di Indonesia yang semakin cepat dan meluas nampaknya mulai membuat pemerintah semakin berkeringat dingin, ditambah dengan terpaparnya salah satu pejabat negara yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, membuat situasi di lingkungan istana panik dan mengambil langkah yang terlihat bersifat insidental dan prematur, yang kemudian membuat publik juga ikut terbawa suasana panik.
Kebijakan pembatasan sosial (social distancing) yang dihimbau oleh Presiden untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah, memang salah satu langkah yang perlu diambil untuk mencegah persebaran virus secara masal. Namun, langkah ini tidak dibarengi dengan surat edaran dan upaya masif untuk melokalisir, menetralisir dan mitigasi lokasi-lokasi rawan Covid-19 dari aktivitas publik.
Surat edaran yang diterbitkan lebih kepada institusi pendidikan untuk meliburkan dan melaksanakan kegiatan belajar dari rumah, tidak tertuju juga kepada private sector, sehingga tidak sedikit dari sejumlah perkantoran atau perusahaan yang belum dan mungkin tidak bisa menerapkan hal tersebut karena menyangkut pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dari rumah maupun hal-hal penyebab lainnya.
Praktis, hal tersebut membuat terjadinya penumpukan penumpang pada banyak titik akses transportasi publik seperti stasiun, Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Rel Terpadu (LRT) dan halte bus trans, menyusul dengan adanya pembatasan operasional transportasi publik. Selain itu, lokasi yang mulai terlihat ramai ialah supermaket dan mall, dikarenakan masyarakat mulai berbelanja stok kebutuhan yang berlebihan. Dengan demikian upaya pemerintah untuk mengurangi kerumunan masa sayangnya justru bertolak belakang.
Kekhawatiran akan memuncaknya persebaran virus corona (outbreak) sebagaimana skema yang dibuat oleh Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) dalam CNN, menyatakan bahwa outbreak akan terjadi terhitung 60 hari atau tepatnya pada bulan ramadhan sejak ditemukannya virus corona di Indonesia. Skema terburuk tersebut diungkapkan dapat terjadi apabila pemerintah tidak mampu menekan penyebaran virus secara drastis.
Semakin melonjaknya deret ukur dan eksponesial serta meluasnya persebaran virus corona ke luar wilayah Jabodetabek, membuat banyak pihak mendesak pemerintah untuk melakukan kebijakan lockdown parsial daerah-derah yang telah terpapar Covid-19. Desakan tersebut diantaranya muncul dari Organisasi ahli kesehatan masyarakat, Wakili Ketua Komisi Kesehatan DPR Saleh Partaonan Daulay dan Presiden PKS Sohibul Iman.
Akan tetapi pemerintah dalam hal ini nampaknya masih enggan mengingat pertimbangan dampak ekonomi dari kebijakan tersebut. Namun mengingat luasnya wilayah dan banyaknya penduduk di Indonesia, khususnya daerah Jabodetabek dan Jawa Barat, perlu adanya pengendalian kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah serta lembaga terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara intens dan masif untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan.
Berkaca dari negara-negara yang terpapar parah pandemi corona seperti Korea, Italia, Jerman, Iran dan negara lainnya, pelajaran yang dapat dipetik ialah wabah virus corona menyebar begitu cepat dan dapat mematikan.
Negara-negara tersebut bukanlah negara yang kekurangan obat-obatan atau tenaga medis yang tidak mumpuni, justru obat-obatan dan tenaga medis mereka merupakan yang terbaik di dunia, tetapi yang sangat berbahaya ialah ketika kuantitas orang yang terpapar corona mencapai pada titik kulminasi dari kurva kapasitas layanan kesehatan yang tersedia tidak dapat terpenuhi, sehingga banyak pasien yang tidak terawat secara maksimal dan pada akhirnya banyak memakan korban jiwa (lihat Science alert Matthew Mcqueen).
Oleh sebab itu penanganan secara serius, secepat dan sedini mungkin perlu dilakukan pemerintah sebelum spektrum virus semakin sulit dikendalikan.
Bekerja dari rumah, rapat secara online, lebih tepatnya dapat dilakukan oleh kalangan pejabat, komisaris, direktur, manajer dan juga petugas di bagian administrasi, ataupun pekerjaan yang dapat dilakukan menggunakan perangkat komputer, laptop maupun gadget, tetapi tidak tepat untuk pekerjaan seperti buruh, kurir, pedagang, dan pekerjaan fisik lainnya.
Oleh karena itu perhatian kepada kalangan pekerja tersebut juga sangat perlu diperhatikan, khususnya kepada kalangan usia lanjut dengan pendekatan deteksi dan cegah, mengingat berdasarkan jumlah korban dari berbagai negara dan keterangan dari Ketua Satgas Ikatan Dokter Indonesia untuk kasus corona, Dokter Zubairi dalam Kompas TV, bahwa orang di usia lanjut lebih rentan terkena virus corona dan lebih beresiko karena seringkali berkomplikasi dengan penyakit lainnya.
Penanganan Covid-19 setiap negara memiliki pendekatannya masing-masing, diantaranya seperti karantina dan isolasi yang dilakukan di Wuhan-China terbukti efektif meredam persebaran virus dengan memperhatikan suplai makanan dan logistik. Korea Selatan melakukan langkah pencegahan efisien dengan melakukan deteksi dini secara masif.
Setiap hari ada sekitar 20 ribu warga yang melakukan uji laboratorium, bahkan di Kota tertentu terdapat drive thru clinics untuk menjangkau semua masyarakat melakukan tes virus, sehingga dapat meminimalisir penularan baik dari gejala ringan hingga gejala berat. Di Singapura, keterbukaan media informasi memainkan peran penting untuk memberikan informasi akses peta persebaran pasien corona serta tempat-tempat yang telah dikunjungi pasien, sehingga masyarakat Singapura dapat menghindari tempat-tempat rawan virus corona.
Mempelajari hal tersebut, gagasan penulis dalam hal ini ialah pemerintah Indonesia baik pusat hingga daerah selain melakukan pembatasan sosial (social distancing). Diharapkan juga dapat melakukan pencegahan dengan mendistribusikan masker dan handsanitizer kepada pekerja fisik dan kalangan usia lanjut.
Mengaktifkan layanan mobil kesehatan tiap daerah secara intens dan masif untuk cek up kesehatan dan tes virus, memanfaatkan teknologi informasi untuk membuka akses peta persebaran virus corona pada media digital, melokalisir dan membatasi eksposur interaksi dengan wisatawan asing terutama dari negara-negara seperti China, Italia, Jerman, Iran, Korea dan negara lainnya.
Para pemuka agama juga perlu dilibatkan perannya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat akan bahaya Covid-19 dari perspektif ajaran agamanya masing-masing.
Selain itu, dalam aspek keamanan, pelibatan TNI-Polri sebagai tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) juga penting untuk memperketat pengawasan dipintu masuk dan keluar Indonesia, sehingga persebaran virus corona tidak meluas.
